Singapura telah menjadi negara pertama yang memulai kolaborasi lintas batas dalam hal penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) dengan Indonesia.
Baca selengkapnya di Jakarta Post.
Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) seharusnya tidak boleh dipersulit oleh peraturan. Pasalnya, potensi energi surya di Indonesia sangat melimpah dan dapat berkontribusi signifikan untuk mengejar target pemerintah dalam membidik 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025.
Baca selengkapnya di Kompas.com.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan optimalisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat berkontribusi mencapai 23 persen bauran energi di 2025.
Baca selengkapnya di Medcom.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, menyampaikan beberapa hal yang dilakukan Indonesia untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih awal.
Baca selengkapnya di Kompas.com.
Rencana penurunan target energi terbarukan yang tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Kebijakan Energi Nasional dianggap realistis. Namun, konsekuensinya, target puncak emisi gas rumah kaca bisa mundur.
Baca selengkapnya di Kompas.
Sejak pagi, beberapa truk berisi sampah masuk ke area Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Di sini, sampah-sampah itu bakal diolah menjadi listrik.
Baca selengkapnya di KBR.
Dusun Tangsi Jaya bukan hanya mewakili desa terang secara harfiah, tetapi juga komunitas yang memancarkan terangnya dalam perekonomian lokal. Toto, salah satu tokoh kunci di desa ini, bercita-cita membangun PLTMH baru pada tahun ini, sebuah langkah maju untuk meluaskan dampak positif energi terbarukan.
Baca selengkapnya di RRI.
Siapa sangka kotoran sapi yang sering dianggap rendah lantaran mengeluarkan aroma yang tak sedap bisa disulap menjadi Biogas. Koperasi Karya Nugraha Jaya Kuningan berhasil memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas yang penggunaannya diperuntukkan sebagai bahan bakar produksi.
Baca selengkapnya di Kompas.com.
Koalisi lembaga penelitian global, Climate Action Tracker (CAT), merilis hasil analisis terbaru seputar kebijakan dan aksi pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia dalam target iklim Nationally Determined Contribution (NDC) 2022.
Baca selengkapnya di The Conversation.
Aksi dan kebijakan iklim untuk pengurangan emisi di Indonesia dikategorikan sangat tidak mencukupi atau critically insufficient. Artinya, upaya untuk meredam pemanasan global yang dilakukan pemerintah masih jauh dari cukup. Terdapat kesenjangan yang jauh antara kebijakan sekarang dan tingkat emisi yang disepakati dalam Perjanjian Paris 2015, yakni 1,5 derajat celsius.
Baca selengkapnya di Kompas.
Rencana pemerintah merevisi target energi terbarukan dari 23% menjadi 17-19% pada 2025 dinilai tidak tepat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi mendesak pemerintah mengevaluasi penyebab kegagalan mencapai target.
Baca selengkapnya di Media Indonesia.
Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menggodok pemutakhiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan rancangan kebijakan baru yang tengah dibahas dengan DPR. DEN menjadwalkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) KEN akan rampung pada Juni 2024.
Baca selengkapnya di Kontan.