JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan listrik semakin mendesak untuk desa-desa di Indonesia. Pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan pun menjadi cara untuk memenuhi hal tersebut. Namun seringkali dalam pengelolaannya justru sering terabaikan lantaran kontraktor atau donor yang membangun melepasnya begitu saja setelah pembangkit listrik itu dibuat. Institute for Essential Services Reform (IESR), sebuah lembaga yang fokus pada kebijakan…

Maxpower membangun pembangkit listrik tenaga gas di Tarahan, Provinsi Lampung, dan Tarakan, Kalimantan Timur, pada 2015 lalu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah menyelidiki perusahaan perbankan Standard Chartered atas tuduhan sebuah perusahaan energi yang berada di bawah naungannya melakukan praktik suap untuk mendapat proyek listrik di Indonesia. Penyelidikan ini bermula dari audit internal yang dilakukan MaxPower Group, sebuah…

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah harus melakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum melakukan pencabutan subsidi listrik untuk golongan pelanggan 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA, agar sesuai dengan kemampuan masyarakat. Direktur Eksekutif Institut for Essential Services Reform (IESR‎) Fabby Tumiwa mengatakan, sebelum melakukan pencabutan subsidi, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar listrik. "Tetapi pemberian subsidi tersebut perlu pengkajian,…

JAKARTA. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyesalkan keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menolak usulan pemberian subsidi energi terbarukan untuk dianggarakan pada APBN 2017 oleh pemerintah. Usulan subisidi energi terbarukan sebesar Rp 1,3 triliun awalnya dialokasikan untuk membayar selisih biaya pokok produksi PT PLN dengan tarif tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan. “Seharusnya DPR dapat mengakomodasi…

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat energi Fabby Tumiwa meminta PT PLN (Persero) mempertimbangkan faktor ketersediaan lahan dalam menentukan pemenang tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1 berkapasitas 1.600 megawatt (MW) senilai Rp 30 triliun. "Ketersediaan lahan ini penting karena terkait kemampuan peserta tender menyelesaikan proyek PLTGU secara tepat waktu dan sekaligus juga biaya…

Jakarta -Jabatan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) hingga saat ini masih dijabat rangkap oleh Menteri Koordinator bidan Kemaritiman lantaran ditinggal pejabat sebelumnya Arcandra Tahar yang dicopot karena memiliki dua kewarganegaraan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tengah menyeleksi beberapa nama untuk mengisi kekosongan kursi Menteri ESDM tersebut. Calon Menteri ESDM yang akan diajukan namanya oleh Jokowi…

JAKARTA. Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum juga menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru sejak Archandra Tahar dicopot dari jabatannya karena masalah kewarganegaraan. Selama dua minggu terakhir, jabatan pelaksana tugas Menteri ESDM pun dipegang oleh Menteri Kordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Institute for Essential Services Reform (IESR) melakukan survei mengenai kriteria…

Rabu, 31 Agustus 2016, Jakarta, HanTer - Survei Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan publik menginginkan Menteri ESDM yang baru, memiliki integritas, bebas konflik kepentingan, kompeten, dan berpengalaman. "Sebanyak 1.013 dari 1.874 responden menginginkan Menteri ESDM yang berintegritas, bebas konflik kepentingan, memiliki kompetensi, dan pengalaman," kata Direktur IESR Fabby Tumiwa di Jakarta, Selasa (30/8/2016). Menurut dia, integritas…

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Ketenagalistrikan Fabby Tumiwa meminta Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan alasan penugasan PT PLN (Persero) mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Fabby mengatakan, akuisisi itu perlu kajian strategis, mengingat penugasan itu membutuhkan dana besar. Saat ini saja, PLN ditugaskan untuk menyukseskan program ambisius pemerintah soal tambahan kapasitas setrum 35ribu mega watt (MW). "Menteri BUMN…

Metrotvnews.com, Jakarta: PT PLN (Persero) berencana mengakuisisi anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Langkah tersebut dinilai bakal menjegal target pengembangan ketenagalistrikan berbasis panas bumi (geotermal) sebesar 7.000 megawatt (mw) pada 2025. Pengamat energi Fabby Tumiwa menjelaskan, rencana akuisisi yang dicetuskan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno itu tidak…

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Operasional PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina (Persero), saat ini dinilai berjalan baik dan memiliki proyeksi bisnis ke depan yang kuat. Apalagi, PGE saat ini menjadi pionir dalam pengembangan energi panas bumi di Tanah Air. Fabby Tumiwa, pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan risiko terbesar dari pengusahaan…

JAKARTA - Rencana PT PLN (Persero) mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dinilai bakal mengganggu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW). Fabby Tumiwa, pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan tidak ada keuntungan yang diperoleh PLN dari akuisisi PGE. Misalnya saja dari sisi biaya produksi listrik. Menurut Fabby,…