Berbagai pilihan teknologi rendah karbon dapat menjadi opsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) diantaranya energi terbarukan, Carbon Capture and Storage/ Carbon Capture, Utilization, and Storage. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara matang sebab masing-masing teknologi mempunyai karakter dan tingkat resiko yang berbeda. Namun ditinjau dari sisi perkembangannya di dunia, PLTN stagnan dalam sepuluh tahun terakhir. Apabila dana berfokus kepada PLTN maka dana untuk CCS atau mengatasi karbon dari PLTU akan berkurang dan tidak mengurangi emisi karbon yang diemisikan oleh PLTU itu sendiri

Baca selengkapnya di Kontan

Fabby, Direktur Eksekutif IESR, menuturkan pemerintah perlu menetapkan target penurunan emisi dan mengkaji nilai atau harga karbon efektif yang dapat mendukung pencapaian target. Aspek penting lainnya dalam transisi energi yang perlu diperhatikan adalah politik, basis hukum yang kuat, dan strategi yang komprehensif. Ditengah penyempurnaan regulasi mengenai transisi energi, Darnel Ibrahim, Dewan Energi Nasional mewanti-wanti agar implementasi dekarbonisasi perlu pula memitigasi risiko ekonomi dan menjaga ketahanan energi nasional.

Baca selengkapnya di Kompas

Dekarbonisasi sektor energi secara menyeluruh penting untuk mencapai target bebas emisi sejalan dengan Persetujuan Paris. Salah satu sumber emisi terbesar adalah dari sektor pembangkit listrik terutama PLTU batubara. Menurut kajian IESR, terdapat dua kebijakan untuk menakan emisi dari PLTU batubara agar sesuai dengan persetujuan Paris yakni melakukan moratorium PLTU dan memensiunkan PLTU dari umur pakainya yang biasanya 30 tahun menjadi 20 tahun. Ada banyak strategi yang bisa dipertimbangkan seperti melakukan pengalihan pendanaan dan investasi ke energi terbarukan, melakukan peralihan tujuan (repurposing) dan memodifikasi (retrofitting) PLTU

Baca selengkapnya di Antara

Beberapa tantangan dalam dekarbonisasi di Indonesia antara lain EBT yang perkembangannya masih lambat, sulit menghentikan PLTU yang baru dibangun karna ada perjanjian investasi yang tidak dapat dibatalkan, jaminan pembelian listrik untuk PLTU, selain itu industri batu bara masih mempunyai peran signifikan, dan kondisi keuangan PLN karena aset PLTU yang cukup besar.

Baca selengkapnya di Warta Ekonomi

Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan konservasi Energi (EBTKE) Kementrian Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Indonesia memerlukan investasi sedikitnya Rp10.000 Triliun untuk mencapai target zero emission pada 2060. Menurut Fabby, Direktur Eksekutif IESR, angka investasi tersebut akan berubah seiring dengan keekonomian di masa depan. Kajian IESR menunjukkan untuk memenuhi target EBT hingga tahun 2025, investasi yang diperlukan sekitar US$14 miliar atau setara dengan Rp210 Triliun. Harapannya kesempatan ini bisa menjadi investasi. Bukan hanya menarik biaya namun juga membuka kesempatan investasi

Baca selengkapnya di Sindo

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen mengembangkan energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Terbukti dengan program-program yang sedang direncakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti rencana pemasangan PLTS pada UMKM, pesantren, dan beberapa waduk yang dicanangkan menjadi PLTS terapung di Jawa Tengah nantinya.

Baca selengkapnya di Siar

Beberapa catatan dalam transisi energi adalah menyusun rencana energi nasional yang terintegrasi, memitigasi dampak transisi energi terhadap industri bahan bakar fosil, menggunakan teknologi rendah karbon dalam industri transportasi, dan mempertimbangkan prinsip berkeadilan selama masa transisi. Menurut Fabby, Direktur Eksekutif IESR, dalam dekade ini penting bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk bisa mencapai target dekarbonisasi hingga 45%. Hal ini dapat dicapai berdasarkan kajian IESR Deep Decarbonization of Indonesia’s energy System.

Selengkapnya di Kompas

Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Indonesia memerlukan investasi sedikitnynya Rp10.000 Triliun untuk mencapai target zero emission pada 2060. Menurut Fabby, Direktur Eksekutif IESR, angka investasi tersebut akan berubah seiring dengan keekonomian di masa depan. Kajian IESR menunjukkan untuk memenuhi target EBT hingga tahun 2025, investasi yang diperlukan sekitar US$ 14 miliar atau setara dengan Rp210 Triliun. Harapannya kesempatan ini bisaa namun juga membuka kesempatan investasi

Baca selengkapnya di Bisnis

Direktur Jendral EBTKE Kementrian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan semua proses dalam penyusunan permen sudah sesuai dengan prosedur, namun permen ini berkaitan dengan perpres yakni adanya izin ke presiden. ESDM terus menjalin komunikasi dengan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia untuk menuntaskan persoalan tersebut. Fabby menyatakan apabila suatu aturan di Indonesia telah dirilis, maka peraturan seharusnya sudah berlaku. Namun perlu disadari bahwa masih ada pro-kontra mengenai penerbitan aturan ini

Selengkapnya di Katadata