Divestasi Saham Newmont. Perlu, Bentuk Konsorsium Nasional

Jakarta, Kompas - Jumat,27 April 2012 Pihak Indonesia, pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan swasta nasional, perlu membentuk konsorsium nasional untuk menguasai 51 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Untuk itu, renegosiasi kontrak perusahaan tambang itu harus dituntaskan serta kepentingan daerah perlu diakomodasi di bawah koordinasi pemerintah pusat. Pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)…

Read More

Pembatasan BBM Bersubsidi Tidak Efektif

Pengisian bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum 34.144.16, Pluit, Jakarta Utara, Rabu (25/4/2012). Pemerintah berencana membatasi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan 1500 cc ke atas mulai 1 Mei mendatang. Rencananya pembatasan tersebut diperuntukkan mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium untuk mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas dinilai tidak akan efektif. Alasannya, skenario pembatasan itu diperkirakan tidak akan menimbulkan penghematan volume BBM bersubsidi secara signifikan.

Read More

PIP Sebaiknya Miliki Newmont

Sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait pembelian tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh pemerintah di Mahkamah Konstitusi (MK).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menilai Pusat Investasi Pemerintah (PIP) layak untuk membeli tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

Read More

Pemerintah Impor Listrik dari Malaysia

JAKARTA– Pemerintah akan mengimpor listrik hingga 50 megawatt (MW) dari Serawak, Malaysia, untuk menekan biaya produksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai 2014 mendatang. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menjelaskan, impor listrik berjangka waktu lima tahun tersebut untuk mengganti pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang biaya pokok produksinya…

Read More

Indonesia Berencana Impor Listrik Dari Malaysia

Pemerintah Indonesia berencana membeli listrik dari Malaysia. Sementara di tahun 2014 Indonesia menargetkan ekspor sebagian energi listrik ke sejumlah negara tetangga. Kebijakan ini merupakan bagian dari kerjasama kawasan dalam memperkuat jaringan pasokan listrik antar negara ASEAN. Menurut pengamat, tanpa regulasi yang ketat, kerjasama ini berpotensi merugikan. Pemerintah melalui PT PLN saat ini tengah memproses pembelian listrik…

Read More

Hidupkan Kembali Gerakan Hemat Listrik 17-22

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa mengatakan ada sejumlah hal yang bisa disiasati PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemerintah untuk mengendalikan pembengkakan subsidi bahan bakar minyak bersubsidi. Fabby mengatakan pemerintah dan PLN harus mengendalikan sisi permintaan. "Gerakan penghematan listrik pada jam puncak dengan program 17-22 harus dihidupkan lagi," kata Fabby, Selasa, 10 April 2012. Dia mengatakan penggunaan…

Read More

Kebijakan Energi Alternatif Pemerintah Indonesia “Tidak Ada Kemajuan”

Simak wawancara Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dengan Radio Australia tentang perkembangan energi terbarukan di Indonesia pada tanggal 27 Maret 2012. Dalam wawancaranya, Fabby menyampaikan bahwa energi terbarukan berkembang secara lambat dalam 10-15 tahun terakhir. Hal ini bisa dilihat dari kegagalan pencapaian target energi terbarukan secara bertahap seperti yang dicanangkan pada Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Read More

Penundaan Harus Diimbangi Efisiensi

JAKARTA, KOMPAS.com — Penundaan kenaikan TDL bisa tidak berdampak, jika pemerintah dan DPR dapat menutup biaya produksi listrik dengan penambahan subsidi. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, di Jakarta, saat dihubungi, Jumat (16/3/2012). "Kalau subsidi tidak bisa menutup produksi, maka sudah pasti konsumsi bahan bakar minyak harus diturunkan oleh PLN, yang…

Read More

Kenaikan TDL Tak Otomatis Turunkan Subsidi

VIVAnews - Pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik tiga persen per triwulan. Namun, hal itu dipandang tidak akan berdampak signifikan dan tak lantas mengurangi subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, karena hanya menyesuaikan dengan harga minyak mentah yang semakin tinggi. "Kenaikan TDL bertahap selama tiga kali belum tentu menurunkan besaran subsidi di APBN, karena harga…

Read More

Ekspor Listrik Perlu Regulasi yang Jelas

VIVAnews - Pemerintah berencana memulai ekspor listrik pada 2014. Namun, hal itu harus didukung dengan regulasi yang jelas. Sebab, jangan sampai terjadi Indonesia ekspor listrik tapi Indonesia masih kekurangan listrik dan menanggung beban polusi karbon dioksida (CO2). "Pembangkit listrik di Indonesia dari batu bara Indonesia, listriknya diekspor. Mereka (negara tujuan ekspor) dapat listrik murah dan bebas emisi…

Read More

Jenis Konsumen Harus Ditetapkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta menetapkan lebih dulu jenis konsumen dan jumlah yang disubsidi sebelum memutuskan menaikkan tarif dasar listrik secara bertahap. Hal ini bertujuan agar subsidi listrik tepat sasaran. Demikian disampaikan pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa, Senin (5/3/2012), di Jakarta. ”Pemerintah harus menetapkan dulu jenis konsumen dan jumlah yang disubsidi, lalu diputuskan berapa besar kenaikan tarif…

Read More