Konstruksi diperkirakan akan dimulai pada akhir 2026 dan diperkirakan akan menambah sekitar 130 MW kapasitas ke campuran energi terbarukan negara tersebut. Baca selengkapnya di CNA.
Wacana pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 dinilai berpotensi menekan daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi. Baca selengkapnya di Kompas.com
Wacana pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 dinilai berpotensi menekan daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi. Baca selengkapnya di Kompas.com
Setahun berjalannnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan energi nasional menunjukkan sejumlah capaian, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan implementatif. Baca selengkapnya di ANTARA.
Setahun sejak dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan energi Indonesia memasuki babak krusial.
Baca selengkapnya di SWA.
Hidrogen hijau diyakini dapat menjadi terobosan menghadapi tantangan transisi energi dekarbonisasi sektor yang sulit dikurangi emisinya. Baca selengkapnya di CNN Indonesia.
Pemerintah telah mencatat sejumlah pelanggaran lingkungan di Kawasan Industri Morowali Indonesia, namun warga setempat belum melihat tindakan nyata.Baca selengkapnya di Dialogue Earth.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai bisa menjadi "kuda hitam" dalam mempercepat transisi energi Indonesia menuju target Indonesia Emas 2045. Baca selengkapnya di CNN Indonesia
IESR menilai Second NDC Indonesia berisiko mahal dan tidak efisien karena menunda puncak emisi hingga 2035. Baca selengkapnya di Bisnis Indonesia.
Pemangku kepentingan perlu memastikan kesesuaian teknologi hingga mitigasi risiko. Keterbatasan fiskal daerah juga dinilai menjadi tantangan. Baca selengkapnya di Kompas.id.
Target puncak emisi gas rumah kaca (GRK) atau peak emission Indonesia dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) mundur dari awalnya tahun 2030, menjadi pada 2035. Baca selengkapnya di Kompas.com
Draf Second NDC Indonesia dinilai IESR kurang ambisius untuk capai net zero emission sesuai Paris Agreement. Aksi iklim perlu dipercepat sebelum 2035. Baca selengkapnya di Bisnis Indonesia.