Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam industri solar fotovoltaik atau solar PV, terutama di Asia Tenggara, berkat potensi energi surya yang sangat besar. Baca selengkapnya di ANTARA.
Pemerintah baru saja memutakhirkan dua aturan mengenai tingkat kandungan komponen dalam negeri (TKDN). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menerbitkan Permen ESDM No. 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Aturan ini memuat relaksasi penerapan tingkat kandungan komponen dalam negeri (TKDN) untuk pembangkit listrik energi terbarukan. Baca selengkapnya di Media…
Indonesia perlu membangun dan memperluas industri solar domestik berikut pengembangan sumber daya manusianya sebagai langkah konkret transisi energi demi mengatasi krisis iklim, serta menuju kemandirian energi. Dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan menjadi salah satu sumber pasokan energi Indonesia yang utama untuk dekarbonisasi sektor energi mencapai net-zero emissions (NZE) 2060 atau lebih awal. Baca…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Istana Negara, Senin (19/8/2024). Dia menggantikan Arifin Tasrif untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Baca selengkapnya di IDX Channel.
Selama 10 tahun kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo banyak mengumbar janji dan program yang berkaitan dengan sektor energi. Baca selengkapnya di Kontan.
Pada 1 September 2024 nanti, pemerintah berencana menetapkan aturan baru seputar BBM bersubdisi. Pemerintah akan melakukan sosialisasi perihal kriteria pengguna Pertalite dan Solar subsidi terlebih dahulu. Baca selengkapnya di Republika.
Analis Sistem Ketenagakerjaan dan Energi Terbarukan Institute for Essential Service Reform (IESR) Alvin Putra S, mengatakan masih sedikit yang menggunakan energi surya di Indonesia. Apalagi jika dibandingkan negara-negara tetangga, Indonesia jauh tertinggal bila dibandingkan Cina, misalnya, yang mendominasi pasar energi surya dunia dan disusul India. Baca selengkapnya di Tempo.
Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk membantu produsen lokal dalam mengurangi biaya produksi panel surya di Indonesia. Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Alvin Putra S, mengatakan hal itu untuk mendukung daya saing produk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam negeri. Baca selengkapnya di Kata…
Pemerintah memberikan relaksasi penerapan Tingkat Kandungan Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Proyek yang direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat 30 Juni 2026 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik dapat relaksasi penggunaan Produk Dalam Negeri. Baca selengkapnya di Kumparan.
Pembentukan industri dan infrastrukturnya harus direncanakan dengan matang dan mengintegrasikan kawasan industri yang rendah karbon. Baca selengkapnya di Kompas.com.
Aturan terbaru mengenai relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dinilai akan mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang selama ini terhambat pendanaan dari luar negeri. Baca selengkapnya di Kontan.
Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia, terutama yang menerpa industri tekstil, perlu menjadi perhatian bersama.Baca selengkapnya di kompas.com.