Transisi energi terbarukan Indonesia disebut masih jauh dari ekspektasi, seiring dengan tingginya bauran energi berbahan bakar fosil. Baca selengkapnya di Bisnis Indonesia.
Para analis mengatakan bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki ambisi yang dibutuhkan untuk transisi energi yang adil di Indonesia dan telah menyatakan keprihatinan mereka akan biaya yang tinggi dan negosiasi yang rumit yang menghambat kemajuan. Baca selengkapnya di Jakarta Post.
COP29 atau konferensi tahunan ke-29 Conference of the Parties (COP) yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, telah berakhir. Acara yang juga bisa disebut sebagai KTT Perubahan Iklim PBB itu diikuti nyaris oleh 200 negara dan lebih dari 70.000 peserta. Baca selengkapnya di Fortune.
Kegagalan COP29 dalam kesepakatan pendanaan iklim perlu direspons Indonesia dengan kebijakan iklim dan transisi energi yang lebih kuat. Baca selengkapnya di Bisnis Indonesia.
IESR memperkirakan bahwa pemerintah akan membutuhkan investasi sekitar US$1,2 triliun agar Indonesia dapat memenuhi seluruh kebutuhan listriknya dari energi bersih dan miliaran lainnya untuk menghentikan pembangkit listrik batu baranya lebih awal. Baca selengkapnya di Jakarta Post.
Presiden Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, telah mencanangkan misinya agar Indonesia dapat mencapai nol emisi sebelum tahun 2050. Baca selengkapnya di CNA.
Pengamat menilai Presiden Prabowo Subianto harus bergerak cepat untuk merealisasikan target suntik mati PLTU dalam 15 tahun ke depan. Baca selengkapnya di Bisnis Indonesia.
Pemerintah terus mendorong transisi energi menuju swasembada melalui pemanfaatan energi terbarukan. Sebagai salah satu langkah nyata, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 87 kWp di Desa Menamang Kanan telah menjadi sumber utama listrik bagi lebih dari 1.000 rumah tangga sejak 2022. Baca selengkapnya di Kompas.com.
Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Baca selengkapnya di Metro Tv.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut buruknya kualitas bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada buruknya kesehatan masyarakat. Baca selengkapnya di Tempo.