Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai bisa menjadi "kuda hitam" dalam mempercepat transisi energi Indonesia menuju target Indonesia Emas 2045. Baca selengkapnya di CNN Indonesia
IESR menilai Second NDC Indonesia berisiko mahal dan tidak efisien karena menunda puncak emisi hingga 2035. Baca selengkapnya di Bisnis Indonesia.
Pemangku kepentingan perlu memastikan kesesuaian teknologi hingga mitigasi risiko. Keterbatasan fiskal daerah juga dinilai menjadi tantangan. Baca selengkapnya di Kompas.id.
Target puncak emisi gas rumah kaca (GRK) atau peak emission Indonesia dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) mundur dari awalnya tahun 2030, menjadi pada 2035. Baca selengkapnya di Kompas.com
Draf Second NDC Indonesia dinilai IESR kurang ambisius untuk capai net zero emission sesuai Paris Agreement. Aksi iklim perlu dipercepat sebelum 2035. Baca selengkapnya di Bisnis Indonesia.
Pergeseran target puncak emisi Indonesia ke 2035 dinilai dapat mengancam pencapaian target emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060. Kebijakan ini juga dianggap tidak sejalan dengan target Perjanjian Paris untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius. Baca selengkapnya di Kata Data.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini kebijakan mandatori B50 akan mendongkrak kebutuhan CPO di dalam negeri.Baca selengakpnya di IDX Chanel.
Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, memberikan rapor merah terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia menilai performa kementerian di bawah kepemimpinan Bahlil belum menunjukkan perbaikan di sektor ini. Baca selengkapnya di Sindonews.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Kebijakan Energi Nasional (KEN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025, pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 19–23 persen pada 2030 dan meningkat bertahap hingga 70–72 persen pada 2060 masih tergolong sangat rendah. Baca selengkapnya di Warta Ekonomi.
Indonesia perlu perencanaan matang dan terstruktur agar bisa mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mencapai 100 persen bauran energi terbarukan pada 2050 atau lebih tinggi dari target kebijakan energi nasional (KEN). Baca selengkapnya di Kompas.com
Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025 menilai subsidi energi yang digelontorkan pemerintah tidak tepat sasaran lantaran menyasar energi fosil. Baca selengkapnya di CNN Indonesia .
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pencampuran bahan bakar etanol sebesar 10% (E10) dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk menekan impor bensin dan menurunkan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil. Baca selengkapnya di Warta Ekonomi.