INVESTASI KILANG Tuntut Insentif Fiskal

BISNIS.COM, JAKARTA-- Pemerintah diminta segera memberikan fasilitas fiskal kepada perusahaan yang berniat membangun kilang pengolahan, karena pembangunannya memerlukan investasi yang tinggi dengan keuntungan yang sedikit. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan besarnya investasi yang diperlukan untuk membangun kilang pengolahan menyebabkan pengusaha meminta insentif fiskal. Karenanya, pemerintah harus segera memutuskan apakah akan…

Read More

HILIRISASI MINERAL : Cepat Atau Lambat Pembanguan Smelter Dilakukan

BISNIS.COM,JAKARTA - Pembangunan smelter (pemurnian mineral) untuk proses hilirisasi mineral cepat atau lambat tetap dilakukan. Pemerintah menetapkan tenggat waktu pembangunan smelter pada awal 2014. Namun, proses pembangunan tempat pemurnian mineral itu sebaiknya fleksibel, sesuai dengan industri mineral yang bersangkutan. Direktur Eksekutif Insititute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan langkah pemerintah untuk menaati UU No.4/2009 itu sudah…

Read More

Klaim Asing Terhadap Tambang Tumpang Pitu Aneh

INILAH.COM, Jakarta - Klaim perusahaan Australia PT Intrepid Mines Limited atas 80% kepemilikan PT IMN (melalui klaim 80% economic interest) untuk mengelola tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi dinilai aneh. Pengamat Energi Fabby Tumiwa menilai konflik usaha di Tambang Emas Banyuwangi yang diangkat Intrepid berawal dari dugaan pelanggaran atas regulasi kebijakan pertambangan Indonesia. Pernyataan ini makin menguatkan…

Read More

Pertambangan Tumpang Pitu Tak Berhak Dikuasai Perusahaan Asing

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Klaim salah satu perusahaan asing atas 80 persen kepemilikan PT IMN (melalui klaim 80% economic interest) untuk mengelola tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, dinilai tidak berdasar. Pengamat Energi Fabby Tumiwa menilai konflik usaha di Tambang Emas Banyuwangi yang diangkat salah satu perusahaan asing itu berawal dari dugaan pelanggaran atas regulasi kebijakan Pertambangan Indonesia. Pernyataan ini makin menguatkan…

Read More

IESR : Kebijakan Dua Harga BBM Lebih Bersifat Politis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan sistem dua harga lebih politis. Karenanya, dia tegaskan, kebijakan itu sendiri bukanlah solusi efektif untuk mengatasi polemik yang disampaikan pemerintah selama ini. "Menurut saya kebijakan tersebut lebih bersifat solusi politis dan tidak efektif karena membutuhkan…

Read More

INDUSTRI EKSTRAKTIF : Kebutuhan Transparansi Makin Mendesak

BISNIS.COM, JAKARTA -- Transparansi terhadap industri ekstraktif (minyak bumi, gas, mineral, dan batubara) di Asean semakin mendesak, khususnya untuk Indonesia. Inisiatif untuk menyosialisasikan transparansi industri ekstraktif merupakan bagian dari upaya kelompok masyarakat di Asia sebagai masukan untuk pemerintah di negara-negara Asean. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menjelaskan Asean merupakan wilayah strategis penghasil mineral…

Read More

1 April, Tarif Listrik Kembali Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN berencana menaikkan kembali tarif tenaga listrik sebesar 4,3 persen per 1 April 2013. Hal ini sebagai kelanjutan dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik secara bertahap sepanjang tahun ini demi menekan subsidi listrik. Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji menyampaikan hal itu seusai menghadiri seminar bertema ”Gas untuk Energi Masa Depan” yang…

Read More

Pemerintah Diminta Evaluasi Program Pengembangan Infrastruktur Listrik

JAKARTA – Rendahnya penyerapan dana yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk proyek infrastruktur kelistrikan selama 2012 dinilai akibat lemahnya sinergi pemerintah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ) dengan PT PLN (Persero). Fabby Tumiwa, Direktur Direktur Eksekutif Insitute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan pemerintah harus mengevaluasi program pembangunan infrastruktur listrik yang…

Read More

PLN Lelang Proyek Transmisi Senilai Rp 1,3 Triliun

JAKARTA – PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, akan melelang proyek transmisi listrik Sumatera Selatan-Bangka senilai Rp 1,3 triliun. Nur Pamudji, Direktur Utama PLN, mengatakan pasokan listrik itu untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Bangka. “Dananya dari APLN (anggaran PLN). Transmisi itu akan mengalirkan listrik 2x100 megawatt,” kata dia kepada Finance Today. Menurut Nur,…

Read More

Investasi Eksplorasi Migas Terancam

Lapangan Migas Blok Mahakam. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya lapangan migas yang tidak menghasilkan dinilai dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan investasi di sektor hulu migas. Ini dikarenakan pihak investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di kegiatan eksplorasi migas di Indonesia. Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Insitute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa pada Republika, Senin (28/1).…

Read More

Pembangkit Listrik Nuklir Dinilai Ideal Beroperasi 2028

JAKARTA (IFT) – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menuturkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) nasional idealnya tuntas dilakukan pada 2028. Oktaufik, Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi BPPT, menilai PLTN ideal beroperasi pada 2028 karena kebutuhan energi nasional saat itu sangat besar, sementara pengembangan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik berjalan lambat dan…

Read More