Pembangkit Listrik di Batam Jangan Hanya Menguntungkan Singapura

Jakarta, KOMPAS, 7 Nov 2011. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah mengkaji kemungkinan membangun pembangkit listrik berbasis batubara di Batam, Kepulauan Riau. Namun pemerintah diingatkan untuk berhati-hati mewujudkan rencana tersebut agar tidak semata-mata menguntungkan Singapura. Pengamat kelistrikan yang juga Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms , Fabby Tumiwa di Jakata, Minggu (6/11), mengingatkan,…

Read More

Kaji Ulang Pemanfaatan Gas Metana Batubara

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemanfaatan gas metana batubara untuk memproduksi listrik perlu dikaji lebih mendalam. Selain ketidaksiapan dari sisi teknologi, potensi dampak pemanfaatannya terhadap lingkungan juga harus diantisipasi. Demikian disampaikan pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa, Minggu (6/11/2011), di Jakarta. Dari sisi teknologi, pembangkit listrik dengan GMB belum matang penerapannya di Indonesia. "Saat ini baru pada tahap proyek percontohan, belum beroperasi…

Read More

BPK Diminta Audit untuk Tahu Efisiensi tiap Pembangkit Listrik

JAKARTA--MICOM: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit yang lebih teknis pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait dengan potensi hilangnya kesempatan penghematan biaya bahan bakar. Dengan audit yang lebih teknis, BPK diharapkan mengetahui tingkat efisiensi penggunaan bahan bakar pada setiap pembangkit listrik PLN. Demikian diungkapkan pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa di Jakarta, Sabtu (8/10). "Auditnya agak…

Read More

Perlu Pertimbangkan Beban Finansial PLN

Jakarta, Kompas - Pola kerja sama pemerintah-swasta dalam pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga uap Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 megawatt dengan nilai investasi Rp 30 triliun dinilai menjadi salah satu alternatif pendanaan proyek pembangkit listrik. Namun, penerapan skema kerja sama itu perlu memperhatikan detail perjanjian agar tidak ada beban finansial jangka pendek dan jangka panjang yang memberatkan PT Perusahaan Listrik Negara selaku pembeli listrik.

Read More

Peringati Hari Aksi Global, 5 Organisasi Serukan Efisiensi Energi

Jakarta (23/09)-Dalam rangka memperingati hari aksi global (Global Day of Action) yang dirayakan di seluruh dunia pada 24 September 2011, lima organisasi yakni WWF-Indonesia, Greenpeace, 350.org, Greeners, dan IESR (Institute for Essential Services Reform) menggelar aksi bersama melawan pemborosan energi melalui “Moving Planet.” Moving Planet adalah aksi global yang didekasikan untuk membebaskan bumi dari ketergantungan terhadap…

Read More

Tarif Listrik Memang Harus Naik?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tarif dasar listrik sudah sepatutnya dinaikkan. Ini mengingat anggaran subsidi listrik, termasuk subsidi bahan bakar minyak, terlampau besar sehingga mengurangi jatah anggaran belanja modal untuk pembangunan. "Seperti ini (kalau) subsidi dibatasi, ya konsekuensinya tarif (listrik) yang ada dinaikkan. Tarif yang ada tidak bisa menutupi biaya pokok produksi," kata Executive Director Institute for Essential…

Read More

Tarif Listrik Harusnya Naik 20 Persen?

JAKARTA, KOMPAS.com - Persentase kenaikan tarif tenaga listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan golongan tarif 450 VA ke atas seharusnya bisa mencapai 20 persen. Kenaikan tersebut tidak akan berpengaruh besar pada rumah tangga tersebut. Hal ini disampaikan oleh Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa kepada Kompas.com, Rabu (17/8/2011). "Dari sisi tarif sendiri,…

Read More

Indonesia mengenalkan prinsip EITI bagi Keamanan Energi dan Peningkatan Iklim Investasi di ASEAN

11 Agustus 2011 . Jakarta (IESR). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah pelaksanaan Regional Workshop Securing ASEAN Energy Supply: Learning from Best Practice Policy Framework and Global Standard to Improve Investment Climate. Workshop yang berlangsung tanggal 9-10 Agustus 2011 di Hotel Borobudur, Jakarta, dihadiri oleh…

Read More

Transparansi SDA Disiapkan

JAKARTA– Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI) mendorong Pemerintah Indonesia dan negaranegara kaya sumber daya alam (SDA) di kawasan Asia Tenggara untuk menerapkan standar pelaporan pengelolaan SDA yang lebih transparan. Pengelolaan SDA membutuhkan standar internasional terkait pelaporan bagi perusahaan atas pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah dan bagi hasil pemerintah atas penerimaan pendapatan. Sejauh ini belum ada transparansi…

Read More