Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Inggris berencana untuk menanamkan modal di Indonesia untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.
Tonton selengkapnya di iNews
Institute for Essential Services Reform (IESR) mengevaluasi proses transisi energi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui sejumlah kebijakan.
Baca lebih lanjut di Bisnis Indonesia
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan program smart metering oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mulai dijalankan.
Baca lebih lanjut di Kontan
"PLN khawatir bahwa surya adalah sumber energi intermiten yang akan menambah biaya keseluruhannya," kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.
Baca lebih lanjut di Financial Times
Pemerintah Indonesia berpacu dengan waktu untuk dapat memimpin persaingan investasi kendaraan listrik atau electric vehicle/EV dengan negara tetangga.
Baca lebih lanjut di medcom.id
Kendaraan listrik dipandang sebagai salah satu teknologi untuk dekarbonisasi sektor transportasi. Meski demikian, isu kendaraan listrik sepi peminat kian menyeruak tak hanya di Indonesia namun juga di negara tetangga beberapa juga mengalami hal yang sama.
Baca lebih lanjut di CNBC
Pemerintah menggencarkan kampanye pemakaian kendaraan listrik guna mengurangi emisi dari sektor transportasi. Namun, infrastruktur pendukungnya, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) belum tersebar merata di Indonesia.
Baca selengkapnya di Kata Data.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih mengakomodasi 13,8 gigawatt proyek pembangkit listrik tenaga uap dari batubara. Pembatalan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap sebesar 2,9 gigawatt di antaranya dapat menjadi opsi termurah dalam menekan emisi gas rumah kaca. Kendati begitu, pembatalan proyek tidak semudah yang dibayangkan.
Baca selengkapnya di Kompas.
Program dedieselisasi terlalu kecil dampaknya dalam menurunkan emisi. Butuh komitmen lebih kuat, khususnya dalam pengakhiran PLTU, pembangunan pembangkit energi baru terbarukan, hingga pengembangan jaringan energi.
Baca selengkapnya di Kompas.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan meskipun mendapatkan banyak kritikan, dia menilai kebijakan insentif kendaraan listrik masih perlu dilanjutkan di tahun 2024 walau sudah berbeda rezim kepemimpinan.
Baca selengkapnya di Kumparan.