Presiden Jokowi meresmikan proyek listrik 35 ribu MW REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penundaan pengucuran penyertaan modal negara (PMN) kepada 23 badan usaha milik negara (BUMN) dinilai akan menghambat program listrik 35 ribu megawatt (MW). Hal ini karena, BUMN yang rencananya mendapat PMN terbesar adalah PT PLN (persero) dengan nilai Rp 10 triliun. Pengamat Energi Fabby Tumiwa menilai, nilai PMN…

PLN membutuhkan anggaran hingga Rp 130 triliun per tahun. JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda penyertaan modal negara (PMN) terhadap 23 BUMN, termasuk ke PT PLN (Persero) dalam postur APBN 2016. Penundaan PMN itu dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja PLN, khususnya dalam upaya membangun pembangkit dan transmisi listrik baru dalam upaya meningkatkan produksi listrik nasional. Pasalnya,…

Meteran listrik prabayar. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) Lebih dari 20 juta orang dianggap tak berhak dapat subsidi. VIVA.co.id - Pemerintah memutuskan mulai 1 Januari 2016, hanya orang miskin yang boleh menikmati subsidi listrik. Pemerintah pun memangkas anggaran subsidi listrik tahun depan, dari sebelumnya Rp66 triliun menjadi Rp37,31 triliun dengan kebijakan pemberian subsidi bagi 24,7 juta rumah tangga miskin dan…

  Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menghapus subsidi listrik yang salah sasaran kepada 23 juta pelanggan PLN per 1 Januari 2016. Kebijakan penghapusan ini dinilai baik karena alokasi subsidi itu bisa digunakan untuk menyediakan listrik kepada sembilan juta rumah tangga yang belum menikmati listrik. Pengamat Energi Fabby Tumiwa mengatakan, pencabutan…

Meteran listrik prabayar. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) Ini terkait rencana PLN cabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA. VIVA.co.id - Perusahaan Listrik Negara berencana mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA dan subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang lebih layak. Namun, kalangan pengamat mempertanyakan cara memangkas subsidi listrik pada puluhan juta pelanggan listrik yang tak layak menerima…

JAKARTA,02/12-KEBUTUHAN LISTRIK. Kilauan cahaya terlihat dari ketinggian di kawasan Jakarta Utara, Senin (02/12). PT PLN (Persero) membutuhkan dana kurang lebih Rp 400 triliun untuk membangun infrastruktur kelistrikan selama lima tahun ke depan. Direktur Utama PLN, Nur Pamudji menjelaskan, anggaran sebesar Rp 400 triliun tersebut mayoritas akan digunakan untuk membangun pembangkit istrik baru. Selain itu, PLN…

Jakarta,EnergiToday-- Hingga kini sumber minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air sudah semakin menipis, untuk itu Pemerintah diminta tidak lagi mengandalkan sektor migas sebagai penopang anggaran negara. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi di Jakarta. “Kondisi hulu migas sekarang, konsumsi kita terus…

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian cukup besar lantaran penjualan premium. Tercatat kerugian Pertamina sudah mencapai Rp15,2 triliun. Eksekutif Institute for Essential Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, jika membuat rugi, kenapa Pertamina masih mempertahankan penjualan premium. "Ngapain pertahankan Ron 88 (premium) kalau menyebabkan rugi," ungkapnya Rabu (23/9/2015). Selain itu, Fabby menjelaskan, BBM jenis Ron 88 ini tidak…

JAKARTA, Kabarsebelas.com - Institute for Essential Service Reform (IESR) menggelar diskusi yang mengedepankan sektor migas sebagai penompang anggaran negara, Namun, Indonesia telah dikenal sebagai negara produsen minyak pada era 1960-1990an dan menjadi anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) ditahun 1961-2008. Perwakilan dari Migas, Agus Cahyo, mengatakan dalam masa kejayaannya, Indonesia mengalami dua kali puncak produksi minyak.…

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menampik rumor yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kaya migas. Bahkan, diprediksi cadangan nasional bakal habis pada 11 tahun mendatang. "Paradigma minyak bumi terhadap pendapatan negara harus diubah," ujar Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Rabu, 23 September 2015. Saat ini, cadangan minyak nasional mencapai 3,74…

JAKARTA - Pemerintah diminta tidak lagi mengandalkan sektor minyak dan gas (migas) sebagai penopang anggaran negara. Pasalnya, sumber migas di Indonesia tidak lagi banyak. Tercatat, memasuki 1990-an, produksi minyak Indonesia terus menurun. Menurut data Kementerian ESDM, 1997 produksi minyak mentah Indonesia mencapai 1,5 juta bph dan pada 2007 merosot menjadi 952 ribu bph. "Kondisi hulu migas sekarang,…