Mobil Pribadi Harus Pertamax, Sudah Siapkah?

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengingatkan kesiapan pemerintah terkait dengan rencana membatasi kuota bahan bakar minyak bersubisidi dengan cara melarang kendaraan pribadi menggunakan BBM premium per 1 April 2012.

“Menurut saya, ada rencana membatasi kuota BBM tahun depan, ya, boleh-boleh saja,” ucap Fabby ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (18/12/2011).

Namun, ia memberi catatan, rencana pengalihan ke penggunaan pertamax harus dijelaskan secara detail oleh pemerintah supaya kebijakannya bisa mencapai hasil yang optimum. Menurut catatan Fabby, pompa bensin yang menyediakan pertamax sebenarnya tidak cukup. “Di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, itu enggak ada yang jual pertamax di situ,” sebutnya.

Catatan kedua, terang Fabby, efek kelangkaan bisa terjadi seiring dengan kebijakan pembatasan ini. Dengan adanya kelangkaan, harga BBM pun bisa naik, baik itu premium maupun pertamax.

Jangan sampai, lanjut dia, upaya pembatasan BBM bersubsidi ini justru membatasi volume BBM di masyarakat. “Saya pernah ke Kota Lampung baru-baru ini. Itu siangan dikit, BBM sudah enggak ada,” ujar Fabby.

“Kuota BBM bersubsidi dibatasi boleh, tapi jangan batasi (volume) BBM-nya,” katanya. Jadi, pemerintah harus mengkaji seperti apa opsi pembatasan BBM bersubsidi yang sesuai.

Menurut Fabby, opsi yang paling tepat untuk memecahkan masalah BBM Indonesia saat ini adalah dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia menerangkan, pemerintah sebenarnya sudah punya rencana penurunan kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2010-2014.

Selama rentang waktu itu, pemerintah bisa saja menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap dan menyesuaikan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. “Setiap bulan, harga BBM bersubsidi disesuaikan dengan harga minyak dunia dengan kenaikan sebesar ini dalam satu tahun,” ujarnya.

Namun, kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak perlu berlaku bagi angkutan umum karena pengeluaran masyakarat untuk angkutan umum cukup besar. Caranya, angkutan umum bisa mengisi bahan bakar di pompa bensin tertentu.

Terhadap kenaikan biaya operasional angkutan umum, seperti kenaikan harga suku cadang karena inflasi, pemerintah bisa bekerja sama dengan Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) untuk mengatasinya. “Pemerintah pun harus bisa memastikan harga beras, minyak goreng, barang-barang kebutuhan pokok juga tidak naik (seiring dengan kenaikan harga BBM,” tuturnya.

Dengan cara bertahap dan jelas, pelaku usaha pun bisa memperhitungkan risiko bisnisnya seiring dengan naiknya angka inflasi. Masyarakat pun bisa siap menyesuaikan. Dana subsidi BBM bersubsidi pun, terang dia, bisa digunakan ke hal lain yang lebih berguna, misalnya, pembangunan infrastruktur dan membantu masyarakat miskin.

Sumber: Kompas.

Pembatasan BBM, Pemerintah dan DPR Gagal

illustrasi, foto: kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai, penyelenggara negara, baik itu pemerintah dan DPR, telah gagal melakukan upaya pembatasan BBM bersubsidi. Padahal tindakan pembatasan ini merupakan amanat dari Undang-undang APBN-Perubahan 2011.

Demikian disampaikan Fabby kepada Kompas.com via pesan elektronik. Hal ini dikemukakan Fabby sebagai tanggapan terhadap usul yang akan diajukan pemerintah, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), kepada DPR dalam waktu dekat.

Kementerian akan meminta tambahan kuota BBM subsidi sebesar 500.000 kiloliter hingga 1 juta kiloliter mengingat kuota sebesar 40,49 juta kiloliter sudah terlampaui. “(Ini berarti) terjadi pemborosan anggaran, karena sesuai dengan temuan BPH Migas, kebocoran BBM subsidi mencapai 15 persen. (Dan) mungkin saja lebih tinggi dari itu,” sebut Fabby.

Artinya, lanjut dia, kalau dilihat kuota, maka BBM bersubsidi yang bocor karena dipakai oleh kelompok yang tidak berhak menggunakannya yakni mencapai enam hingga tujuh juta kiloliter.

Oleh sebab itu, dalam konteks pemerintahan, ia mengharapkan adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena kegagalan pengawasan distribusi BBM bersubsidi adalah kegagalan pemerintah dan BPH migas.

Akibat dari kegagalan ini, kuota BBM bersubsidi mau tidak mau harus ditambah. Penambahan ini tentunya akan berdampak pada kenaikan beban fiskal di APBN yang bisa mencapai Rp 7-8 triliun. “Pada akhirnya saya mendesak agar pemerintah segera memutuskan kebijakan, strategi dan rencana untuk melakukan reformasi subsidi BBM tahun 2012 ,” ucap Fabby.

Reformasi itu mencakup apa dan bagaimana bentuknya. Misalnya saja, jika ada kenaikan harga BBM bersubsidi, maka harus ditentukan seberapa besar dan kapan akan dilakukan. Kejelasan akan hal ini akan membantu para pengguna, termasuk industri dan pengusaha dalam menghitung biaya produksi.

“Saya sendiri cenderung mendukung usulan untuk menaikkan harga BBM (subsidi) sebesar Rp 1.000-2.000 per liter secara bertahap pada tahun 2012,” ucap dia. Dengan catatan, paket kompensasi untuk masyarakat miskin dipersiapkan.

sumber: kompas.

Biaya Pokok Produksi Listrik Sulit Diturunkan

Biaya Pokok Produksi Listrik PT PLN (Persero) sulit diturunkan menjadi di bawah Rp 1.000 per kilowatt hour (kwh) hingga 2013. Nur Pamudji, Direktur Utama PLN, menjelaskan hal itu seiring dengan terus meningkatnya harga minyak mentah dunia.

Tingginya harga minyak tersebut akan membuat harga bahan bakar di pembangkit PLN seperti batu bara, gas, dan bahan bakar minyak ikut naik. PLN menurut Nur Pamudji telah melakukan simulasi, biaya pokok produksi (BPP) listrik tidak bisa lebih rendah dari Rp 1.000 per kwh karena kalau mau di bawah itu, harga batubara juga harus rendah. “Realisasinya saja sekarang harga batu bara lebih tinggi dari yang kami proyeksikan di awal. Sampai 2013, BPP terendah Rp 1.000 per kwh,” ujarnya, Kamis.

Menurut Nur, biaya pokok produksi listrik PLN pernah bisa mencapai di bawah Rp 1.000 per kwh sebelum 2004 saat harga minyak belum meningkat signifikan. Hingga kuartal III 2011, batu bara mendominasi bahan bakar pembangkit listrik perseroan, yakni sebesar 42,2%, selanjutnya diikuti BBM sebesar 23,7%, lalu gas 22%, air 6,7%, dan panas bumi serta energi terbarukan lainnya sebesar 5,4%.

Berdasarkan data realisasi kuartal III 2011, realisasi sejumlah harga bahan bakar lebih tinggi dibandingkan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011. Harga high speed diesel naik menjadi Rp 7.976 per liter dari asumsi Rp 7.306 per liter, lalu marine fuel oil naik menjadi Rp 6.449 per liter dari Rp 5.042 per liter, dan industrial diesel oil naik menjadi Rp 7.703 per liter dari Rp 7.786 per liter.

Begitu pun dengan harga gas, naik menjadi US$ 4,33 per juta brithish thermal unit (mmbtu) dari US$ 4,21 per mmbtu, harga panas bumi Rp 695 per kwh dari Rp 520 per kwh, dan biodiesel naik menjadi Rp 6.449 per liter dari Rp 5.815 per kwh. Namun, untuk harga batu bara menurutnya mengalami penurunan menjadi Rp 695 per ton dari Rp 711 ribu per ton.

Dito Ganinduto, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan dengan masih meningkatnya biaya pokok produksi listrik, berarti subsidi pemerintah untuk listrik masih tetap akan besar. Sementara, harga jual listrik masih sekitar Rp 600-Rp 700 per kwh.

“Kalau begitu, losses (susut jaringan) harus ditekan, efiensi ditingkatkan, dan bauran energinya juga harus diperbesar, BBM-nya harus diturunkan,” ujarnya.

Fabby Tumiwa, pengamat kelistrikan, membenarkan perkiraan biaya pokok produksi yang tidak bisa lebih rendah dari Rp 1.000 per kwh. Dia beralasan, dalam kurun waktu dua tahun ke depan, konsumsi bahan bakar minyak PLN belum bisa diturunkan drastis dan masih tetap berkisar pada 6-7 juta kilo liter per tahun. Padahal, untuk menurunkan BPP menurut Fabby, konsumsi bahan bakar minyak untuk pembangkit perseroan setidaknya harus di bawah 5 juta kl per tahun.

Sumber: IFT

ICP 2012 Diperkirakan di Atas Asumsi

JAKARTA (IFT) – Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sepanjang tahun depan diproyeksikan akan melebihi asumsi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 sebesar US$ 90 per barel.

Kurtubi, pengamat perminyakan dari Universitas Indonesia, menyatakan hal itu seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia yang ditopang pertumbuhan konsumsi minyak dunia.

Menurut dia, meskipun prospek ekonomi dunia tahun depan belum menggembirakan, adanya ketegangan yang terjadi antara Iran, Israel, dan negara-negara barat akan mengerek harga minyak. “Dari sisi permintaan, puncak musim dingin di Eropa pada Januari dan Februari tahun depan juga akan meningkatkan konsumsi minyak,” kata Kurtubi.

Kurtubi memperkirakan rata-rata harga minyak dunia tahun depan berada di level US$ 110 per barel. Sedangkan realisasi ICP sepanjang Januari hingga Desember 2012 sekitar US$ 120 per barel.

Tingginya realisasi rata-rata ICP dibandingkan asumsi tahun depan akan membuat penerimaan negara dari sektor hulu minyak dan gas bumi meningkat. Namun di sisi lain, peningkatan harga minyak mentah Indonesia itu justru akan membuat alokasi dana subsidi bahan bakar minyak dalam anggaran negara diproyeksikan naik menjadi 150 triliun dari alokasi Rp 123,6 triliun.

Kondisi ini ditopang oleh volume konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi yang juga diproyeksikan akan melebihi kuota dari 40 juta kiloliter menjadi 43 juta kiloliter. Kenaikan konsumsi bahan bakar minyak seiring pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah kendaraan.

“Membengkaknya volume terjadi jika pemerintah tidak membuat suatu kebijakan baru, misalnya tidak menaikkan harga bahan bakar minyak dan juga tidak melakukan pembatasan,” kata Kurtubi.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Indonesia, juga memperkirakan realisasi ICP tahun depan akan di atas asumsi, yaitu sekitar US$ 105-US$ 115 per barel. Sedangkan harga minyak dunia dia perkirakan berada di kisaran US$ 110-US$ 120 per barel.

Meskipun krisis di Eropa dan Amerika Serikat diproyeksikan akan tetap berlanjut di tahun depan, permintaan minyak pada 2012 akan tetap tumbuh, meskipun tidak begitu tinggi. Hal ini disebabkan adanya tren pertumbuhan ekonomi di Asia, terutama di China dan India, sehingga konsumsi minyak dunia masih tetap tumbuh.

Dia memproyeksikan tingginya realisasi harga minyak akan mendongkrak subsidi listrik dalam anggaran negara. Selain ditopang harga minyak, peningkatan subsidi listrik juga didorong lebih realisasi konsumsi bahan bakar minyak di pembangkit listrik PT PLN (Persero) yang melampaui kuota. “Saya sarankan agar estimasi ICP pada Anggaran Perubahan 2012 disesuaikan ke level US$ 95-US$ 100 per barel,” ujarnya.

Pri Agung Rakhmanto, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, memprediksikan harga minyak dunia tahun depan berada di kisaran US$ 90-US$ 100 per barel sehingga asumsi ICP dalam anggaran negara 2012 tidak perlu diubah.

Krisis yang melanda Eropa dan Amerika Serikat diproyeksikan akan terus berlanjut pada tahun depan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi minyak dunia. Apalagi Libya akan menambah pasokan minyak yang dapat menurunkan harga minyak. Sedangkan China dan India konsumsi minyaknya akan tetap tinggi.

Hatta Radjasa, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan pemerintah tahun depan akan melakukan pembatasan penggunaan yang lebih ketat dan menjaga kuota bahan bakar minyak bersubsidi yang telah ditetapkan.

Pemerintah, menurut Hatta, pada Rabu akan rapat tentang program pembatasan konsumsi bahan bakar bersubsidi pada 2012. Dalam rapat, rencananya akan dibahas kesiapan dan opsi-opsi yang dapat dilakukan.

Sumber: IFT

Konsumsi Gas PLN Tahun Depan Diproyeksikan Naik 22,4%

JAKARTA (IFT) – PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, memperkirakan konsumi gas pembangkit tahun depan mencapai 355 triliun British thermal unit (tbtu), naik 22,4% dari target tahun ini sebanyak 290 tbtu. M Suryadi Mardjoeki, Kepala Divisi Gas dan Bahan Bakar Minyak PLN, menyatakan bertambahnya pasokan gas ini akan membantu PLN menurunkan biaya pokok produksi listrik.

Proyeksi pasokan gas untuk pembangkit PLN itu lebih rendah dari proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 subsektor ketenagalistrikan, Kementerian Energi memproyeksikan pasokan gas tahun depan mencapai 372,26 tbtu, naik dibandingkan target Anggaran 2011 sebanyak 320,37 tbtu.

PLN memprediksikan tambahan pasokan gas tahun depan akan berasal dari terminal penerima terapung dan regasifikasi (floating storage regasification unit/FSRU) di Teluk Jakarta sekitar 200 miliar British thermal unit per hari (bbtud). Terminal ini dibangun oleh PT Nusantara Regas, perusahaan patungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dan PT Pertamina (Persero).

Tambahan pasokan gas sebesar 15 bbtud juga berasal dari lapangan Sengkang, Sulawesi Selatan yang dikelola PT Energy Sengkang. Pasokan gas juga berasal dari pertukaran (swap) gas dari lapangan gas Jambi Merang yang dikelola Joint Operating Body Pertamina Hulu Energi Hulu-Talisman Energy dan lapangan gas Gajah Baru di Laut Natuna yang dikelola Premier Oil Natuna Sea BV, anak usaha Premier Oil Plc, perusahaan minyak dan gas bumi yang berbasis di Inggris, sebesar 105 bbtud.

“Kami masih menunggu persetujuan dari BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) untuk pembelian gas dari lapangan Sengkang, termasuk pertukaran gas Jambi Merang dan lapangan Gajah Baru. Sedangkan terminal terapung masih menunggu Nusantara Regas menyelesaikan fisiknya,” kata Suryadi kepada IFT, Senin.

Menurut rencana, pasokan gas dari Sengkang digunakan untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Sengkang ekspansi berkapasitas 120 megawatt. Perseroan menargetkan pasokan gas sebesar 15 bbtud itu dapat masuk ke pembangkit mulai Maret 2012. Harga jual gas yang sudah disepakati sekitar 15 juta British thermal unit (mmbtu).

Sedangkan gas dari terminal terapung Teluk Jakarta sebesar 200 bbtud rencananya digunakan untuk bahan bakar pembangkit Muara Karang dan pembangkit Tanjung Priok. PLN akan membeli gas dari Nusantara Regas dengan harga sekitar US$ 10-13 per mmbtu.

“Untuk swap Jambi Merang sebanyak 65 bbtud dengan harga US$ 6,98 per mmbtu dan lapangan Gajah Baru sekitar 40 bbtud dengan harga US$ 9,5 per mmbtu,” katanya.

Suryadi memperkirakan perseroan bisa hemat US$ 1,24 miliar per tahun apabila seluruh tambahan pasokan gas tersebut dapat terealisasi tahun depan.

Agus Amperianto, Manajer Humas PT Pertamina EP, anak usaha Pertamina, memproyeksikan pasokan gas perseroan ke PLN dan anak usahanya tahun depan sekitar 74 juta kaki kubik per hari (mmscfd)-79 mmscfd atau turun dari perkiraan tahun ini 84 mmscfd.

“Jika ditambah pasokan ke kontrak listrik swasta dan industri, pasokan gas kami akan ada tambahan 105 mmscfd tahun depan. Pasokan ke PLN turun karena ada beberapa lapangan yang produksi gasnya turun,” ujarnya.

Berdampak Positif

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, menyatakan tambahan pasokan gas akan memberikan dampak positif bagi biaya pokok produksi PLN. Mengacu pada data PLN 2010, biaya pokok listrik PLN untuk pembangkit listrik tenaga gas sekitar Rp 800 per kilowatt hour dan pembangkit listrik tenaga gas uap sebesarRp 1.600 per kilowatt hour. Sementara rata-rata biaya pembangkitan PLN dengan berbahan bakar minyak Rp 4.000 per kilowatt hour.

Fabby khawatir rencana tambahan pasokan gas untuk PLN itu hanya sebatas wacana namun tidak bisa direalisasikan, sehingga subsidi listrik kembali membengkak. Untuk itu, diperlukan kepastian dari pemerintah dan BP Migas untuk menjamin ketersediaan pasokan gas tersebut di tahun depan. Apalagi, jika melihat harga minyak pada 2012 yang diperkirakan akan berada di kisaran US$ 110-US$ 120 per barel, tambahan pasokan gas ini perlu diamankan agar subsidi listrik tidak kembali membengkak tahun depan.

“Saya juga memperkirakan tahun depan penyelesaian proyek 10 ribu megawatt tahap I juga akan meleset lagi,” katanya.

PLN menargetkan penjualan listrik tahun depan 173,8 triliun watt hour, naik 10,4% dari proyeksi tahun ini 157,4 triliun watt hour. Perseroan memproyeksikan tambahan kapasitas pembangkit tahun depan sebesar 7.604,5 megawatt. Dengan tambahan kapasitas pembangkit, PLN akan menyambungkan listrik ke 2,5 juta rumah tangga yang belum menikmati listrik, sehingga rasio elektrifikasi akan meningkat dari 70,4% tahun ini menjadi 73,6% pada 2012.

Sumber: IFT.

Konferensi PBB Mengenai Perubahan Iklim di Durban

Selama dua minggu mulai 28 November 2011, delegasi dari 190 negara berkumpul di Durban, Afrika Selatan. Mereka berkumpul dengan harapan untuk mengatasi kebuntuan pengurangan emisi karbon dioksida dan polutan lainnya.

Harapan mengenai perjanjian yang mengatur tentang emisi karbon secara global telah terenggut saat kegagalan pembicaraan pada KTT Iklim di Kopenhagen dua tahun lalu. Pendekatan “Big Bang” telah digantikan oleh sejumlah upaya tambahan untuk membangun lembaga-lembaga baru yang menggantikan ekonomi dunia dari generasi energi dan transportasi berbasis karbon kepada teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Namun adanya jurang perbedaan antara kelompok negara-negara kaya dan negara-negara miskin telah menjadi penghalang proses negosisasi akan masa depan Protokol Kyoto 1997. Para pejabat PBB berharap adanya keputusan untuk memperpanjang komitmen dalam pengurangan emisi berdasarkan kesepakatan Kyoto yang telah tertunda selama dua tahun. Perjanjian sebelumnya akan berakhir pada tahun depan. Berikut ini adalah sejumlah isu yang hangat diperbincangkan pada meja perundingan di Durban dan apa saja yang dipertaruhkan.

Apa yang dimaksud dengan konferensi perubahan iklim di Durban, Afrika Selatan?

Konferensi di Durban sering diartikan berbeda-beda oleh berbagai kelompok. Ada yang menyebutnya sebagai Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim, Sesi ke 17 para pihak untuk Konvensi Kerangka kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), COP 17 dan/atau Sesi ke tujuh Konferensi Persiapan Pertemuan Kelompok Protokol Kyoto (CMP 7).

Apapun masyarakat menyebutnya, tujuan uatama konferensi ini adalah untuk mencapai kesepakatan baru untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya. Konferensi ini berlangsung pada tanggal 28 November – 9 Desember 2011.

Siapa yang menghadiri konferensi tersebut?

Mereka yang hadir adalah perwakilan pemerintah dari 190 negara (termasuk Kanada), organisasi internasional serta lembaga swadaya masyarakat lainnya.


Apa UNFCCC?

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) atau Konvensi Kerangka kerja PBB untuk Perubahan Iklim adalah kesepakatan perubahan iklim yang dicapai pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992 dan ditandatangani oleh 154 negara.

Perjanjian yang tidak mengikat ini bertujuan untuk mengurangi gas rumah kaca di atmosfir, dimana negara-negara maju memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mencapai tujuan tersebut.

Setiap tahun setelah perjanjian selesai berlaku, dilakukan sebuah konferensi, dan menjadikan Durban sebagai Konferensi Para Pihak ke-17, atau COP17.

Apakah Protokol Kyoto?

Protokol adalah kesepakatan internasional yang ditandatangani pada konferensi COP 3 di Kyoto, Jepang tahun 1997. Protokol ini menetapkan sejumlah target bagi negara-negara industri maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan komitmen 37 negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tertentu sebesar 5,2 persen mulai dari level 1990.

Pada saat berlaku di tahun 2005, sebanyak 141 negara telah meratifikasi Protokol Kyoto. Namun sejumlah negara seperti Cina, Australia dan Amerika Serikat menolak meratifikasi. Dalam kesepakatan ini setiap negara harus bertanggung jawab dengan mengurangi seperempat emisi yang dihasilkan karena dianggap sebagai penyebab pemanasan global (AS menandatangi perjanjian ini tetapi menolak meratifikasi protokol).

Ketika Kyoto menerapkan agenda untuk pengurangan emisi gas rumah kaca yang “ekonomis dalam transisi” negara seperti Rusia yang memilih dasar tahun yang berbeda. Ada berbagai target pengurangan dan beberapa negara telah diijinkan untuk mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang lebih dari yang mereka lakukan pada tahun 1990. Negara berkembang tidak memiliki batasan pengurangan.

Kyoto dianggap sebagai langkah awal untuk mengatasi pemanasan global yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk memecahkan persoalan dunia mengenai perubahan iklim pada komitmen pertama yang berakhir pada tahun 2012.

Apa yang dimaksud dengan Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim?

Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (The Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) adalah badan ilmiah yang didirikan pada tahun 1988 oleh World Meteorological Organization dan United Nations Environment Program. Melalui panel ini, PBB berupaya untuk memberikan pandangan ilmiah kepada pemerintah di seluruh negara mengenai perubahan iklim yang terjadi di dunia. Panel yang terdiri dari para ilmuan terkemuka tidak melalukan riset, tapi mengkaji data ilmiah dan teknis dari berbagai sumber internasional. Sebanyak empat laporan kajian telah dipublikasikan, dan laporan ke lima akan dikeluarkan pada tahun 2013-2014.

Apa dana Iklim Hijau?

Negara-negara berkembang yang menghasilkan sedikit karbon dioksida per kapita sedang berhadapan dengan efek pemanasan global. Prioritas utama dalam agenda konferensi adalah pengelolaan dana scaling up selama delapan tahun ke depan sebesar $ 100 miliar dollar AS yang dikeluarkan setiap tahun untuk membantu negara miskin menanggulangi kondisi perubahan iklim.

Dana Iklim Hijau sebesar $ 30 Milyar bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang menyiapkan diri menghadapi perubahan iklim. Dana ini merupakan bagian dari dana sebesar $100 milyar yang merupakan komitmen dari negara-negara maju yang dibuat pada pembicaraan iklim di Cancun, Mexico, pada Desember 2010. Dana ini tidak akan disalurkan hingga tahun 2010.

Di Durban, topik utama yang akan dibahas adalah apa perkembangan yang bisa dicapai dari dana tersebut. Sebuah komite dari 40 negara bekerja telah bekerja pada tahun lalu untuk merancang rencana pengelolaan dana tersebut, namun kesepakatan draft terakhir dihadang oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi.

Persoalaan lainnya adalah bagaimana dana tersebut bisa diambil dari sumber-sumber baru diluar saluran pembangunan yang dibangun dari Barat. Gagasan lainnya misalnya memasukan biaya tambahan karbon pada pelayaran internasional dan tiket pesawat, dan retribusi atas transaksi keuangan internasional-yang biasanya disebut pajak Robin Hood.

Tiga profesor Universitas British Columbia mengatakann perlu dibuat sistem akuntablitas untuk untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk mempersiapkan negara berkembang menghadapi perubahan iklim.

Apa saja isu yang menjadi perdebatan pada perubahan iklim?

Perbedaan posisi anatara negara kaya dan miskin mengenai masa depan Protokol Kyoto 1997 telah menghalangi proses negosisasi Negara-negara miskin menuntut negara- negara industri maju untuk bertanggung jawab atas perubahan iklim dan berkomitmen mengurangi emisi pada periode kedua. Mereka mengatakan, protokol ini merupakan satu-satunya instrumen hukum yang diadopsi untuk mengendalikan karbon dioksida dan dan gas lainnya yang menimbulkam perangkap panas bumi.

Namun negara-negara kaya berdalih, mereka tidak bisa menanggung beban ini sendirian dan menginginkan agar negara-negara berkembang seperti China, India, Brasil dan Afrika Selatan, yang memiliki tingkat emisi rumah kaca yang semakin tinggi untuk segara bergabung dengan mereka dan terikat hukum, atau setidaknya memperlambat emisi mereka.

Bagaimana posisi Kanada?

Pemerintah Harper ingin menjaga target Kanada sejalan dengan Amerika Serikat. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya integrasi ekonomi dua negara. Dalam pidatonya di Toronto tanggal 8 November, Menteri Lingkungan, Peter Kent menjelaskan posisi pemerintahnya mengenai konferensi Durban; “Kami hanya akan mendukung kesepakatan perubahan iklim yang ditandatangani dan diratifikasi oleh mayoritas emitter (penghasil emisi)”. Dia menambahkan, “Hal tersebut dilakukan karena kami telah menyatakan, betapapun beratnya tekanan internasional, kami tidak akan setuju untuk mengambil komitmen pada periode kedua Protokol Kyoto.” Kent menegaskan keputusannya karena Protokol Kyoto belum ditandatangani oleh seluruh emitter gas rumah kaca terbesar di dunia seperti Amerika Serikat dan Cina. Dia mengamati posisi Kanada sebagai “sesuatu yang mungkin akan menyebabkan turbulensi dalam minggu mendatang.”

Berdasarkan Protokol Kyoto, Kanada berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 6 persen di bawah tingkat 1990 pada 2012. Pada tahun 2009 Kanada menghasilkan emisi CO2 gas rumah kaca 20 persen lebih tinggi dari pada tahun 1990.

Dalam Copenhagen Accord, Kanada berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 17 persen di bawah tingkat 2005 pada tahun 2020. Kent mengatakan bahwa Kanada telah mencapai 25 persen dari untuk target itu.

Lembaga Pembina bereaksi terhadap pidato Kent dan mengatakan Kanada “terus membenamkan kepalanya di pasir” dengan mental yang rendah dan menjauhkan dari harapan masyarakat internasional. Lembaga tersebut meminta penjelasan dari pemerintah federal agar Kanada membantu menghindari bencana perubahan iklim dengan menjadi “pemain yang konstruktif dalam perundingan internasional.”

Guy Saint-Jacques, ketua perundingan Kanada untuk Konferensi Perubahan Iklim di Durban, mengatakan kepada media dia akan mendorong, “putaran baru perundingan yang membawa pada rejim perubahan iklim tunggal yang lebih komprehensif. Sebuah rejim yang mengajak semua emitter terbesar untuk berperan aktif secara bersama.

Lembaga Pembina mengatakan, “Kanada selalu menjadi salah satu alasan mengapa sulit untuk bersikap optimis. Kanada datang dalam perundingan dalam posisi yang lemah dan tidak siap untuk berkontribusi lebih banyak untuk mencapai solusi yang positif.”

Apakah negara di dunia mengurangi emisi gas rumah kaca mereka?

Sebetulnya ada beberapa berita baik disini. Negara-negara yang menjadi menjadi bagian dari Protokol Kyoto pada tahun 2009 memiliki emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 14,7 persen di bawah tingkat 1990.

Secara bersama-sama tahun 2009 negara-negara maju berada di 6,4 persen di bawah tingkat 1990, atau mengelami penurunan sebesar 6,5 persen antara 2008 dan 2009, akibat terjadinya resesi ekonomi. Gambaran ini diperoleh dari sebuah laporan yang dipersiapkaan oleh Badan Energi Internasional untuk konferensi Durban.

Emisi CO2 di seluruh dunia menurun 1,5 persen dari 2008 hingga 2009.Namun, IEA memperkirakan bahwa tingkat emisi meningkat pada tahun 2010 dan akan terus meningkat, demikian pula dengan konsumsi bahan bakar fosil. IEA mengharapkan peningkatan tersebut akan “sesuai dengan skenario worstcase disajikan oleh Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dalam Laporan Penilaian Keempat (2007), yang memproyeksikan rata-rata dunia kenaikan suhu antara 2,4 ° C dan 6,4 ° C pada tahun 2100.”

Tingkat emisi CO2 tahun 1990-2009

Berikut adalah perubahan tingkat emisi CO2 antara tahun 1990 dan 2009 untuk pilihan negara dan daerah:

Perubahan Secara Global +38%

Cina + 206%
Timur Tengah + 171%
Amerika Latin + 63%
Spanyol + 38%
Kanada +20%
Amerika Serikat + 6,7%
Jerman -21%
Eropa Timur peserta Kyoto- 36%
Latvia -64%

(Sumber: Badan Energi Internasional, emisi CO2 dari pembakaran bahan bakar laporan)

Negara mana yang merupakan penghasil emisi CO2 terbesar?

Sejak 2008, perkembangan dunia telah menyumbang sebagian besar emisi CO2 dunia (54 persen pada 2009). Tetapi hanya 10 negara bertanggung jawab untuk dua-pertiga emisi CO2 global, China dan AS keduanya menyumbang hingga 41 persen dari emisi global. Sedangkan Kanada berada pada urutan ke 8 pada daftar itu.

Berdasarkan basis per kapita, posisi Cina sebesar sepertiga emisi negara Amerika Utara. Namun, tingkat per kapita China 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990, sedangkan tingkat per kapita AS menurun sebesar 13 persen.

Bagaimana kemungkinan keberhasilan di Durban?

Singkatnya, Rendah! “Harapan mengenai arsitektur perubahan iklim internasional pada KTT telah terbenam di bawah batu, tidak ada alasan untuk mengharapkan apapun,” ujar Divya Reddy dari konsultan Eurasia Grup kepada Reuters.

Sebuah laporan tanggal 24 November yang dikeluarkan oleh kelompok lingkungan Kanada Lembaga Pembina mengemukakan pandangan tersebut. “Membandingkan lambatnya perundingan internasional mengenai perubahan iklim dengan kemajuan pengetahuan mengenai perubahan iklim membuat kita sulit untuk bersikap optimis.

Kelompok ini melihat posisi dunia yang tidak bisa berbalik dan terancam akan perubahan iklim.”

”Seandainya skenario tersebut akan dihindari, dunia harus melakukan upaya yang lebih banyak upaya untuk menstabilkan suhu global dan keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kemampuan untuk mencapai kesepakatan secepat mungkin.”

Harapan untuk perjanjian yang menyeluruh mengenai emisi karbon global sangat rendah sejak kegagalan konferensi Kopenhagen tahun 2009, dan dianggap sebagai kemerosotan ekonomi yang kian memburuk. “Ini adalah perintah yang sulit bagi pemerintah untuk menghadapi ini,” “kata Figueres dari UNFCC. “Seandainya mudah, kita pasti sudah melakukan melakukannya beberapa tahun lalu.”

Sumber: cbc.

PLN Anggarkan Rp 29,4 Triliun Untuk Beli Listrik Dari Swasta

JAKARTA (IFT) – PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, mengalokasikan dana Rpp 29,42 triliun untuk pembelian listrik dari kontraktor listrik swasta (independent power producer) dan penyewaan pembangkit pada tahun depan, atau naik sekitar 5,5% dibandingkan alokasi tahun ini Rp 27,86 triliun. Murtaqi Syamsuddin, Direktur Perencanaan dan Manajemen Risiko PLN, menjelaskan kenaikan itu seiring dengan potensi kenaikan volume penjualan listrik PLN di 2012.

PLN menargetkan penjualan listrik tahun depan 173,8 triliun watt hour, naik 10,4% dari proyeksi tahun ini 157,4 triliun watt hour. Selain menutupi pertumbuhan konsumsi listrik, kenaikan pembelian listrik dari pihak swasta juga akan digunakan sebagai pasokan cadangan jika ada gangguan di pembangkit PLN.

“Kenaikan tersebut juga disebabkan mulai beroperasinya sejumlah pembangkit listrik swasta, seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon, Jawa Barat dan PLTU Jeneponto di Sulawesi Selatan tahun depan,” kata Murtaqi kepada IFT.

Perseroan memproyeksikan tambahan kapasitas pembangkit tahun depan sebesar 7.604,5 megawatt. Dengan tambahan kapasitas pembangkit, perseroan berencana menyambungkan listrik ke 2,5 juta rumah tangga yang belum menikmati listrik, sehingga rasio elektrifikasi akan meningkat dari 70,4% tahun ini menjadi 73,6% pada 2012.

PLN mengalokasikan biaya investasi tahun depan sebesar Rp 57,7 triliun atau lebih rendah 25,4% dari proyeksi investasi tahun ini sebesar Rp 77,39 triliun. Penurunan biaya investasi tersebut seiring dengan berkurangnya kebutuhan dana untuk proyek 10 ribu megawatt tahap I. Dana tersebut akan digunakan untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar Rp 28,6 triliun, transmisi dan gardu induk Rp 18,5 triliun, dan distribusi Rp 10,6 juta triliun.

Hingga kuartal III, PLN menghabiskan dana untuk pembelian listrik sebesar Rp 21,83 triliun, naik 19,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 18,32 triliun. Sejumlah perusahaan listrik swasta yang menjual listrik ke PLN adalah PT Paiton Energy yang mencatatkan pendapatan sebesar Rp 5,27 triliun, PT Jawa Power yang meraih penerimaan Rp 4,84 triliun, dan PT Sumber Segara Primadaya Rp 1,99 triliun. Pendapatan Sumber Segara tercatat turun 3,5% menjadi Rp 1,99 triliun pada periode Januari-September 2011 dari Rp 2,06 triliun sepanjang periode yang sama tahun lalu.

Susanto Purnomo, Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali, anak usaha PLN, menjelaskan turunnya penjualan listrik Sumber Segara karena berkurangnya pembebanan listrik dari sistem Jawa Bali. “Turunnya pembebanan tersebut karena mulai beroperasinya sejumlah pembangkit di proyek 10 ribu megawatt tahap I,” ujarnya.

Saat ini Sumber Segara mengelola PLTU Cilacap 2 x 300 megawatt di Jawa Tengah. Di perusahaan ini, Pembangkitan Jawa Bali memiliki saham 49% dan sisanya dimiliki PT Sumber Energi Sakti Prima 51%.

Baru 25%

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Indonesia, menjelaskan saat ini peranan pembangkit listrik swasta mencapai 25% dari total volume penjualan listrik PLN. Hal ini menunjukkan kontraktor listrik swasta memiliki peranan yang cukup penting dalam menjamin pasokan listrik PLN.

Meskipun peranan swasta dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional penting, menurut Fabby, yang perlu dikritisi adalah mahalnya rata-rata harga jual listrik swasta ke PLN. Dia mencontohkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara saat ini rata-rata harga jualnya hampir Rp 700 per kilowatt hour. Harga itu lebih mahal jika dibandingkan dengan biaya pokok produksi listrik berbahan bakar batu bara di pembangkit yang dikelola PLN, yakni di bawah Rp 400 per kilowatt hour.

“Harga jual listrik swasta itu sama dengan tarif dasar listrik PLN ke pelanggannya. Padahal, harga itu masih di upstream, belum didistribusikan melalui jaringan. Ke depan, PLN harus berusaha agar tidak membeli listrik terlalu mahal dari pembangkit swasta,” katanya.

Fabby berpendapat tingginya kontribusi pembangkit listrik swasta dalam pemenuhan pasokan listrik di suatu daerah, juga dapat membuat meningkatkan posisi tawar perusahaan swasta tersebut sehingga kontraktor swasta itu dikhawatirkan dapat mendikte harga.

“Di beberapa sistem ada kontraktor swasta yang kontribusinya mencapai 40% sehingga posisi tawar mereka besar. Kalau PLN tidak mau mengikuti harga yang mereka inginkan, swasta bisa saja mematikan pembangkitnya dan akhirnya terjadi pemadaman di mana-mana,” ujarnya.

Para kontraktor listrik swasta itu tidak memiliki kewajiban untuk menyiapkan cadangan pasokan listrik ketika pembangkit mereka mengalami gangguan. Sementara PLN, menurut Fabby, harus mengalokasikan dana untuk menyiapkan cadangan pasokan listrik.

Rinaldy Dalimi, Anggota Dewan Energi Nasional, mengatakan peranan kontraktor listrik swasta harus ditingkatkan karena kebutuhan investasi di sektor kelistrikan sangat besar. “Dana pemerintah tidak cukup sehingga diharapkan swasta dapat meningkatkan peranannya,” katanya.

Sumber: IFT.

Subsidi Listrik Lewati Kuota

JAKARTA (IFT) – Subsidi listrik hingga kuartal III 2011 mencapai Rp 65,77 triliun, melebihi kuota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011 sebesar Rp 65,5 triliun. Besaran subsidi sepanjang Januari-September itu naik 57% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 41,89 triliun didorong kenaikan konsumsi bahan bakar minyak untuk pembangkitPT PLN (Persero).

Setio Anggoro Dewo, Direktur Keuangan PLN, mengatakan hingga akhir September, PLN mengeluarkan dana Rp 64,74 triliun untuk pembelian bahan bakar minyak, naik dari 65,1% periode yang sama tahun lalu Rp 39,2 triliun. Dana itu digunakan untuk membeli solar (high speed diesel) sebanyak Rp 52,5 triliun, residu Rp 12,09 triliun, minyak diesel (industrial diesel oil) Rp 92,2 miliar, dan bahan bakar minyak jenis lainnya Rp 42,7 miliar.

“Kenaikan pembelian bahan bakar minyak itu karena selain dari sisi volume kebutuhannya meningkat, tapi dari sisi harga juga naik. Awalnya, kami proyeksikan pembelian bahan bakar minyak dengan asumsi harga minyak US$ 85 per barel, tapi ternyata rata-ratanya US$ 111 per barel,” ujar Dewo kepada IFT, Rabu.

M Suryadi Mardjoeki, Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak dan Gas PLN, menjelaskan realisasi konsumsi bahan bakar minyak untuk pembangkit perseroan hingga kuartal III 2011 mencapai 8,3 juta kiloliter atau 94% dari kuota yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2011 sebesar 8,8 juta kiloliter. Tingginya konsumsi bahan bakar minyak itu karena mundurnya penyelesaian proyek 10 ribu megawatt tahap I dan rendahnya realisasi konsumsi gas dan batu bara PLN.

Menurut Suryadi, keterlambatan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap dalam proyek 10 ribu megawatt tahap I telah membuat konsumsi batu bara PLN tidak optimal. Realisasi konsumsi batu bara PLN hingga September baru 19 juta ton atau 48% dari alokasi batu bara di RKAP tahun ini 40 juta ton. Sementara konsumsi gas PLN hingga kuartal III mencapai 217 triliun British thermal unit atau sekitar 73% dari target RKAP 2011 sebesar 296 triliun British thermal unit.

“Keterlambatan pengoperasian pembangkit itu membuat PLN harus mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat,” ujarnya.

PLN telah mengeluarkan dana sebesar Rp 88,66 triliun untuk pembelian bahan bakar pembangkit perseroan sepanjang periode Januari hingga September 2011, naik 44,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 61,3 triliun. Dari total pengeluaran tersebut, sekitar 73% atau Rp 64,74 triliun untuk membeli bahan bakar minyak. Sisanya, sebesar Rp 23,7 triliun untuk membeli bahan bakar non minyak dan Rp 204,92 miliar untuk membeli minyak pelumas.

PLN, menurut Dewo, mengaku kesulitan menurunkan konsumsi bahan bakar minyak dalam jangka pendek. Namun secara jangka menengah, Dewo optimistis konsumsi bahan bakar minyak pembangkit PLN akan turun seiring mulai beroperasinya pembangkit listrik berbahan bakar non-minyak yang masuk dalam proyek 10 ribu megawatt tahap I dan II.

Tanggung Jawab

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Indonesia, menjelaskan dengan melihat realisasi subsidi listrik hingga September, realisasi subsidi listrik hingga akhir tahun diproyeksikan berkisar Rp 80 triliun-Rp 85 triliun. Pemerintah harus mencari sumber pendanaan untuk menutupi subsidi listrik yang melebihi kuota tersebut. “Pemerintah dan PLN harus bertanggung jawab atas meningkatnya subsidi listrik, karena dana Anggaran Perubahan merupakan dana publik,” katanya.

Tingginya konsumsi bahan bakar minyak di pembangkit PLN, menurut Fabby, disebabkan perseroan melayani seluruh permintaan listrik dari pelanggan dengan menghidupkan banyak pembangkit listrik tenaga diesel. Kebijakan itu dinilai bagus karena dapat meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Namun di sisi lain, ada konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah melalui subsidi listrik. “Langkah itu bagus, tapi tidak rasional karena semua beban diserahkan ke publik,” ujar dia.

Herman Daniel Ibrahim, Anggota Dewan Energi Nasional, menyatakan kenaikan subsidi listrik PLN sudah dapat diprediksi sejak awal karena untuk menutupi kekurangan pasokan listrik, PLN mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel.

Tingginya konsumsi bahan bakar minyak merupakan konsekuensi dari keterlambatan proyek 10 ribu megawatt tahap I. Menurut Herman, biaya pokok produksi listrik untuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara sekitar Rp 400 per kilowatt hour. Sedangkan biaya pokok produksi untuk pembangkit berbahan bakar minyak Rp 3.000 per kilowatt hour.

Untuk mendorong peningkatan pasokan gas bagi PLN, Herman menyarankan pemerintah turun tangan dengan mengatur harga beli gas oleh PLN. Harga gas yang ditetapkan pemerintah itu harus menguntungkan produsen gas, namun lebih murah daripada harga bahan bakar minyak.

“Misalnya kami membeli gas dengan harga US$ 10 per juta British thermal unit (mmbtu), itu kan biaya pokok produksinya sekitar Rp 900 per kilowatt hour. Kalau kami pakai minyak, biaya produksinya Rp 3.000 perkilowatthour,” kata dia.

Hingga kuartal III 2011, PLN membukukan laba bersih Rp 9,8 triliun, turun 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 11,51 triliun. Penurunan laba bersih akibat kenaikan beban usaha dan beban keuangan yang lebih tinggi dari kenaikan pendapatan.

Sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini, PLN membukukan pendapatan Rp 152,37 triliun, tumbuh 27,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 119,34 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari penjualan listrik yang meningkat menjadi Rp 85,23 triliun dari Rp 76,51 triliun.

Sumber: Indonesia Finance Today.