Rencana penerbitan beleid tersebut telah berulang kali terjadi. Pada tahun ini, setidaknya pemerintah beberapa kali pemerintah memasang targeg penerbitan regulasi ini. Mulai dari awal 2021, tengah tahun hingga akhir tahun ini. Namun demikian, aturan tersebut belum juga sampai di meja Presiden. IESR menyarankan agar analisa soal harga energi terbarukan dan dampak pada biaya pokok produksi lisyrindilakukan dalam kajian tarif jangka panjang

Baca selengkapnya di Bisnis

Kamar Dagang dan Industri Indonesia ( Kadin ) menilai, transisi energi tidak hanya berhenti pada teknologi, tetapi harus didukung dengan regulasi. Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kadin, Muhammad Yusrizki memandang pentingnya perubahan regulasi dalam rangka mendorong Energi Baru dan Terbarukan (EBT) , dan pada akhirnya transisi energi

Baca selengkapnya di Antara

Temuan Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2022 menilai, kesiapan ekosistem untuk beralih ke energi terbarukan masih sangat rendah. Padahal dekarbonisasi sistem energi di Indonesia membutuhkan kesiapan ekosistem yang mendukung. Menggunakan Kerangka Kesiapan Transisi Energi, IESR menilai empat indikator yaitu dukungan kebijakan dan regulasi, teknologi dan ekonomi, iklim dan realisasi investasi, serta lingkup sosial

Baca selengkapnya di Antara

Report 2021 terbitan IESR mencatat 82 persen sektor pembangkit tenaga listrik Indonesia dikuasai oleh bahan bakar fosil. Dari jumlah itu, batubara mengambil porsi tertinggi atau sebanyak 63 persen dalam membangkit tenaga listrik. Mengutip data Kementerian ESDM, kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 73.341 MW hingga Juni 2021. Dari komposisi tersebut, PLTU mendominasi sebesar 47 persen atau sekitar 34.856 MW

Baca selengkapnya di Medcom

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa pemerintah masih gamang dalam melakukan transisi energi. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah punya arah kebijakan soal transisi energi, di mana Presiden menetapkan dekarbonisasi pada tahun 2060 atau lebih awal. Pemerintah juga memutuskan tidak akan lagi membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara selain dari program 35 Giga Watt (GW). PLTU ke depan akan diakhiri dan diakselerasi dengan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Baca selengkapnya di Katadata

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 tidak akan mampu meraih cita-cita pemerintah untuk mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% pada 2025. Bahkan, bauran energi baru terbarukan pada 2025 diperkirakan hanya mencapai 15%

Baca selengkapnya di CNBC Indonesia

Dalam laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022 yang diluncurkan IESR hari ini, Selasa (21/12), IESR menilai dekarbonisasi sektor energi membutuhkan biaya sekitar USD 20-25 miliar per tahun. Sedangkan, nilai investasi kepada sektor EBT saat ini selalu di bawah USD 2 miliar dan masih jauh lebih rendah dari investasi pembangkit energi fosil. Sehingga, masih ada celah sebanyak 10 kali lipat untuk mencapai nilai investasi ideal tersebut

Baca selengkapnya di Kumparan

“Transisi energi memerlukan investasi yang sangat besar. Total investasi sektor kelistrikan diproyeksikan sebesar 1 triliun dolar AS pada 2060 atau 25 miliar dolar AS per tahun (Rp357,6 triliun),” kata Arifin dalam Indonesia Energy Transition Outlook 2022 oleh IESR Indonesia, Selasa (21/12/2021).

Baca selengkapnya di IDN Times

Spesialis Bahan Bakar Bersih IESR, Julius Christian Adiatma mengungkapkan sektor ketenagalistrikan pemerintah menjadi salah satu sektor yang paling disoroti dalam mengejar cita-cita net zero emission atau netral karbon pada 2050. Menurut IESR, penggunaan teknologi CCS/CCUS pada PLTU akan berdampak pada harga listrik lebih mahal dan meningkatnya risiko potensi aset terdampar yang lebih besar karena biaya yang tidak kompetitif

Baca selengkapnya di CNBC Indonesia