JAKARTA (IFT) - PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor kelistrikan, mengalokasikan dana sebesar US$ 2,01 miliar atau setara Rp 18,49 triliun untuk membeli gas sepanjang tahun ini, atau naik 63,4% dari tahun lalu US$ 1,23 miliar. Suryadi Mardjoeki, Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak dan Gas PLN, mengatakan kenaikan itu dipicu oleh peningkatan harga beli dan…

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah tidak tegas dalam melakukan program penghematan energi nasional. Bahkan berbagai sektor yang mengalami pemborosan energi tidak pernah mendapat disinsentif. Karena itu, program hemat energi yang dicanangkan pemerintah terkesan sekadar pepesan kosong. Karena itu pula, beban anggaran negara untuk subsidi energi makin membengkak. Meski penghematan energi sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun…

KINERJA dan pelayanan PTPLN (Persero), seperti sering terjadi pemadaman tidak terencana dan tidak ada pemberitahuan ke konsumen, harus segera dibenahi. Salah satunya dengan membangun kembali Gardu Induk Ekstra Tegangan Tinggi (Gitet).

Jakarta, Kompas - Jumat,27 April 2012 Pihak Indonesia, pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan swasta nasional, perlu membentuk konsorsium nasional untuk menguasai 51 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Untuk itu, renegosiasi kontrak perusahaan tambang itu harus dituntaskan serta kepentingan daerah perlu diakomodasi di bawah koordinasi pemerintah pusat. Pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)…

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium untuk mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas dinilai tidak akan efektif. Alasannya, skenario pembatasan itu diperkirakan tidak akan menimbulkan penghematan volume BBM bersubsidi secara signifikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menilai Pusat Investasi Pemerintah (PIP) layak untuk membeli tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

JAKARTA– Pemerintah akan mengimpor listrik hingga 50 megawatt (MW) dari Serawak, Malaysia, untuk menekan biaya produksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai 2014 mendatang. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menjelaskan, impor listrik berjangka waktu lima tahun tersebut untuk mengganti pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang biaya pokok produksinya…

Pemerintah Indonesia berencana membeli listrik dari Malaysia. Sementara di tahun 2014 Indonesia menargetkan ekspor sebagian energi listrik ke sejumlah negara tetangga. Kebijakan ini merupakan bagian dari kerjasama kawasan dalam memperkuat jaringan pasokan listrik antar negara ASEAN. Menurut pengamat, tanpa regulasi yang ketat, kerjasama ini berpotensi merugikan. Pemerintah melalui PT PLN saat ini tengah memproses pembelian listrik…

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa mengatakan ada sejumlah hal yang bisa disiasati PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemerintah untuk mengendalikan pembengkakan subsidi bahan bakar minyak bersubsidi. Fabby mengatakan pemerintah dan PLN harus mengendalikan sisi permintaan. "Gerakan penghematan listrik pada jam puncak dengan program 17-22 harus dihidupkan lagi," kata Fabby, Selasa, 10 April 2012. Dia mengatakan penggunaan…

Simak wawancara Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dengan Radio Australia tentang perkembangan energi terbarukan di Indonesia pada tanggal 27 Maret 2012. Dalam wawancaranya, Fabby menyampaikan bahwa energi terbarukan berkembang secara lambat dalam 10-15 tahun terakhir. Hal ini bisa dilihat dari kegagalan pencapaian target energi terbarukan secara bertahap seperti yang dicanangkan pada Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.