JAKARTA, Indonesia, 8 Juli 2021 /PV Magazine/ — Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan China yang selama ini menjadi pendukung utama investasi batu bara Indonesia telah memutuskan untuk membatasi investasi langsungnya. “Ini bisa menimbulkan masalah keuangan bagi PLN di masa depan”, kata Fabby Tumiwa, direktur pelaksana Essential Services Reform Agency (IESR). Menutup 50 GW pembangkit listrik tenaga batu bara masih belum cukup untuk menjamin kelancaran Indonesia menuju target nol emisi.

Baca selengkapnya di PV Magazine dalam Bahasa Inggris (8 Juli 2021)

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services and Reform (IESR), lembaga think-tank di bidang energi dan lingkungan, mengungkapkan bahwa terdapat dua alasan mengapa pemerintah masih bergantung pada PLTU. “Alasan praktis dari PLN dan [Kementerian] ESDM adalah bahwa biaya PLTU itu paling murah dibanding yang lainnya. Yang kedua, pembiayaan PLTU kebanyakan pembiayaan subsidi lewat dukungan public finance. Ini membuat investasi batu bara itu berbiaya rendah karena pakai uang publik, tidak pasar saham, di mana suku bunganya juga rendah dan tenor pengembaliannya lama,” jelasnya.

Selengkapnya Tirto.id

JAKARTA – Lembaga pemikir bidang energi dan lingkungan Institute fo Essential Services Reform (IESR) memandang pembiayaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap mampu menciptakan peluang bisnis bagi koperasi.

Baca selengkapanya di Okezone

JAKARTA, Indonesia, 27 Mei 2021 /PRNewswire/ — Laporan baru Institute for Essential Services Reform (IESR) “Decarbonization of Indonesia’s energy system: A pathway to zero emission by 2050” menunjukkan bahwa sektor energi Indonesia layak secara teknologi dan ekonomi untuk mencapai nol emisi karbon pada tahun 2050.

Baca selengkapnya di Yahoo dalam Bahasa Inggris (27 Mei 2021)

JAKARTA, KOMPAS.com – Mulai tahun 2025, pemerintah tidak akan lagi mengizinkan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hal itu tercantum dalam draft Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 seperti dikutip dari Kontan.co.id Senin (14/6/2021). Dalam RUPTL itu disebutkan bahwa PLTU yang statusnya masih rencana setelah 2025 akan diganti menjadi PLT Base Load atau pembangkit yang bisa beroperasi 24 jam.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Genjot Energi Terbarukan, Pemerintah Bakal Hentikan Proyek PLTU”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2021/06/14/050600126/genjot-energi-terbarukan-pemerintah-bakal-hentikan-proyek-pltu?page=all.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Provinsi Bali tercatat memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang melimpah. Jika didorong, maka pengembangan EBT di Bali diharapkan mampu mengejar target bauran EBT nasional 23% pada 2025.

Artikel asli

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute For Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai dihentikannya stimulus diskon listrik  selama masa pandemi Covid-19 pada Juli 2021 merupakan langkah tepat. Hal ini menyusul mulai pulihnya kondisi ekonomi.

Perpres EBT yang tak kunjung rampung membuat kepercayaan investor menjadi turun. Perusahaan produsen listrik swasta atau Independent Power Producers (IPP) berpandangan bahwa Perpres EBT bisa menggantikan regulasi harga listrik EBT yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM.

Artikel asli

Suara.com – Institute for Essential Services Reform (IESR), sebuah lembaga pemikir bagi masyarakat sipil baru saja merilis laporan terbaru bertajuk “Deep decarbonization of Indonesia’s energy system: A pathway to zero emissions by 2050”. Isinya menunjukkan bahwa secara teknologi dan ekonomi, sektor energi Indonesia mampu mencapai nol emisi karbon pada 2050.

Baca Selengkapnya di Suara Edisi 31 Mei 2021