IESR Dalam Berita Arsip

Sumber Daya Alam Masih Sebagai Komoditas

IESR Dalam Berita26 Mei 2018827Views 0Likes 0Comments

Jakarta Kompas — Pasca reformasi pada 1998 atau sejak 20 tahun lalu, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah. Komoditas tambang, minyak dan gas bumi masih dianggap sebagai sumber penerimaan negara, bukan sebagai sumber penggerak perekonomian. Namun, ada sejumlah perbaikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia,…

Butuh Dukungan Penuh Presiden

IESR Dalam Berita21 Mei 2018314Views 0Likes 0Comments

Jakarta, KOMPAS — Pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri butuh dukungan penuh kebijakan Presiden. Sampai saat ini, Peraturan Presiden yang disiapkan terkait pengembangan kendaraan listrik masih belum juga diteken. Tanpa dukungan Presiden, pengembangan kendaraan listrik diperkirakan bakal temui banyak kendala. Dasar pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun…

Pergerakan ICP ke depan Masih Dinamis, Pemerintah Harus Siap Opsi Kebijakan

IESR Dalam Berita8 April 2018279Views 0Likes 0Comments

Jakarta-Kontan.id. Indonesia Crude Price (ICP) kembali mengalami kenaikan pada bulan Maret 2018 naik sebesar US$ 0,26 per barel menjadi US$ 61,87 per barel. Sementara pada bulan Februari sebesar US$ 61,61 per barel. Pengendara sepeda motor mengisi bbm jenis premium di SPBU Pertamina Ciputat Tangerang Selatan, Senin (2/4). Penyaluran premium di Jawa, Madura dan Bali turun 35%…

Penugasan Blok Terminasi ke Pertamina Perlu Dikaji Ulang

IESR Dalam Berita7 April 2018273Views 0Likes 0Comments

Jakarta-iNEws. Penugasan yang diberikan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengelola blok minyak dan gas bumi (migas) yang habis masa kontraknya dinilai perlu dikaji ulang. Pasalnya, keputusan untuk melibatkan Pertamina sebagai operator blok terminasi akan merugikan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sebelumnya, sekaligus berpotensi memberatkan BUMN migas itu sendiri. Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika menilai, ada…

DPR Berkomitmen Dukung Pengembangan Sektor EBT

IESR Dalam Berita4 April 2018267Views 0Likes 0Comments

JAKARTA-Antara News. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan, pihaknya berkomitmen mendukung pengembangan sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, salah satu bentuknya ialah dengan merancang undang-undang energi terbarukan. Mengatur seluruh spektrum pengembangan sektor EBT, dari hulu hingga ke hilir, UU ini nantinya diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah menjadikan EBT sebagai salah satu komponen…

Pemerintah Disarankan Bangun Jaringan Gas di Pemukiman Baru dan Hunian Vertikal

IESR Dalam Berita3 April 2018250Views 0Likes 0Comments

Jakarta-ANTARA News - Pengamat energi Fabby Tumiwa menyarankan untuk memprioritaskan pembangunan jaringan gas di kawasan permukiman baru dan komplek hunian vertikal. "Membangun jaringan gas kota terkendala dengan persetujuan warga, pembangunan infrastruktur gas utama, dan stabiltas pasokan gas. Idealnya jaringan gas dibangun di kawasan permukiman baru dan kompleks hunian vertikal," kata Fabby kepada Antara di Jakarta, Senin. Fabby…

Kebijakan Soal Mobil Listrik Ditunggu

IESR Dalam Berita3 April 2018327Views 0Likes 0Comments

JAKARTA, KOMPAS–Pengembangan kendaraan listrik kian mendesak di tengah situasi harga minyak yang terus menanjak. Sampai sekarang, rencana penerbitan peraturan presiden mengenai pemanfaatan tenaga listrik untuk transportasi belum ada titik terang. Padahal, selain lebih ramah lingkungan, kendaraan listrik juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Wiebe Wakker (31) warga negara Belanda duduk di mobil listriknya ketika singgah di…

90 Regulasi Penghambat Investasi Dicabut, Menteri ESDM: Kita Harus Business Friendly, Investment Friendly

IESR Dalam Berita1 April 2018646Views 0Likes 0Comments

Jakarta-Industry.co.id - Jakarta, Sejumlah aturan yang ada di sektor migas, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) dianulir oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Aturan-aturan tersebut dinilai telah menghambat masuknya investasi di sejumlah sektor tersebut. Pemerintah terus mengupayakan pengembangan infrastruktur pembangkit listrik termasuk yang berbasis energi baru terbarukan (EBT), eksplorasi sektor minyak…

Rencana Penyediaan Tenaga Listrik 2018-2027, Energi Terbarukan Banyak Terpangkas daripada Batubara

IESR Dalam Berita21 Maret 2018420Views 0Likes 0Comments

Jakarta-MONGABAY INDONESIA. Pemerintah sudah mengeluarkan revisi rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027 yang disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 13 Maret lalu. Dalam RUPTL itu, pemerintah menurunkan total rencana pembangunan pembangkit dari 78.000 megawatt jadi 56.024 megawatt, dengan hanya 5.000 megawatt PLTU batubara di Jawa, terpangkas termasuk ekspansi PLTU Cilacap dan Indramayu. Sedangkan kapasitas…

Patokan Harga Berdampak

IESR Dalam Berita10 Maret 2018409Views 0Likes 0Comments

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan pemerintah mematok harga batubara untuk pasokan dalam negeri memengaruhi pergerakan saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa. Keputusan pemerintah tersebut dilatarbelakangi harga batubara dunia yang tinggi, sementara tarif listrik diputuskan tidak naik. PT Bukit Asam Tbk, salah satu emiten tambang batubara dengan kode PTBA, mengakui dampak dari kebijakan pemerintah tersebut. Pada…

Inilah Hitungan Batasan Harga Jual Batubara Lokal

IESR Dalam Berita10 Maret 20183KViews 0Likes 0Comments

PLN bisa mendapat harga US$ 44-US$ 58 per ton jika HBA batubara dipatok US$ 70 per ton JAKARTA-KONTAN.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batubara acuan (HBA) untuk penjualan lokal alias domestic market obligation (DMO) membuat harga batubara kalori rendah otomatis akan turun. Maklum, selama ini Menteri ESDM mematok HBA per bulan hanya untuk batubara…

Tarif Listrik dan BBM Tak Naik, Ini Dampaknya

IESR Dalam Berita8 Maret 2018388Views 0Likes 0Comments

Jakarta-RILIS.ID. Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kelima atas PP Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan adanya penetapan itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berjanji tidak akan menaikkan tarif listrik hingga 2019 mendatang. Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, penetapan…