Indonesia belum memiliki peraturan komprehensif yang mendukung pembangunan energi terbarukan secara penuh. Peraturan belum secara komprehensif mengatur tarif, insentif, subsidi, dan pengurangan risiko yang berhubungan dengan segala aktivitas pengembangan energi

Sejumlah pengembang mengaku belum berani untuk menyematkan PLTS atap karena mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan. Menurut Fabby, Direktur Eksekutif IESR, pengadaan PLTS atap dalam skala besar untuk kebutuhan perumahan juga

Berbagai pilihan teknologi rendah karbon dapat menjadi opsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) diantaranya energi terbarukan, Carbon Capture and Storage/ Carbon Capture, Utilization, and Storage. Namun, pemerintah perlu

Fabby, Direktur Eksekutif IESR, menuturkan pemerintah perlu menetapkan target penurunan emisi dan mengkaji nilai atau harga karbon efektif yang dapat mendukung pencapaian target. Aspek penting lainnya dalam transisi energi yang

Dekarbonisasi sektor energi secara menyeluruh penting untuk mencapai target bebas emisi sejalan dengan Persetujuan Paris. Salah satu sumber emisi terbesar adalah dari sektor pembangkit listrik terutama PLTU batubara. Menurut kajian

Beberapa tantangan dalam dekarbonisasi di Indonesia antara lain EBT yang perkembangannya masih lambat, sulit menghentikan PLTU yang baru dibangun karna ada perjanjian investasi yang tidak dapat dibatalkan, jaminan pembelian listrik

Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan konservasi Energi (EBTKE) Kementrian Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Indonesia memerlukan investasi sedikitnya Rp10.000 Triliun untuk mencapai target zero emission pada 2060. Menurut Fabby, Direktur

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen mengembangkan energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Terbukti dengan program-program yang sedang direncakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti rencana pemasangan PLTS pada UMKM, pesantren,