Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan fleksibilitas pengadaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk proyek pembangkit hijau.
Baca selengkapnya di Kontan.
Manager Program Akses Energi Berkelanjutan Institute for Essential Services Reform (IESR) Marlistya Citraningrum berpendapat, agar pemanfaatan gas rawa berkelanjuta, lumrah jika warga pengguna mesti membayar iuran.
Baca selengkapnya di Kompas.
Pemanfaatan energi terbarukan perlu terus dipacu seiring meningkatnya tuntutan menekan emisi karbon dalam seluruh rantai pasok produksi produk-produk ekspor. Upaya itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi terbarukan di sejumlah daerah di Indonesia.
Baca selengkapnya di Kompas.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan bahwa belum terlalu banyak insentif untuk mencapai transisi energi yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah.
Baca selengkapnya di Warta Ekonomi.
Kerja sama investasi untuk transisi energi, Just Energy Transition Partnership (JETP), yang diluncurkan saat KTT G20 Indonesia tidak akan mendanai proyek teknologi penangkap dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).
Baca selengkapnya di Kumparan.
Berbeda dari kebanyakan negara lain, struktur energi di Indonesia sangat terpusat pada pemerintah dalam hal ini dikendalikan oleh Kementerian ESDM dengan eksekusi oleh PLN.
Baca selengkapnya di CNN.
Pemerintah tengah menyusun peta jalan penghentian lebih dini operasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Dalam draf dokumen tersebut tertuang antara lain daftar PLTU dengan total kapasitas 4,8 gigawatt yang akan dipercepat usia operasinya pada 2030.
Baca selengkapnya di Kompas.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan kebutuhan pendanaan untuk mengeksekusi transisi energi di Indonesia membutuhkan dana yang besar. Jika menggunakan skema Just Energy Transition Partnership (JETP), menurut hitung-hitungan IESR setidaknya porsi hibah yang diharapkan sebesar 10%-15% atau sebesar US$ 1,5 miliar hingga US$ 2 miliar.
Baca selengkapnya di Kontan.
Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah untuk meningkatkan porsi hibah pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership atau JETP mencapai minimal 10% atau sekira US$ 2 miliar dari total komitmen pendaan JETP sebensar US$ 20 miliar.
Baca selengkapnya di Kata Data.
Negara-negara ASEAN diperkirakan membutuhkan dana hingga US$ 987 miliar untuk mencapai target jangka pendek transisi energi di 2030 guna mencapai skenario net zero di 2050.
Baca selengkapnya di Kata Data.
Pendanaan publik melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN dapat menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan transisi energi. Sampai saat ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa obligasi berkelanjutan dengan tujuan tertentu atau thematic bond yang dapat menjadi pilihan untuk alokasi pendanaan transisi energi.
Baca selengkapnya di Kompas.
Akbar Bagaskara, Peneliti Sistem Ketenagalistrikan menyebut, dari analisis yang dilakukan dalam laporan ini, pembatalan pembangunan PLTU batubara yang dibarengi dengan pensiun dini bagi PLTU dapat membantu mencapai target puncak emisi yang disepakati dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).
Baca selengkapnya di KONTAN.