Semua pihak punya peran penting dalam mendorong upaya transisi energi
Mewujudkan masa depan Indonesia yang bebas energi fosil merupakan langkah nyata untuk menanggulangi perubahan iklim sekaligus menjaga kelangsungan hidup baik generasi saat ini maupun generasi mendatang. Untuk itu, kemitraan kelompok masyarakat sipil bersama dengan para pemangku kepentingan lain yang memiliki semangat dan tujuan yang sama dalam mendorong pengembangan energi terbarukan menjadi kunci untuk mewujudkan visi tersebut.
Demikian disampaikan Devin Maeztri, Climate Campainer 350 Indonesia saat membuka diskusi publik yang berlangsung di Jakarta, Kamis (19/4). Acara ini juga menandai dimulainya kampanye #PilihYangBersih bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok masyarakat sipil, komunitas, media, blogger dan anggota Climate Rangers 350 Indonesia.
Diskusi ini menghadirkan Harris, Direktur Aneka Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang menyampaikan mengenai kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan energi terbarukan.
Dijelaskannya bahwa pengembangan energi terbarukan tak bisa menunggu lebih lama, karena cadangan sumber daya fosil seperti batubara dan migas kini semakin menipis. Sementara itu, Indonesia mempunyai berbagai potensi sumber daya energi terbarukan yang tersebar di seluruh wilayah.
“Tantangannya adalah bagaimana menyiapkan pendanaan dan teknologi agar sumber daya yang besar ini bisa dikelola secara maksimal.” Ujar Harris.
Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025, namun hingga tahun 2017 pencapaiannya masih berkisar 7%.
Menaggapi hal ini, Hening M. Citraningrum, program manager Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan Indonesia perlu belajar dari dua negara Asia lainnya yang memiliki kondisi serupa terkait dengan kebutuhan energi yang terus meningkat dan sumber daya yang tersedia.
“China dan India bisa menjadi referensi bagaimana pemerintah berkomitmen dan menyiapkan strategi yang menyeluruh untuk memacu pengembangan energi terbarukan. Selain menetapkan target yang jelas, pemerintah juga menyiapkan berbagai perangkat kebijakan termasuk kebijakan yang mendorong iklim investasi dan pendanaan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat lainnya” jelas Citra.
Selain peran pemerintah, menurut Citra yang tak kalah penting lainnya adalah peran masyarakat dalam melakukan perubahan perilaku terkait energi. Transisi energi tak hanya berarti peralihan dari sumber energi fosil menjadi sumber energi terbarukan, tapi juga disertai dengan upaya dan konservasi dan efisiensi energi.
“Perilaku hemat dan efisien dalam penggunaan energi juga penting. Terlebih untuk Indonesia dimana penyediaan akses dan layanan energi masih menjadi tantangan yang besar.”jelasnya.
Laily Himayati dari Hivos juga mengingatkan mengenai pentingnya keadilan jender dalam penyediaan akses energi. Belajar dari pengalaman lapangan, perencanan dan pengelolaan akses energi yang melibatkan kelompok perempuan dan laki-laki secara adil telah meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat, termasuk meningkatkan taraf ekonomi, kualitas kesehatan serta kemampuan dan kepercayaan diri bagi masyarakat.
