Transisi energi telah berlangsung di seluruh dunia dan perkembangan energi bersih di dunia semakin menjanjikan. Kemajuan teknologi dan implementasi skala luas memungkinkan penurunan biaya investasi energi terbarukan, terutama pada PLT Surya (PLTS) dan PLT Bayu (PLTB). Hanya dalam satu dekade (2010-2019), harga panel surya dan turbin angin telah turun masing-masing sebesar 89% dan 59%. 

Selain itu, inovasi teranyar di bidang teknologi penyimpanan baterai memberikan akses biaya yang lebih murah pada harga baterai Li-ion yang juga turun sebesar 89% di periode yang sama. Pada tahun 2030, membangun pembangkit listrik baru dari energi terbarukan akan lebih murah daripada mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas yang sudah ada di seluruh belahan dunia. Bahkan di beberapa negara, kondisi ini sudah terjadi. Perkiraan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil baru akan semakin tidak menguntungkan dan berisiko.

Pengembangan energi terbarukan dalam skala besar dan cepat merupakan keniscayaan untuk menghindari krisis perubahan iklim akibat pemanasan global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu negara pengemisi terbesar di dunia dituntut untuk menurunkan konsumsi energi fosil dengan melakukan transisi energi secepatnya, khususnya di sektor kelistrikan.

Tahun 2020-2021 merupakan waktu yang krusial untuk memulai proses transisi energi Indonesia. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 seharusnya dapat diselaraskan dengan pembangunan rendah karbon. Namun, berdasarkan data yang dihimpun oleh IESR dalam IETO 2021, pemerintah Indonesia masih belum beranjak dari pengembangan energi fosil. Hal ini terlihat dari upaya penyelamatan ekonomi Indonesia dari dampak krisis COVID-19. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 6,76 miliar dolar untuk bidang energi, namun hanya 3.5% untuk energi bersih. 

Pemerintah juga tetap merencanakan untuk melanjutkan pengembangan industri hilir batubara dengan sembilan usulan insentif yang dibahas di tiga kementerian yang berbeda. Padahal inisiatif tersebut berpotensi menjadi beban anggaran pemerintah seiring dengan risiko proyek hilirisasi batubara yang tinggi dan semakin terbatasnya investasi sektor batubara.

Pandemi COVID-19 menyebabkan Indonesia mengalami penurunan permintaan konsumsi listrik yang signifikan dan, juga kelebihan pasokan listrik dalam negeri. Bahkan, diperkirakan pertumbuhan permintaan untuk beberapa tahun ke depan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir, berkisar antara 4–4,5% per tahun. Strategi untuk mendorong transisi energi perlu mempertimbangkan pertumbuhan permintaan listrik yang lebih rendah tersebut sehingga pembangunan energi terbarukan merupakan prioritas serta mempensiunkan pembangkit listrik tenaga fosil, khususnya batubara, perlu segera dipertimbangkan.

Faktor kuat lainnya untuk melakukan transisi energi berasal dari hasil pemodelan Institute for Essential Services Reform (IESR) terhadap RUPTL 2019-2028 yang menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca (GRK) PLTU batubara dapat mencapai lebih dari 300 juta ton CO2e sebelum tahun 2028. Bahkan di tahun 2022, Indonesia diproyeksikan akan melampaui jalur emisi GRK 2° C. Padahal sejak 2016, Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan Paris, melalui UU No 16/2016 dan pemerintah sudah menyerahkan Nationally Determined Contribution (NDC) ke UNFCCC sebagai tindak lanjut komitmen tersebut. Oleh karena itu, negara terikat secara hukum untuk memenuhi target perubahan iklim global dan harus memprioritaskan upaya untuk mengurangi emisi GRK secara signifikan.

Pemerintah sepatutnya menggunakan momentum ini dengan membuat kebijakan agresif untuk memenuhi komitmen Kesepakatan Paris agar suhu bumi terjaga di bawah 1.5o C. Pada laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2021, IESR mendesak Presiden Jokowi dan menteri sektoral terkait untuk segera memperkuat komitmen politiknya untuk melakukan transisi energi, dimulai dengan sektor kelistrikan. Komitmen transisi energi ini diwujudkan dengan akselerasi pengembangan energi terbarukan dan peningkatan ambisi dari target penurunan emisi gas rumah kaca dalam NDC Indonesia yang selaras dengan target dan kerangka waktu Kesepakatan Paris menuju net-zero emission pada pertengahan abad ini. 

Komitmen diwujudkan dalam penguatan ekosistem untuk mendukung transisi energi, termasuk diantaranya meningkatkan daya tarik untuk mendorong investasi proyek pembangkit listrik energi terbarukan sebesar $3-5 miliar/tahun sampai dengan 2025, melakukan moratorium pembangunan PLTU batubara, mempercepat penutupan secara berkala PLTU batubara di bawah umur 20 tahun, serta pengembangan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan.

“Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Pemerintah mempunyai target 23 % bauran energi terbarukan di 2025. Menurut analisa IESR, untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus menambahan kapasitas energi terbarukan setiap tahun sekitar 2 hingga 3 GW hingga tahun 2025,” ungkap Fabby Tumiwa, Eksekutif Direktur IESR.

IESR memprediksi penambahan kapasitas baru hanya sekitar 400-500 MW tahun ini, terutama yang berasal dari proyek panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air. Pemerintah patut mempertimbangkan pengembangan energi terbarukan yang juga berpotensi besar seperti PLTS baik secara industri maupun rumah tangga.

Hasil asesmen pada Kerangka Kesiapan Transisi (Transition Readiness Framework) yang IESR kembangkan dan perkenalkan dalam IETO 2021 menunjukkan bahwa secara umum Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah yang besar untuk mendorong proses transisi energi. Pada kerangka kesiapan transisi tersebut, IESR telah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam empat dimensi utama, yaitu dimensi politik dan regulasi, investasi dan pendanaan, tekno-ekonomik, dan sosial. Kerangka tersebut akan dapat membantu melacak kemajuan Indonesia dalam mengatasi tantangan transisi energi Indonesia dari tahun ke tahun.

Deon Arinaldo, penulis utama dalam laporan IETO 2021 menjelaskan bahwa kerangka kesiapan transisi IESR dibangun dengan mengadaptasikan beberapa kerangka pengukuran transisi energi global dan juga disesuaikan dengan tantangan transisi energi yang unik ada di Indonesia. Dalam melakukan asesmen kerangka tersebut, IESR melakukan analisis serta wawancara dan survei kepada berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan sehingga dapat merefleksikan progres transisi energi Indonesia secara lebih inklusif.

“Pemerintah dapat menggunakan kerangka kesiapan transisi sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi isu-isu yang dihadapi selama ini sehingga dapat memfokuskan upaya dalam mengakselerasi proses transisi energi Indonesia,”ujar Deon.

IETO 2021 sendiri merupakan transformasi dari laporan Indonesia Clean Energy Outlook (ICEO) yang telah secara rutin IESR hasilkan untuk memantau perkembangan energi bersih.

“Rebranding ICEO menjadi IETO dilakukan dalam rangka menegaskan dan merefleksikan misi IESR dalam  mendukung akselerasi pembangunan energi bersih dan mengurangi porsi energi fosil di tanah air dalam kerangka transisi energi,” jelas Fabby Tumiwa.

Laporan IETO 2021 ini tidak hanya fokus menganalisa perkembangan energi bersih, namun juga mulai menyoroti dinamika dan penerapan kebijakan pemerintah di energi fosil dalam memberikan gambaran yang jelas sejauh mana Indonesia berjalan pada jalur transisi energi yang kini semakin progresif tidak hanya di dunia, tetapi juga di Asia Tenggara.

Peluncuran laporan IETO 2021 diadakan pada Selasa, 26 Januari 2021 pukul 09.00-13.00 WIB melalui saluran Zoom maupun kanal YouTube IESR.

Jakarta, 21 Januari 2021 – Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang keputusan pemerintah untuk mengevaluasi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) merupakan langkah yang tepat dengan catatan bahwa evaluasi tersebut jangan sampai menurunkan target bauran
energi terbarukan yakni sebesar 23% pada 2025.

IESR menilai evaluasi RUEN diperlukan karena berbagai asumsi dasar yang digunakan untukmemproyeksikan permintaan dan pasokan energi lima tahun lalu tidak relevan dengan situasi sebenarnya, antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi, populasi, tingkat energi per kapita, demikian juga keekonomian dan biaya investasi pembangkit energi terbarukan. Dalam RUEN 2017, kebutuhan kapasitas pembangkit di 2025 mencapai 135 GW yang terdiri dari 90 GW pembangkit fossil dan 45 GW pembangkit energi terbarukan.

Evaluasi ini bisa memberikan informasi profil permintaan dan pasokan energi yang terkini dan riil, dan semakin meningkatkan akurasi dalam membuat proyeksi kebutuhan pasokan energi jangka panjang, serta kebutuhan investasi dan dukungan kebijakan antar sektor yang lebih realistis,
terarah dan terukur. Meskipun demikian, IESR mengingatkan agar dalam evaluasi RUEN, target bauran energi terbarukan tidak diperkecil, malah perlu diperbesar, serta menurunkan penggunaan batubara untuk pembangkitan listrik.

“Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan dampak pandemi dan evaluasi RUEN untuk menetapkan target bauran energi terbarukan yang lebih tinggi dalam rangka dekarbonisasi sektor energi. Sesuai dengan PP No. 79/2014 maka bauran energi terbarukan ditargetkan paling sedikit 23 persen di 2025. Jadi sebenarnya energi terbarukan dapat dinaikan lebih tinggi daripada target saat ini, apalagi keekonomiannya semakin baik” ujar Fabby Tumiwa, Eksekutif Direktur IESR.

Dalam RUEN 2017, batubara memainkan peranan penting untuk pembangkitan tenaga listrik dan masih cukup dominan hingga 2050. Penggunaan energi fosil, khususnya batubara, dalam jangka panjang perlu dikaji ulang, seiring dengan upaya dekarbonisasi. Merujuk pada analisis World
Energy Outlook 2020 oleh IEA, permintaan batubara global akan sedikit meningkat di 2021 tapi kemudian akan turun secara signifikan. IEA memperkirakan untuk mencegah kenaikan  temperatur global 1,5 ℃ dan mencapai net-zero emission pada 2050 sesuai Paris Agreement maka penggunaan batubara secara global akan turun 66% dari 2019-2030, seiring dengan berkurangnya PLTU subkritikal. Tren ini tentunya juga akan berdampak pada ekspor dan pendapatan dari batubara di masa depan. Sebaliknya, permintaan energi terbarukan terus tumbuh, dengan pertumbuhan 0,9%.

Evaluasi RUEN 2017 perlu mengintegrasikan paradigma dekarbonisasi dan transisi energi. Dalam kajian IESR berjudul National Energy General Plan (RUEN): Existing Plan, Current Policies Implication and Energy Transition Scenario, menemukan bahwa RUEN 2017 belum mengadopsi visi transisi energi dan kurang ambisius dalam mengembangkan energi terbarukan. Sementara, Dewan Energi Nasional (DEN) masih terjebak dengan pandangan bahwa Indonesia masih memiliki sumber daya energi fosil yang besar. Padahal dalam kondisi dunia hari ini, utilisasi
sumberdaya energi fosil harus diturunkan, dan mendorong penggunaan teknologi bersih untuk produksi energi.

Mencermati kondisi menurunnya laju permintaan listrik dan ancaman terjadinya over supply, serta untuk memperbesar porsi energi terbarukan, maka kapasitas energi fosil harus diturunkan. Karena itu, dalam kajian IESR tentang RUEN, IESR merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik PLTU batubara baru mulai tahun 2025, menutup PLTU batubara yang telah berusia lebih dari 30 tahun, dan mengakselerasi pembangunan pembangkit-pembangkit energi terbarukan sebagai penggantinya, salah satunya dengan
mempercepat PLTS dan teknologi penyimpan (storage).

Menteri ESDM, Arifin Tasrif pada Rapat Kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021) menuturkan bahwa pihaknya merencanakan untuk merelokasi eksisting pembangkit yang sudah tua yang berusia di atas 20- 25 tahun, yang kemungkinan bisa direlokasi ke tempat-tempat yang membutuhkan dan memang memiliki potensi industri smelter.

Menanggapi hal tersebut, Agus Praditya Tampubolon peneliti di IESR yang juga menuliskan kajian tentang RUEN, menyatakan bahwa relokasi pembangkit tua menjadi tidak efektif. “Umur optimal pembangkit fosil antara 20-30 tahun. Jadi akan sangat tidak efektif melakukan upaya relokasi pembangkit tersebut, karena dalam waktu singkat setelah relokasi, pembangkit tersebut harus segera ditutup sebab sudah melampaui umur ekonomisnya. Selanjutnya, bila ingin mendorong transisi energi, maka seharusnya pemerintah mengganti pembangkit-pembangkit fosil dengan pembangkit energi terbarukan, apalagi bila pembangkit fosil tersebut sudah berusia di atas 20 tahun,” tutupnya.