Kepastian atas waktu pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) belum menemui titik terang. Baca selengkapnya di Kontan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengantisipasi peningkatan pencemaran udara di Jabodetabek memasuki musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi, kemarau terjadi berkala, mulai pertengahan April dan meningkat Mei hingga Juni di 115 zona musim (ZOM). Baca selengkapnya di Mongabay.
Indonesia memiliki sebesar 40% kapasitas cadangan panas bumi dunia, sedangkan Amerika Serikat hanya memiliki 25% dari kapasitas cadangan panas bumi. Baca selengkapnya di Bisnis.com
Institute for Essential Services Reform (IESR) menjelaskan faktor yang membuat kebijakan Pemerintah Indonesia belum bisa dalam waktu dekat mengikuti Finlandia yang telah menghentikan seluruh operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Baca selengkapnya di Tempo.
Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan potensi ekonomi dari pengembangan industri manufaktur energi terbarukan di Indonesia bisa mencapai Rp 8.924 triliun di tahun 2060. Baca selengkapnya di Kumparan.
Perusahaan listrik negara, PLN, telah memperlambat penyebaran energi terbarukan, kata wakil kepala sekretariat Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia. Para investor seharusnya mendukung pembangkit listrik captive power daripada proyek-proyek berbasis jaringan listrik, sarannya. Baca selengkapnya di Eco Business.
Institute for Essential Services Reform (IESR) mengidentifikasi potensi pengembangan proyek energi terbarukan hingga 333 GW, yang dapat dipasok oleh pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT). Hal ini dibahas dalam kajiannya terbarunya, Unlocking Indonesia's Renewable Future. Baca selengkapnya di Detik.com.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi listrik Indonesia sebesar 100 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT) pada 2060, berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tahun 2025-2060 yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri ESDM Nomor 314 Tahun 2024. Baca selengkapnya di Kata Data.
Pemerintah serius memacu hilirisasi di sektor energi fosil. Sektor ini juga menjadi salah satu sektor yang akan dibiayai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Baca selengkapnya di Kontan.
Langkah pemerintah meluncurkan perdagangan internasional unit karbon Indonesia mendapat kritik organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai, program ini ssebagai olusi palsu dan jauh dari komitmen iklim pengurangan emisi karbon (dekarbonisasi). Baca selengkapnya di Mongabay.
Di Indonesia, saat ini terdapat empat perusahaan patungan manufaktur tenaga surya Tiongkok, termasuk Trina Mas Agra Indonesia, menurut Bapak Fabby Tumiwa, direktur eksekutif lembaga pemikir Institute for Essential Services Reform yang berpusat di Jakarta. Baca selengkapnya di Strait Times.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti kesulitan pemerintah mencapai target investasi energi terbarukan yang kerap meleset dari target. Pada 2024, investasi energi baru terbarukan (EBT) hanya mencapai US$ 1,8 miliar, jauh di bawah target US$ 2,6 miliar. Baca selengkapnya di Kata
Data.