Pengusaha Pusat Belanja Tolak “Capping”

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah asosiasi pengusaha menolak rencana pembatalan kebijakan pencabutan kenaikan maksimal tarif dasar listrik atau capping 18 persen bagi pelanggan bisnis dan industri. Sebab, hal ini dinilai akan berdampak buruk bagi iklim investasi dan melanggengkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Ellen Hidayat, Jumat…

Read More

Penambahan Subsidi Listrik Jangan Asal-asalan

JAKARTA--MICOM: Wacana penambahan subsidi listrik sebesar Rp2,3 triliun dari asumsi APBN 2011 Rp40,7 triliun dinilai tidak tepat sarsaran. Lebih baik, subsidi tersebut dialihkan untuk penambahan infrastruktur listrik di pedesaan mengingat baru 65% masyarakat Indonesia yang sudah menikmati listrik. Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa selaku pengamat kelistrikan di Jakarta,…

Read More

Pengentasan Kemiskinan Energi Membutuhkan Perubahan Cara Pandang dan Reformasi Program di Sektor Energi

IESR, Jakarta- Sungguh suatu keadaan yang memprihatinkan, di abad ke-21 ini masih ada jutaan orang yang hidup tanpa akses listrik atau pun bahan bakar untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Menurut Biro Pusat Statistik Indonesia, sekitar 22,19 juta warga di pedesaan—yang merupakan 19% dari total penduduk—hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan menggunakan acuan yang berbeda, data Bank Dunia mengungkapkan…

Read More

Berita Utama : Subsidi Salah Sasaran

19 April 2010 Oleh Fabby Tumiwa TIDAK dipungkiri bahwa tenaga listrik telah menjadi bagian yang melekat dalam pembangunan peradaban manusia modern. Sejak Thomas A Edison membangun pembangkit listrik di Pearl Street, New York City, pada September 1882, listrik pun mulai merambah seluruh dunia. Apabila dibandingkan dengan nilai mata uang saat ini, pada waktu itu, konsumen Edison membayar harga…

Read More

Lembaga Konsumen : Usut Kenaikan Tarif Listrik

TEMPO/Dimas Aryo TEMPO Interaktif, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut keputusan PT PLN (Persero) yang menaikkan tarif listrik bagi pelanggan di atas 6.600 watt. Sebab, penetapan tarif bukan di tangan PLN, namun wewenang pemerintah melalui konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. "Harus dilihat ada pelanggaran atau tidak, apakah PLN berhak menetapkan tarif tersebut,"…

Read More

Listrik dan Tanah, PR Besar Pemerintah

SALAH satu pesan penting dari kalangan pengusaha kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yaitu infrastruktur. Dalam perhelatan nasional yang di-juduli National Summit di awal pemerintahan Yudhoyono Boediono, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia menegaskan kembali pesan itu sebagai agenda utama dalam program 100 hari pemerintah baru. Demi kelangsungan industri dalam negeri, infrastruktur adalah syarat…

Read More

Pemerintah dan PLN Gagal Jamin Pasokan Energi (Terkait pemadaman listrik)

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah dan PT PLN (Persero) telah gagal menjamin pasokan energi, menyusul pemadaman listrik yang berlangsung untuk kesekian kalinya pada saat ini. Direktur IESR, Fabby Tumiwa, di Jakarta, Kamis, mengatakan kejadian pemadaman listrik ini telah merugikan seluruh masyarakat dan mengurangi daya saing ekonomi Indonesia. Kejadian ini merupakan kegagalan pemerintah mengatur…

Read More

Kunci Sukses Kopenhagen : Pastikan Annex I Kurangi Emisi Cukup Besar

Ani Purwati - Elemen kunci kesuksesan perundingan iklim di Kopenhagen Desember nanti adalah kesepakatan-kesepakatan mengenai bagaimana memastikan negara-negara Annex I melakukan pengurangan emisi yang cukup besar untuk memberikan ruang atmosfir fisik bagi negara-negara berkembang. Kedua bahwa alokasi negara-negara Annex I, “jumlah yang ditetapkan” atau “hak emisi” mencerminkan baik tingkat emesi histories dan kebutuhan dari negara-negara berkembang.…

Read More