Pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) berpotensi ikut meramaikan bursa karbon Tanah Air. Lantas, apa saja pertimbangan mereka sebelum melantai di bursa?
Baca selengkapnya di Bisnis Indonesia.
Pengembangan ekosistem energi terbarukan perlu dimasukkan ke dalam strategi di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca selengkapnya di Kompas.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkap transisi energi sebagai salah satu pengubah signifikan (game changer) dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
Baca selengkapnya di Tribunnews.
Pemerintah berencana membagikan rice cooker gratis kepada masyarakat guna mendorong adanya pemanfaatan energi bersih di seluruh sektor industri. Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik ke Rumah Tangga.
Baca selengkapnya di Kata Data.
Pembangkit listrik tenaga batubara Cirebon 1 yang dimiliki oleh PT Cirebon Electric Power (Cirebon Power) dianggap memegang peran penting dalam transisi energi Indonesia, dengan para ahli menyarankan bahwa apakah pembangkit lain akan bergabung dalam program penghentian dini pemerintah untuk pembangkit listrik tenaga batubara akan bergantung pada kesuksesan atau kegagalan pembangkit ini.
Baca selengkapnya di Jakarta Post.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini meresmikan peraturan anyar melalui Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga atau rice cooker.
Baca selengkapnya di CNBC.
PT Barito Renewables Energy Tbk resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten BREN, Senin (9/10/2023). Perusahaan ini, yang menghasilkan listrik dari energi panas bumi, mengalami kelebihan pasokan setelah mencatatkan kapitalisasi terbesar di bursa saham dalam sektor energi terbarukan selama penawaran saham perdana.
Baca selengkapnya di Kompas.
Transaksi Bursa Karbon (Indonesia Carbon Exchange) sampai dengan Jumat (6/10) masih belum ramai. Melansir Laporan Perdagangan Harian di laman resmi IDXCarbon, Jumat (6/10), tidak tercatat adanya transaksi dari 17 pengguna jasa yang ada.
Baca selengkapnya di Kontan.
Pemerintah perlu mengaudit emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) karena polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dipicu oleh pembangkit listrik dari energi kotor. Jika langkah tegas tidak dilakukan, dampak buruk dari pencemaran udara ini kian meluas.
Baca selengkapnya di Koran Jakarta.
Pemerintah masih mematangkan peraturan pajak karbon, meski sudah meluncurkan bursa perdagangan karbon pada Selasa (26/9).
Baca selengkapnya di Kata Data.
Pemerintah perlu mengaudit emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) karena polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dipicu oleh pembangkit listrik dari energi kotor. Jika langkah tegas tidak dilakukan, dampak buruk dari pencemaran udara ini kian meluas.
Baca selengkapnya di Koran Jakarta.
Pada 29 Oktober 2021, dalam agenda mitigasi krisis lingkungan, Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 98/2021. Salah satu muatannya mengamanatkan penyerapan emisi karbon bersih pada 2030 dengan mengutamakan sektor kehutanan dan lahan, atau yang lebih dikenal sebagai FOLU Net Sink 2030.
Baca selengkapnya di Kompas.