Lembaga Konsumen : Usut Kenaikan Tarif Listrik

TEMPO/Dimas Aryo TEMPO Interaktif, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut keputusan PT PLN (Persero) yang menaikkan tarif listrik bagi pelanggan di atas 6.600 watt. Sebab, penetapan tarif bukan di tangan PLN, namun wewenang pemerintah melalui konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. "Harus dilihat ada pelanggaran atau tidak, apakah PLN berhak menetapkan tarif tersebut,"…

Read More

Listrik dan Tanah, PR Besar Pemerintah

SALAH satu pesan penting dari kalangan pengusaha kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yaitu infrastruktur. Dalam perhelatan nasional yang di-juduli National Summit di awal pemerintahan Yudhoyono Boediono, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia menegaskan kembali pesan itu sebagai agenda utama dalam program 100 hari pemerintah baru. Demi kelangsungan industri dalam negeri, infrastruktur adalah syarat…

Read More

Pemerintah dan PLN Gagal Jamin Pasokan Energi (Terkait pemadaman listrik)

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah dan PT PLN (Persero) telah gagal menjamin pasokan energi, menyusul pemadaman listrik yang berlangsung untuk kesekian kalinya pada saat ini. Direktur IESR, Fabby Tumiwa, di Jakarta, Kamis, mengatakan kejadian pemadaman listrik ini telah merugikan seluruh masyarakat dan mengurangi daya saing ekonomi Indonesia. Kejadian ini merupakan kegagalan pemerintah mengatur…

Read More

Kunci Sukses Kopenhagen : Pastikan Annex I Kurangi Emisi Cukup Besar

Ani Purwati - Elemen kunci kesuksesan perundingan iklim di Kopenhagen Desember nanti adalah kesepakatan-kesepakatan mengenai bagaimana memastikan negara-negara Annex I melakukan pengurangan emisi yang cukup besar untuk memberikan ruang atmosfir fisik bagi negara-negara berkembang. Kedua bahwa alokasi negara-negara Annex I, “jumlah yang ditetapkan” atau “hak emisi” mencerminkan baik tingkat emesi histories dan kebutuhan dari negara-negara berkembang.…

Read More

Bisnis Air : Benar-Benar Bisnis “Basah” Ketika Swasta Masuk ke Industri Air

Bisnis air berpotensi memberi keuntungan yang deras. Pihak swasta pun mulai banyak yang melirik. Siapa saja yang mengincar bisnis ini? Lantas, bagaimana negara menjamin ketersediaan air yang murah bagi masyarakat setelah pihak swasta masuk? Matahari belum tampak ketika Kohir, 40, mengeluarkan gerobak airnya. Setiap pagi, sekitar pukul 04.30 WIB, pria asal Brebes, Jawa Tengah, itu sudah…

Read More

Indonesia Desak ADB Kembangkan Infrastruktur Desa

NUSA DUA - Asian Development Bank (ADB) diminta mengembangkan program pembangunan infrastruktur desa. Upaya ini dinilai menjadi kunci bagi upaya pengurangan kemiskinan di Asia. Emil menegaskan, jika ADB masih berkomitmen mengurangi kemiskinan, program itu harus secepatnya dilaksanakan. Ini mengingat desa merupakan bagian kantong-kantong kemiskinan. Dia berharap program pembangunan infrastruktur desa akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan…

Read More

Dua Setengah Tahun MOU Dana 10.000 MW RI-China Belum Cair Juga

By: Reynald Sori - REVIEW (27/3), Sudah dua setengah tahun berjalan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat nota kesepahaman (MOU) kerja sama energi antara Indonesia dan China namun tindak lanjut komitmen tersebut belumlah terlihat. Beberapa hambatan yang cukup pelik baru mulai disadari oleh Pemerintah Indonesia sejak awal 2007, dan hingga kini masih kerap muncul masalah…

Read More

Teknologi Mengantisipasi Perubahan Iklim

Eri Kartiadi - Indonesia belum juga memiliki kajian kebutuhan teknologi untuk program adaptasi dan mitigasi. Tanpa kajian tersebut, sulit menentukan orientasi teknologi yang tepat bagi Indonesia, untuk menunjang upaya antisipasi perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan oleh Fabby Tumiwa dari Institute for Essentials Services Reform (IESR), saat berdiskusi dengan Green Radio. GR (Green Radio): Apa pentingnya alih teknologi…

Read More

Pelanggan Listrik Rumah Tangga Perlu Diatur

JAKARTA, SELASA - Tulus Abadi, anggota Tim Peningkatan Efisiensi Ketenagalistrikan, berpendapat, kebijakan pemerintah yang mengatur penggunaan listrik bagi pelanggan industri kurang tepat. Sebab, pelanggan listrik industri hanya sekitar 40 persen. "Seharusnya, program serupa juga diterapkan untuk pelanggan listrik rumah tangga. Konsumsi listrik pelanggan rumah tangga lebih tinggi," kata tulus di Jakarta, Selasa (15/7). Hal senada juga diungkapkan…

Read More

Hike in electricity charges unfair, NGO coalition says

The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 01/07/2003 7:29 AM | Business A'an Suryana, The Jakarta Post, Jakarta A coalition of non-governmental organizations (NGOs) has strongly rejected the government's electricity pricing policy, saying it as unfair. Under the policy, state-owned electricity company PLN has been allowed to increase its charges by an average of 6 percent per quarter since…

Read More