Tingginya gairah investor terhadap emiten-emiten sektor energi baru terbarukan atau EBT di pasar modal menjadi sinyal positif yang patut disyukuri.
Baca selengkapnya di Bisnis Indonesia.
Transisi energi di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada sektor ketenagalistrikan saja, melainkan juga menyasar sektor lain.
Baca selengkapnya di Kompas.
Indonesia telah memutuskan untuk melanjutkan rencana pengembangan tenaga nuklir sekitar enam dekade setelah meluncurkan reaktor riset pertamanya di Bandung, Jawa Barat, namun para ahli meyakini bahwa penerapan teknologi nuklir secara aman di negara ini masih membutuhkan waktu yang panjang.
Baca selengkapnya di Jakarta Post.
Praktik Environment, Social, and Governance (ESG) menjadi urgensi yang perlu segera diimplementasikan oleh berbagai sektor industri. Pasalnya, ESG menjadi pilar dalam kerangka kerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang non-keuangan dalam rutinitas perusahaan. Di mana penerapan ESG berupaya menyeimbangkan antara orientasi profit bisnis dan keberlanjutan lingkungan sosial.
Baca selengkapnya di CNBC.
Institute for Essential Services Reform (IESR) melihat perkembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia yang lambat dalam beberapa tahun belakangan dapat berdampak tidak tercapainya target bauran EBT 23% di 2025 mendatang.
Baca selengkapnya di Kontan.
Perdagangan karbon di Indonesia belum menunjukkan geliatnya. Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 September 2023, nilai perdagangan di bursa karbon Indonesia baru mencapai Rp30,7 miliar dengan volume perdagangan 490.716 ton setara karbondioksida (CO2e) hingga 30 November 2023. Sementara masih terdapat sebanyak 71,95 persen karbon yang ditawarkan masih belum terjual.
Baca selengkapnya di Tirto.
Target penggunaan kendaraan listrik mencapai 15 juta pada 2050 diprediksi tidak tercapai. Insentif kendaraan listrik dinilai masih kecil sehingga kurang menarik minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle.
Baca selengkapnya di Kata Data.
PLTU Cirebon 1 akan dipangkas umurnya tujuh tahun lebih awal di mana pembangkit ini hanya akan beroperasi sampai Desember 2035 dari sebelumnya sampai Juli 2042. Adapun proyek ini telah mengantongi komitmen pendanaan dari skema energi transition mechanism (ETM) dan transaksi ini dapat selesai pada semester I 2024.
Baca selengkapnya di Kontan.
Seruan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk lebih banyak dukungan dari negara-negara kaya bagi negara-negara berkembang dalam mengatasi krisis iklim telah membuat para pencinta lingkungan tidak terkesan. Mereka mengkritik pidato tersebut karena "tidak memberikan sesuatu yang baru" meskipun dunia telah memberikan tekanan kepada negara-negara untuk melakukan lebih banyak hal untuk menghindari dampak terburuk dari krisis…
Negara berkembang seperti Indonesia masih memerlukan pendanaan besar untuk meningkatkan transisi energi sebagai upaya mengatasi krisis iklim. Namun, komitmen pendanaan tanpa realisasi tidak akan cukup. Indonesia secara internal juga perlu menyiapkan kebijakan politiknya.
Baca selengkapnya di Kompas.
Sehari sebelum pembukaan Konferensi Perubahan Iklim ke-28 atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (30/11/2023), beredar rilis pers mengenai mundurnya Presiden COP28 saat ini, Sultan Al Jaber, dari posisi Kepala Eksekutif Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), perusahaan minyak nasional UEA.
Baca selengkapnya di Kompas.
Pemerintah Indonesia perlu menggencarkan diplomasi iklim di berbagai forum internasional karena ancaman perubahan iklim kian nyata. Sebagai gambaran, saat ini Antartika dan Greenland mencair tiga kali lebih cepat dibandingkan awal 1990 sehingga berpotensi menjadi kekacauan iklim ke depannya.
Baca selengkapnya di Koran Jakarta.