Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti implementasi power wheeling yang berisiko menambah beban fiskal negara karena Indonesia sudah oversupply listrik.
Baca selengkapnya di Medcom.id
Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan Indonesia mempunyai waktu 5-10 tahun untuk melakukan transformasi ekonomi di daerah-daerah penghasil batu bara. Hal ini sebagai dampak dari menurunnya produksi dan penggunaan batu bara.
Baca selengkapnya di Kompas.
Indonesia perlu mengantisipasi terhadap perubahan zaman dalam industri batu bara yang menunjukkan tren penurunan secara global. Dalam seminar bertajuk Sunset PLTU dan Industri Batubara, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menyampaikan bahwa batu bara saat ini mengalami penurunan signifikan.
Baca selengkapnya di Warta Ekonomi.
Cindy Silviana, 35 tahun, naik Bus TransJakarta setiap hari dari rumah ke kantornya. Dia telah melakukannya selama 20 tahun terakhir untuk menghindari kemacetan yang merepotkan dan polusi udara yang semakin memburuk di kota ini. Dia juga dulu suka berjalan pagi sebelum pergi bekerja, tetapi sekarang menghindari melakukannya karena kualitas udara yang buruk.
Baca selengkapnya di Fairplanet.
Institute for Essential Services Reform (IESR) memprediksi akan terjadi penurunan permintaan batu bara di Indonesia setelah 2030. Bahkan, penurunannya diperkirakan bisa mencapai 15-20 persen.
Baca selengkapnya di Tempo.
Pemerintah tengah menyusun rencana mengurangi produksi dan konsumsi batubara. Permintaan domestik dan ekspor diperkirakan akan menurun dalam beberapa tahun mendatang. Transformasi ekonomi di sekitar tambang batubara perlu diupayakan, apalagi sektor ini tak menghasilkan efek pengganda (multiplier effect)yang besar.
Baca selengkapnya di Kompas.
Wacana tentang pajak karbon sudah disampaikan pemerintah sejak 2021. Bahkan, pemerintah sempat menyampaikan akan menerapkan pajak karbon mulai April 2022. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 13 pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Baca selengkapnya di IDN Times.
Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Marlistya Citraningrum mengatakan Indonesia perlu belajar dari pengalaman beberapa negara soal transisi energi. Beberapa negara tersebut yakni Denmark, Australia, dan Amerika Serikat, yang sudah memiliki pulau dengan 100 persen energi terbarukan.
Baca selengkapnya di Tempo.
Standardisasi Power Purchase Agreement (PPA) atau perjanjian jual beli listrik menjadi salah satu cara untuk mempercepat negosiasi proyek energi terbarukan serta menghindari potensi terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023.
Baca selengkapnya di Warta Ekonomi.
Kredit karbon bisa menjadi solusi untuk membiayai transisi energi Indonesia. Pembiayaan ini menjadi semakin menarik seiring dengan pertumbuhan signifikan di pasar karbon.
Baca selengkapnya di Kata Data.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memperbaiki sistem lelang panas bumi untuk menarik minat pelaku usaha.
Baca selengkapnya di Kontan.
Pengusaha panas bumi mengungkapkan hingga saat ini pertumbuhan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia masih lambat, yakni baru mencapai 40 megawatt (MW) per tahun. Ada sejumlah tantangan yang dinilai menghambat penambahan kapasitas energi bersih ini.
Baca selengkapnya di Kata Data.