Raditya Yudha Wiranegara, Senior Researcher IESR menjelaskan terdapat 12 PLTU yang diidentifikasi sebagai low hanging fruits (LHF) karena secara teknis, ekonomi, dan dampak lingkungan sangat buruk.
Baca selengkapnya di Kontan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menjelaskan untuk mencapai investasi US$ 1 triliun hingga 2060 dibutuhkan investasi rata-rata setiap tahunnya US$ 30 miliar hingga US$ 40 miliar untuk 30 tahun ke depan.
Baca selengkapnya di Kontan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa meminta pemerintah untuk membatasi emisi yang lebih progresif untuk mempercepat pengurangan gas buang pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara saat kebijakan pajak dan perdagangan karbon resmi diimplementasikan.
Baca selengkapnya di Bisnis.com.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, merasa pemerintah seharusnya tidak melarang ekspor listrik EBT. Menurutnya, ada beberapa alasan yang bisa dipertimbangkan pemerintah. Pertama, sumber daya EBT di Indonesia sangat berlimpah.
Baca selengkapnya di Kumparan.com.
Anggota Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) Widhyawan Prawiraatmadja menilai pemerintah setidaknya dapat mengantisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan pensiun dini PLTU. Mengingat, terdapat ratusan ribu pekerja yang menggantungkan hidupnya di sektor ini.
Berita selengkapnya di CNBC Indonesia.
Keadilan iklim menjadi urgensi yang diperjuangkan antar generasi manusia. Terutama bagi mereka yang mempunyai misi membebaskan Indonesia dari ancaman krisis iklim dan krisis ekologi dalam tatanan politik yang demokratis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL menekankan pentingnya untuk memahami keadilan iklim yang termuat dalam dokumen Persetujuan…