Institute for Essential Services Reform (IESR) mengkritik kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno yang tidak transparan dan acapkali melahirkan kegaduhan. Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, kebijakan Menteri Rini, selama ini didesain sangat tertutup. Akibatnya, aspirasi stakeholder yang terlibat atas aturan tersebut tidak bisa tertuang. Dia mencontohkan, rencana pembentukan holding BUMN merupakan salah satu kebijakan yang tidak dikaji…

PT Freeport Indonesia ‎menunjuk Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri pada Januari 2016 lalu. Namun tugas baru Chappy sebagai orang nomor 1 di Freeport dinilai tidak akan mudah. Pengamat Energi dari Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan,‎ setidaknya Chappy memiliki 4 tugas berat yang harus selesaikanya di perusahaan…

Pemerintah menjamin pasokan listrik tetap aman kendati target rasio elektrifikasi 97,4% dalam program pembangkit listrik 35.000 megawatt meleset dari target. Tambahan pasokan listrik pada 2019 diperkirakan hanya tercapai 19.700 MW. “Untuk menyelesaikan 35.000 MW memang sulit jika dihitung dari sekarang. Tapi, pemerintah menjamin sampai 2019 tidak ada pemadaman bergilir,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral…

Program nasional proyek listrik 35 ribu mega watt (MW) berjalan tidak sesuai harapan. Apa saja kendalanya? Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang, molornya program 35 ribu mega watt (MW) lebih banyak disebabkan oleh manajemen PT PLN (Persero). Pihak manajemen BUMN energi itu membuat bisnis proses menjadi panjang sehingga pengerjaan proyek memakan waktu. Direktur Eksekutif IESR, Fabby…

Pekerja PT Bukaka Teknik Utama Tbk mempersiapkan pengujian pembebanan tower dan uji tarik material di Cilegon, Banten, Senin (24/10). PT Bukaka Teknik Utama Tbk bersama PT Waskita Karya dan PT PLN mengadakan pengujian pembebanan tower transmisi 500 KV dan uji tarik material yang akan digunakan untuk jaringan transmisi Sumatera timur guna mendukung megaproyek listrik 35.000 MW. KONTAN/Carolus Agus…

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong, Sulawesi Utara. PLTPB Lahendong merupakan lapangan panas bumi pertama di kawasan Indonesia Timur yang memproduksi listrik. Dari potensi hampir 30 GW, Indonesia baru memanfaatkan sebesar 5%! Foto : ebtke.esdm.go.id Potensi panas bumi di Indonesia cukup besar, dari sekitar 30 GigaWatt, baru dimanfaatkan 5%. Selama ini, investasi sektor ini dinilai berisiko…

Harga komoditas perdagangan di sektor energi seperti batu bara dan minyak mentah kelapa sawit (CPO/Crude Palm Oil) mengalami kenaikan. Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai penguatan ini bersifat temporer dan sangat bergantung pada ekonomi global. Ia menggambarkan saat ini permintaan komoditas batu bara Cina melambat. Demikian juga di India. Untuk CPO,…

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diimbau untuk fokus dalam mengembangkan transmisi dan distribusi sebagai bagian dari penguasaan negara dalam mengamankan energi nasional. Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Suryadarma mengatakan hal tersebut lantaran PLN berencana mengambil alih PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). "PLN sebaiknya fokus saja pada urusan transmisi. Jadi sudah sangat tepat apa yang disampaikan Menteri…

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement. Paris Agreement adalah dokumen legal yang menunjukkan komitmen dunia internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan ratifikasi Paris Agreement tersebut, Indonesia pun kini menargetkan untuk mengurangi gas rumah kaca mencapai 29%. Salah satu sektor pembangunan yang harus menjalankan komitmen ini adalah sektor energi. Untuk…

Keputusan pemerintah mencabut subsidi listrik secara bertahap yang berujung pada kenaikan tarif listrik untuk golongan pelanggan 900 Volt Amper (VA) yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) dinilai sudah tepat. Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa ‎mengatakan, dengan mencabut subsidi listrik bertahap maka akan mengurangi kejutan pada masyarakat. Alasannya, dengan pencabutan…

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, lambatnya pengembangan energi panas bumi di Indonesia karena faktor risiko eksplorasi. Selain itu, juga terkait masalah izin dan waktu pembangunan pembangkit listrik. "Kalau panas bumi ada faktor lain tapi masalahnya yang paling utama kenapa lambat, faktor risiko ini bisa diterjemahkan macam-macam. Kalau lebih spesifik lebih…