Jakarta, 3 Juni 2024 – Transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan menjadi upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang akan menghambat kenaikan suhu bumi melebihi 1,5 derajat Celcius. Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2023, suhu permukaan rata-rata global pada 2011-2020 telah meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius dibandingkan dengan periode pra-industri (1850-1900). Perubahan iklim yang signifikan ini berdampak terhadap naiknya frekuensi panas ekstrem, curah hujan lebat, dan kekeringan di berbagai belahan dunia.

Demi mendesak percepatan transisi energi di Indonesia sebagai langkah mitigasi krisis iklim, Koalisi Indonesia Bebas Emisi (KIBE) 2050 yang terdiri dari Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Generasi Energi Bersih (GEN-B), Departemen Lingkungan Hidup BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Enter Nusantara, Climate Ranger Jakarta,  menyelenggarakan Pawai Indonesia Bebas Emisi 2050 pada Minggu (2/6/2024). Diawali dari Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Pawai Indonesia Bebas Emisi 2050 berakhir di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Pawai ini diikuti oleh 300 peserta.

KIBE 2050 secara khusus mengapresiasi KESDM yang menerima perwakilan KIBE 2050 untuk menyampaikan rekomendasi untuk mempercepat transisi energi dan meraih Net Zero Emission (NZE) lebih cepat di tahun 2050. 

Maya Lynn, Ketua Nasional Generasi Energi Bersih (GEN-B) Indonesia, berharap rekomendasi yang telah disampaikan dapat diimplementasikan dengan baik dan menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih besar.

Wahyu Ilham Pranoto, Wakil Kepala Departemen Lingkungan Hidup Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (DLH BEM FH UI) menegaskan rekomendasi KIBE 2050 merupakan bentuk tanggung jawab dan haknya sebagai generasi penerus untuk memastikan keberlangsungan masa depan bumi sehingga dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya. 

KIBE 2050 menyampaikan empat topik rekomendasi yaitu:

1. Mendorong demokratisasi energi dengan menyediakan akses energi berkualitas, pemberian insentif dan kemudahan pemasangan PLTS atap, penyediaan skema pembiayaan energi terbarukan yang mudah dan menarik bagi masyarakat, serta memperbarui regulasi Desa Mandiri Energi dengan pemberian insentif dan disentif.
2. Meningkatkan komitmen pemerintah untuk menyediakan energi bersih untuk rakyat dengan menargetkan bauran energi yang tinggi di Kebijakan Energi Nasional (KEN), relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) komponen-komponen PLTS dan energi terbarukan lainnya. Selain itu KIBE 2050 mendorong pemanfaatan sistem penyimpanan energi ramah lingkungan seperti penyimpanan hidro terpompa (Pumped Hydro Energy Storage, PHES).
3. Penurunan emisi di sektor energi melalui pensiun dini PLTU batubara dan menghindari cofiring pada PLTU, mengevaluasi rencana penerapan carbon capture storage (CCS)/carbon capture utility storage (CCUS) di PLTU batubara, penerapan pajak karbon, serta pengalihan subsidi energi kotor ke energi bersih. 
4. Mewujudkan transisi yang berkeadilan dengan melakukan pendampingan untuk pekerja yang terdampak, menyiapkan sektor unggulan untuk menggantikan sektor energi fosil, serta memperkuat koordinasi kepada semua instansi terkait untuk mencapai NZE di 2050.

Agus Cahyono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama (KLIK), KESDM mengapresiasi dan menerima rekomendasi KIBE 2050. Ia mengungkapkan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

“Masukannya banyak dan multi sektor, untuk itu, akan kami tindak lanjuti dengan meneruskan ke bagian-bagian terkait,” katanya.

Irwan Sarifudin, Koordinator Clean Energy Hub, IESR, yang juga merupakan ketua Dewan Pembina GEN-B, berharap, kolaborasi banyak pihak dalam Pawai Indonesia Bebas Emisi 2050 akan membawa perubahan yang menguatkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan.

“Pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia, dibandingkan bertahan pada energi fosil yang ke depannya akan semakin tidak ekonomis seiring dengan tren transisi energi di dunia. Energi terbarukan, terutama PLTS, secara teknologi mudah dipasang dan secara ongkos pembangkitan juga semakin menurun. Bukan justru mempertahankan solusi keliru seperti penggunaan teknologi penangkapan karbon di PLTU batubara yang belum teruji signifikansi penurunan emisinya dan membuat mahal biaya operasinya,” jelas Irwan.