Pemerintah Harus Desak Freeport Bangun Smelter di Papua

Menteri ESDM Sudirman Said bersalaman dengan Chairman Freeport-McMoran James R. Moffet, disaksikkan Presdir PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Jakarta, Minggu (25/1/2015). (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki) VIVA.co.id - Pemerintah didesak untuk segera menuntaskan proses renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Mineral dan Batubara. Prosesnya harus secara transparan dan akuntabel. "Pemerintah juga harus memperhatikan concern Pemerintah Daerah terkait keinginan agar pabrik smelter…

Read More

Banjir Insentif, Tapi Megaproyek Listrik 35.000 MW Kurang Laku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mega proyek listrik 35.000 Megawatt (MW) memasuki babak baru. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap meneken perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) dengan independent power produce (IPP). Dari 23 perusahaan yang diundang ikut proyek listrik tersebut, hingga kemarin (12/2), baru ada lima perusahaan yang siap mencuatkan proyek listrik 35.000 MW…

Read More

Indonesia Perlu Persiapan Serius Jelang Pertemuan Perubahan Iklim di Paris

KOMPAS.com - Indonesia perlu segera menyusun pesan yang kuat dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC) menjelang pertemuan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan digelar pada November 2015 di Paris. INDC akan menjadi dasar Indonesia dalam perundingan dunia yang bakal membentuk kesepakatan antar-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mencegah kenaikan suhu…

Read More

IESR Luncurkan Kerangka Kerja Tata Kelola Industri Ekstraktif

JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) hari ini meluncurkan Regional Framework on Extractive Industries Governance (Kerangka Kerja Tata Kelola Industri Ekstraktif di Regional). Pengamat pertambangan dari IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, hal tersebut dalam rangka menyambut ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Menurutnya, kerangka kerja ini dibentuk untuk mengatur tata kelola industri ekstraktif di ASEAN. Kerangka kerja ini…

Read More

Kenaikan BBM Pemerintah Harus Sediakan BBM Khusus Dhuafa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai harus mematok tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke harga keekonomiannya. Harga baru BBM khusus dhuafa itu masih belum mencapai harga keekonomiannya. Pengamat Energi Fabby Tumiwa berpendapat, pemerintah memiliki tugas besar untuk menekan biaya produksi BBM domestik semurah mungkin. ''Melalui regulasi yang baik, transparansi cost recovery, dan transparansi biaya produksi BBM…

Read More

Indonesia Resmi Menjadi Negara Patuh EITI

Naypyidaw, 16 Oktober 2014. Dewan Internasional EITI (Extractive Industry Transparency Initiative) secara resmi memutuskan status Indonesia sebagai “Negara Patuh” atau Compliant Country tanggal15 Oktober 2014 di Naypyidaw, Myanmar. Dengan adanya keputusan ini, Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang mendapatkan status ini, dan yang kedua di Asia Tenggara setelah Timur Leste. Keputusan hari ini mengakhir status…

Read More

Indonesia Raih “Compliant Country” dari Dewan Internasional EITI

Metrotvnews.com, Naypyitaw: Dewan Internasional Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) memberikan status "Compliant Country" pada Indonesia atas pelaksanaan ketentuan aturan EITI. Keputusan dibuat dalam Rapat Dewan Internasional EITI ke-28 di Naypyitaw, Myanmar, Rabu (15/10/2014). Indonesia menjadi negara ASEAN pertama penyandang status tersebut. Selain Indonesia, EITI juga dilaksanakan di Filipina and Myanmar, namun kedua negara itu baru status…

Read More