JAKARTA, KOMPAS — Kelambanan dalam pengembangan panas bumi tidak semata karena rendahnya harga beli listrik, tetapi juga terkait masalah akses lahan, kelemahan tender, dan kapasitas pengembang yang mendapat wilayah kerja.Pemerintah harus serius mengatasi kendala ini. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Rabu (25/7), di Jakarta, kelam­banan pengembangan panas bu­mi bukan hanya karena rendah­nya harga…

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10 persen pada 2013, karena industri masih terpukul dengan kenaikan harga gas sebesar 50 persen. "Jika Pemerintah menaikkan TDL 10 persen pada tahun 2013, hal itu akan sangat memberatkan industri dalam negeri," kata Wakil Sekretaris Jenderal Apindo, Franky Sibarani, di Jakarta,…

JAKARTA - Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang paling boros mengonsumsi energi fosil. Indikasi itu terlihat dari angka elastisitas dan intensitas energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Sektor transportasi berkontribusi paling besar terhadap pemborosan energi yang tidak terbarukan itu.

JAKARTA: Sebanyak 23 perusahaan industri ekstraktif di Indonesia dinilai masih tertutup soal pendapatan maupun pembayaran pajak dalam kerangka Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) padahal tenggat waktu pelaporan mengenai hal tersebut adalah 31 Maret 2012.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meragukan rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan energi. Ia berpendapat rencana yang dikabarkan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (28/5/2012) hanya sekadar imbauan saja.

JAKARTA (IFT) - PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor kelistrikan, mengalokasikan dana sebesar US$ 2,01 miliar atau setara Rp 18,49 triliun untuk membeli gas sepanjang tahun ini, atau naik 63,4% dari tahun lalu US$ 1,23 miliar. Suryadi Mardjoeki, Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak dan Gas PLN, mengatakan kenaikan itu dipicu oleh peningkatan harga beli dan…

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah tidak tegas dalam melakukan program penghematan energi nasional. Bahkan berbagai sektor yang mengalami pemborosan energi tidak pernah mendapat disinsentif. Karena itu, program hemat energi yang dicanangkan pemerintah terkesan sekadar pepesan kosong. Karena itu pula, beban anggaran negara untuk subsidi energi makin membengkak. Meski penghematan energi sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun…

KINERJA dan pelayanan PTPLN (Persero), seperti sering terjadi pemadaman tidak terencana dan tidak ada pemberitahuan ke konsumen, harus segera dibenahi. Salah satunya dengan membangun kembali Gardu Induk Ekstra Tegangan Tinggi (Gitet).