Pemerintah diimbau aktif membangun jalur komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada dunia industri dan pelaku usaha terkait rencana penerapan pajak karbon yang bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan pasar global. Banyaknya penolakan dari industri mengenai pajak karbon dikarenakan informasi yang masih kurang dan kebijakan yang belum jelas. Selengkapnya di Kumparan

Konsep daya saing sebuah negara di pasar global saat ini mengalami pergeseran, dimana daya saing tidak melulu ditentukan oleh kualitas atau harga dari barang dan jasa, tetapi sudah memperhitungkan biaya eksternalitas yang ditimbulkan dari jejak emisi karbon barang dan jasa tersebut. Secara hal tersebut mendorong pemerintah untuk merealisasikan pajak karbon di Indonesia Selengkapnya di Republika

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menyatakan bahwa Informasi dan penjelasan dari pemerintah mengenai mekanisme pajak karbon seperti sektor apa saja yang akan dikenakan pajak dan bagaimana cara perhitungan dasar pengenaan pajaknya memberikan ketidakpastian bagi dunia industri. Hal ini mengakibatkan banyak industri menolak kebijakan pajak karbon yang sejauh ini belum mendapat kepastian dari pemerintah. Selengkapnya baca di…

Direktur Eksekutif IESR menilai komunikasi pemangku kepentingan harus dilakukan mengingat rencana penerapan nilai ekonomi karbon dapat mendorong daya saing Indonesia di pasar global. mekanisme penerapan nilai ekonomi melalui kombinasi cap dan trade serta pengenaan pajak karbon merupakan cara yang ideal bagi Indonesia untuk mengakselerasi penerapan nilai ekonomi karbon yang sedang dibahas dalam draf Peraturan Presiden…

Posisi kedua ditempati oleh EBT yang sejak tahun 2019 hingga 2021 menunjukan tren pertumbuhan yang positif. Diprediksikan, tren positif tersebut tidak hanya bertahan, tetapi juga mengalami pertumbuhan yang signifikan ke depan ketika seluruh negara menunjukan komitmen pemanfaatan EBT secara serentak. Pamela menambahkan, meski investasi EBT global menunjukan gairah investasi yang mengalami pertumbuhan secara positif, hal…

Berdasarkan data BP Statistical Review of World Energy pada 2021, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menempati posisi kedua dalam penggunaan energi primer di dunia. Pamela, Koordinator Riset Institute for Essential Service Reform (IESR), menyayangkan Indonesia belum bisa masuk dalam 10 negara pengguna energi surya terbesar di dunia. Dengan kapasitas pemasangan sebesar 11.000 MW, menempatkan Indonesia…

Mahalnya harga penel surya di Indonesia, kata Pamela, disebabkan oleh masih minimnya produksi panel surya di Indonesia. Dengan faktor harga modul yang lebih mahal, selain berdasarkan aspek kualitas, juga belum terjamin, menyebabkan lembaga pembiayaan seperti bank merasa ragu untuk memberikan pinjaman proyek PLTS. Selengkapnya di Warta Ekonomi

Koordinator Riset Institute for Essential Service Reform (IESR) Pamela Simamora mengatakan, penggunaan kendaraan listrik (EV) secara global terus mengalami pertumbuhan. Nilai penjualan di Cina mencapai 6 persen, Norwegia 80 persen, sedangkan Indonesia masih tergolong rendah. Beberapa hal yang menyebabkan penetrasi EV di Norwegia mengalami peningkatan adalah penyediaan infrastruktur charging dan pemilihan model. Namun, yang paling…

Para pemimpin di Jakarta telah menguraikan tujuan untuk mencapai 23% energi terbarukan pada tahun 2025 – sebuah langkah ambisius dari penetrasi energi terbarukan sebesar 13% dalam bauran energi primer Indonesia tahun 2019. 'Scaling Up Solar' menemukan bahwa sektor listrik dapat mencapai tingkat pembangkit energi terbarukan ini dengan memasang 18 GW sistem fotovoltaik (PV) saja pada…

Pamela,Koordinator Riset Institute for Essential Service Reform (IESR), menyatakan bahwa kenaikan sebesar 1,2 derajat celcius pada 2020 sudah mendekati batas 1,5 derajat celcius sebagai batasan akhir suhu bumi. Kenaikan suhu bumi akan menyebabkan potensi bahaya seperti bencana kekeringan hingga penurunan produksi pertanian. Baca selengkapnya di Warta Ekonomi

Kajian Institute for Essential Service Reform (IESR) mengungkapkan program surya nasional dengan target 18 gigawatt lewat pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan menarik minat investor hingga US$14,4 miliar. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa biaya listrik PLTS saat ini berkisar antara US$65-137 per MWh, akan tetapi diperkirakan turun menjadi US$27-48 per MWh pada 2030. Predikasi…

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nurhayatin Finahari mengatakan bahwa TOP adalah skema yang dibangun oleh PLN dan IPP dan bersifat bisnis antara kedua belah pihak alias Business to Business (B to B). Sedangkan Prof. Mukhtasor berpendapat pemerintah harus berperan di sini karena ujungnya juga terkait dengan subsidi listrik yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan…