Berbeda dari kebanyakan negara lain, struktur energi di Indonesia sangat terpusat pada pemerintah dalam hal ini dikendalikan oleh Kementerian ESDM dengan eksekusi oleh PLN.
Baca selengkapnya di CNN.
Pemerintah tengah menyusun peta jalan penghentian lebih dini operasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Dalam draf dokumen tersebut tertuang antara lain daftar PLTU dengan total kapasitas 4,8 gigawatt yang akan dipercepat usia operasinya pada 2030.
Baca selengkapnya di Kompas.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan kebutuhan pendanaan untuk mengeksekusi transisi energi di Indonesia membutuhkan dana yang besar. Jika menggunakan skema Just Energy Transition Partnership (JETP), menurut hitung-hitungan IESR setidaknya porsi hibah yang diharapkan sebesar 10%-15% atau sebesar US$ 1,5 miliar hingga US$ 2 miliar.
Baca selengkapnya di Kontan.
Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah untuk meningkatkan porsi hibah pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership atau JETP mencapai minimal 10% atau sekira US$ 2 miliar dari total komitmen pendaan JETP sebensar US$ 20 miliar.
Baca selengkapnya di Kata Data.
Negara-negara ASEAN diperkirakan membutuhkan dana hingga US$ 987 miliar untuk mencapai target jangka pendek transisi energi di 2030 guna mencapai skenario net zero di 2050.
Baca selengkapnya di Kata Data.
Pendanaan publik melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN dapat menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan transisi energi. Sampai saat ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa obligasi berkelanjutan dengan tujuan tertentu atau thematic bond yang dapat menjadi pilihan untuk alokasi pendanaan transisi energi.
Baca selengkapnya di Kompas.
Akbar Bagaskara, Peneliti Sistem Ketenagalistrikan menyebut, dari analisis yang dilakukan dalam laporan ini, pembatalan pembangunan PLTU batubara yang dibarengi dengan pensiun dini bagi PLTU dapat membantu mencapai target puncak emisi yang disepakati dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).
Baca selengkapnya di KONTAN.
Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan pemerintah untuk memotong ruang negosiasi jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) yang terlalu panjang antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan pengembang pembangkit energi baru terbarukan (EBT) swasta dengan kapasitas daya setara atau di bawah 25 megawatt (MW).
Baca lebih lanjut di Bisnis Indonesia
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut proyek interkoneksi jaringan ASEAN melalui ASEAN Power Grid (APG) dapat menjadi titik awal bagi negara-negara ASEAN untuk dapat meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam sektor kelistrikan.
Baca lebih lanjut di Antara
Sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2023, Indonesia bisa memainkan peran strategis. Dalam pengembangan energi terbarukan, penjaminan keamanan pasokan energi dan keterjangkauan (”affordability”) mesti dipastikan.
Baca lebih lanjut di Kompas
Investasi yang berhasil direalisasikan dari dalam dan luar negeri untuk hilirisasi hasil tambang perlu dipastikan sejalan dengan penguatan pasar domestik.
Baca lebih lanjut di Kompas
Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Baca lebih lanjut di CNBC