Jakarta, Kompas. Jual-beli tenaga listrik untuk proyek Pembangkit LIsrik Tenaga Gas dan Uap Jawa 1 berkapasitas 2 x 800 megawatt, yang seharusnya ditandatangani Senin (23/1), batal. Hal ini berpotensi mengganggu megaproyek pembangkit listrik 35.00 megawatt. Menurut Ginanjar, Kepala Perwakilan Konsorsium sekaligus Vice President Power, New and Renewable Energy PT Pertamina (Persero), hingga Senin sore belum ada…

Pemerintah memutuskan tidak jadi memangkas target proyek 35.000 megawatt (mw) menjadi hanya 19.763 mw pada 2019. Pemerintah beralasan, berubahnya target akan menyebabkan kemunduran proyek-proyek listrik lainnya. Keputusan itu dituangkan dalam penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo selaku Ketua Umum Dewan Energi Nasional (DEN). Selain memutuskan untuk tidak mengubah target…

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas membahas perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Pada sambutan ratas, presiden Jokowi mengancam akan melaporkan proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Tempo/Aditia Noviansyah. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah menggeser target pencapaian proyek…

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang merumuskan besaran kewajiban pembelian listrik yang ideal oleh PLN dari pembangkit milik pengembang swasta. Mekanisme ini disebut dengan take or pay. Selama ini, perjanjian pembelian listrik antara PLN dengan pemilik pembangkit listrik berbeda-beda menyesuaikan dengan jenisnya. Misalnya, untuk pembangkit yang…

INDOPOS.CO.ID - PT Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) bersama dua BUMN lainnya, yaitu PT Geodipa Energi dan PT PLN (Persero), mendapatkan keistimewaan (privilese) dari pemerintah untuk mengembangkan potensi energi panas bumi di Tanah Air. Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),…

Jakarta, Kompas. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menyatakan perlu syarat tertentu agar harga jual listrik dari energi terbarukan di Indonesia menjadi lebih murah. Namun, untuk menjadi harga yang lebih murah dari harga jual listrik tenaga batu bara masih perlu waktu. Menurut Fabby, ada sejumah faktor dasar yang berpengaruh terhadap harga jual listrik…

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengaku ingin mengirim timnya untuk mempelajari pola pengembangan energi terbarukan di Uni Emirat Arab (UEA) yang menghasilkan listrik dengan tarif kompetitif. "Minggu lalu saya ke sidang OPEC di Wina, Austria. Saya bertemu dengan Menteri Energi Uni Emirat Arab. Ternyata, negara yang memproduksi minyak…

Sepanjang 71 tahun Indonesia merdeka, listrik baru mengalir ke 89,8 persen wilayah di Tanah Air per September lalu. Artinya, sebanyak 10,2 persen daerah di Indonesia belum mendapatkan akses setrum. Itu mencakup 6,8 juta kepala keluarga. Butuh berapa lama lagi agar listrik bisa mengalir ke seluruh wilayah Indonesia? Said Didu punya jawabannya. Menurut mantan ketua satuan tugas Program…

ATURAN TRANSPARAN- Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pembentukan aturan baru maupun merevisi aturan yang telah diterbitkan merupakan langkah yang akan mempercepat pengembangan EBT. Sebagai regulator, pemerintah bisa menetapkan regulasi untuk tujuan tertentu. "Yang terjadi saat ini adalah PLN tidak menyetujui melaksanakan regulasi FIT yang dibuat oleh pemerintah. Jadi menurut saya…

Awal Agustus, Kementerian BUMN melontarkan ide agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakuisisi anak usaha PT Pertamina (Persero), yaitu Pertamina Geohtermal Energy (PGE). Dorongan ini berangkat dari pertimbangan agar pemanfaatan geothermal bisa lebih optimal dan harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terjangkau oleh masyarakat. Kementerian BUMN pun mengaku sudah melakukan kajian, serta memanggil…

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengkritik kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno yang tidak transparan dan acapkali melahirkan kegaduhan. Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, kebijakan Menteri Rini, selama ini didesain sangat tertutup. Akibatnya, aspirasi stakeholder yang terlibat atas aturan tersebut tidak bisa tertuang. Dia mencontohkan, rencana pembentukan holding BUMN merupakan salah satu kebijakan yang tidak dikaji…

PT Freeport Indonesia ‎menunjuk Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri pada Januari 2016 lalu. Namun tugas baru Chappy sebagai orang nomor 1 di Freeport dinilai tidak akan mudah. Pengamat Energi dari Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan,‎ setidaknya Chappy memiliki 4 tugas berat yang harus selesaikanya di perusahaan…