Dalam kajiannya IESR, modifikasi operasi PLTU yang fleksibel dapat difokuskan pada pengurangan beban minimum PLTU dari 50 persen menjadi 30 persen, peningkatan kemampuan PLTU untuk menanggung loncatan beban secara cepat sebanyak dua kali lipat dari biasanya, serta mempercepat waktu menghasilkan uap (startup) dari 2-10 jam menjadi 1,3-6 jam. Baca selengkapnya di Koran Jakarta

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan modifikasi akan menggeser peran PLTU yang semula berfungsi murni sebagai pembangkit beban dasar atau baseload menjadi dapat menyesuaikan keluaran pembangkitnya mengikuti intermitensi energi terbarukan, sehingga membantu kestabilan jaringan listrik. Baca selengkapnya di Antara

Institute for Essential Services Reform (IESR), mengungkapkan bahwa PLTU yang awalnya berfungsi sebagai pembangkit utama dapat dioperasikan secara fleksibel. PLTU dapat menyesuaikan keluaran pembangkitnya mengikuti intermitensi atau produksi listrik energi terbarukan sehingga membantu kestabilan jaringan listrik. Baca selengkapnya di IDN Times

Institute for Essential Services Reform (IESR) merilis laporan mengenai operasi PLTU secara fleksibel. Dalam laporan tersebut, IESR menilai PLTU yang dioperasikan secara fleksibel bisa mendukung program transisi energi menuju karbon netral di tahun 2060 atau lebih cepat. Baca selengkapnya di Kumparan

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa pada Senin lalu mengatakan penggunaan PLTS atap "dapat mengurangi dampak dari kenaikan harga listrik sedikit demi sedikit." Baca selengkapnya di Katadata

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai DPR memiliki kepentingan dalam penyusunan RUU EBT itu terlihat dari pemisahan antara Enegri Baru (EB) dan Energi Terbarukan (ET). Baca selengkapnya di CNBC

Sebelumnya, Manager Program Transformasi Energi IESR, Jannata Giwangkara menilai, penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam skenario Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2025 sebesar 23 persen kebutuhan energi di Indonesia, sulit untuk terealisasi. Dia memperkirakan Indonesia hanya bisa menghasilkan 15 persen energi yang berasal dari EBT di 2025. Baca selengkapnya di Merdeka

"Membatasi 10-15 persen kapasitas PLTS membuat keekonomian PLTS jadi rendah dan tidak menarik. Minat masyarakat memasang PLTS atap menjadi turun," kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa dikutip dari Antara, Senin (6/6). Baca selengkapnya di Merdeka

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan untuk mencapai target 23% bauran energi terbarukan pada 2025, perlu tambahan 14 GW pembangkit energi terbarukan. Baca selengkapnya di Suara

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan untuk mencapai target 23% bauran energi terbarukan pada 2025, perlu tambahan 14 GW pembangkit energi terbarukan. Baca selengkapnya di Kontan

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa juga menyampaikan pendapat yang sama. Ia menilai kebijakan pembatasan itu justru membuat pemasangan PLTS atap jadi mahal sehingga tujuan masyarakat yang ingin berhemat dengan beralih ke energi surya tidak terpenuhi. Baca selengkapnya di Suara

Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyebutkan harga PLTS atap skala rumahan telah turun hingga 30 persen dalam 3 tahun terakhir. Baca selengkapnya di Ekonomi Bisnis