Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai target penambahan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga 2025 bakal sulit tercapai.
Baca selengkapnya di Kontan.
Upaya Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan dinilai mesti lebih optimal, dengan terobosan serta cara-cara yang tak biasa. Hal tersebut dirasa perlu, terutama untuk bisa sejalan dengan Persetujuan Paris. Berbagai upaya penyelarasan mesti dilakukan agar target dalam menekan emisi gas rumah kaca bisa dicapai.
Baca selengkapnya di Kompas.id.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan potensi pemberdayaan energi terbarukan selaras Persetujuan Paris sangat mungkin untuk dapat dilaksanakan di Indonesia dengan kebijakan yang tepat.
Baca selengkapnya di ANTARA.
Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, bahwa kepentingan pemerintah itu relatif beralasan lantaran sebagian besar pendanaan dari skema JETP bersifat pembiayaan dengan bunga rendah.
Baca selengkapnya di Bisnis.com.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebutkan selain PLTB, harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) juga memang sudah mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir.
Baca selengkapnya di CNBC.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, transisi energi yang berkeadilan akan berjalan dengan tersedianya ruang lebih luas untuk pengembangan energi terbarukan, diantaranya dengan melakukan pengakhiran masa operasional PLTU lebih cepat.
Baca selengkapnya di Kontan.
Jelang pelaksanaan konferensi PBB mengenai perubahan iklim ke-27 atau COP27, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan peningkatan target penurunan gas rumah kaca (GRK). Kenaikan komitmen itu tercantum dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang dirilis pada 23 September 2022.
Baca selengkapnya di Kata Data.
Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Faby Tumiwa mengatakan bahwa krisis energi fosil yang terjadi saat ini terjadi bersamaan dengan krisis iklim. Pengurangan jumlah PLTU dan percepatan pemanfaatan energi terbarukan menjadi solusinya.
Baca selengkapnya di Media Indonesia.
Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam studinya mengidentifikasi terdapat 12 PLTU yang berpotensi dipensiunkan lebih cepat pada 2022-2023. PLTU itu masuk kategori sebagai low hanging fruits (LHF) karena memiliki kinerja buruk, baik dari sisi teknis, ekonomi, dan lingkungan.
Baca selengkapnya di Bisnis.com.
Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong Indonesia untuk menunjukkan perhatian kuat terhadap upaya mitigasi iklim dengan meningkatkan komitmennya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca secara signifikan.
Baca selengkapnya di ANTARA.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menjelaskan skema blended finance sendiri nantinya menggunakan berbagai jenis atau tipe pendanaan dari berbagai sumber, diantaranya dana hibah, green financing dan fasilitas pinjaman lainnya.
Baca selengkapnya di CNBC.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menjelaskan, perdebatan yang terjadi sampai hari ini bukan hanya persoalan overcapacity listrik saja, tetapi ada dua hal yang diinginkan PLN.
Baca selengkapnya di Kontan.