Upaya mendorong bertambahnya proyek-proyek baru energi baru dan terbarukan (EBT) diduga berjalan lambat akibat sulitnya mendapat pendanaan. Baca selengkapnya di CNN Indonesia.
Upaya mendorong bertambahnya proyek-proyek baru energi baru dan terbarukan (EBT) diduga berjalan lambat akibat sulitnya mendapat pendanaan. Baca selengkapnya di CNN Indonesia.
Pemerintah berambisi membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia pada 2032. Ini sebenarnya bukan cita-cita baru. Baca selengkapnya di CNN Indonesia.
Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat harga listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) atau angin, sudah mampu bersaing dengan pembangkit listrik berbasis fosil. Baca selengkapnya di Kata Data.
Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta kepada pemerintah agar pemotongan anggaran tidak menghambat upaya transisi energi Indonesia. Baca selengkapnya di Kompas.com
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat. Baca selengkapnya di Tempo.
Puluhan keluarga di Grobogan, Jawa Tengah, tak lagi menggunakan elpiji 3kg untuk memasak. Mereka beralih memanfaatkan gas rawa yang keluar dari pengeboran sumur air. Baca selengkapnya di BBC Indonesia.
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara masih menjadi pilihan yang sulit dihindari karena faktor biaya murah. Baca selengkapnya di Bisnis Indonesia.
Bali menghadapi krisis persampahan yang mengkhwatirkan. Baca selengkapnya di Kompas.com.
Indonesia memiliki sumber daya nikel yang luar biasa dengan ekosistem baterai yang baik. Keduanya menjadi modal untuk mengembangkan industri kendaraan listrik. Tetapi bagaimana dengan sumber daya manusianya? Baca selengkapnya di VOA.
Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan, tujuan Menteri ESDM mengendalikan subsidi adalah tepat. Salahnya karena kebijakannya tiba-tiba. Tanpa sosialisasi dan akhirnya membuat masyarakat bingung dan panik. Baca selengkapnya di Kumparan.
Pemerintah mengobral bisnis penyimpanan karbon dioksida dari negara lain. Berpotensi memicu kebocoran dan greenwashing. Baca selengkapnya di Tempo.