Inovasi Teknologi Energi Terbarukan Percepat Transisi Energi

Jakarta, 15 Juni 2024 – Transisi energi merupakan proses yang pergantian sistem energi yang membutuhkan lebih dari satu fase dan harus melibatkan berbagai aktor. Transisi energi juga akan membawa sejumlah dampak sosial ekonomi bagi warga yang berada di area atau provinsi yang ekonominya ditopang oleh sektor pertambangan atau industri fosil. 

Saat ini, selain memastikan sistem energinya berubah menjadi sistem energi rendah emisi, pihak – pihak seperti organisasi masyarakat sipil juga mendesak adanya proses transisi yang berkeadilan. Salah satu aspek dari transisi berkeadilan adalah memastikan berbagai dampak dan perubahan dari proses transisi sistem energi dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi komunitas.

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam paparannya di forum Seminar Nasional “Peranan Kampus dalam Mengawal Proses Transisi Energi yang Berkeadilan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Universitas Jayabaya, menjelaskan Indonesia sebagai negara yang kebutuhan energinya akan terus tumbuh, penting untuk segera bertransisi menuju energi terbarukan untuk juga menekan emisi gas rumah kaca (GRK) terutama dari sektor ketenagalistrikan.

“Dari berbagai riset telah ditemukan bahwa terdapat potensi teknis energi terbarukan seperti surya dan angin yang besar di Indonesia. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau tidak kita energi terbarukan mencukupi kebutuhan kita namun bagaimana supaya potensi teknis ini dapat dengan cepat menjadi angka pembangkitan,” kata Deon.

Deon juga mengutarakan penting bagi Indonesia untuk mulai membangun industri komponen energi terbarukan seperti panel surya dan komponen-komponen lainnya di dalam negeri untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari proses transisi energi. 

“Baik jika kita memilih sektor-sektor tertentu yang kita punya sumber dayanya dan di kemudian hari hal tersebut akan menjadi komoditas yang diperlukan di luar sana. Strategi ini yang dipilih Tiongkok saat sekitar 20 tahun lalu mereka mulai mengembangkan baterai kendaraan listrik, dan sekarang mereka mulai memetik manfaatnya,” tambah Deon.

Dominasi Batubara di Indonesia, Bagaimana Peluang Energi Berkelanjutan?

Jakarta, 14 Juni 2024 – Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara masih mendominasi energi di Indonesia. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), persentase bauran energi tertinggi tahun 2023 masih didominasi batubara sekitar 40,46 persen, minyak bumi sekitar 30,18 persen, gas bumi sekitar 16,28 persen dan energi terbarukan sekitar 13,09 persen. Hal ini diungkapkan Raden Raditya Yudha Wiranegara, Manajer Riset, Institute for Essential Services Reform (IESR) pada acara Investortrust Power Talk: Masa Depan Industri Batubara di Tengah Tren Transisi Energi pada Kamis (13/6/2024). 

Lebih dari dua pertiga listrik Indonesia saat ini berasal dari pembakaran batubara, dan prediksi PLN akan adanya tambahan kapasitas sebesar 13.822 MW PLTU batubara pada tahun 2030, Indonesia menjadi negara dengan perencanaan pembangunan PLTU batubara yang terbesar ketiga di dunia, setelah Cina dan India. Di waktu yang bersamaan, melalui Just Energy Transition Partnership (JETP),  Indonesia juga menargetkan untuk mencapai puncak emisi dari sektor energi sebesar 295 juta metrik ton CO2 per tahun pada tahun 2030 dan mencapai net zero emission di sektor energi pada tahun 2050,” kata Radit. 

Radit menegaskan, sebagai salah satu penerima komitmen pendanaan JETP, Indonesia berkomitmen untuk mencapai puncak emisi sebesar 290 juta ton CO2 pada 2030, dan menaikkan bauran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan menjadi 44 persen pada 2030. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, kata Raditya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih memasukkan rencana penambahan PLTU dengan kapasitas total 13,8 giga watt (GW). Meski demikian, seiring dengan rencana transisi energi Indonesia, PLN perlu untuk memangkas sebagian besar rencana pengembangan PLTU baru hingga 2030. 

Berdasarkan studi IESR, sembilan PLTU dapat dibatalkan, sebagian besar masih dalam tahap pembiayaan atau gagal memperoleh pendanaan. Selain itu, PLN juga berpotensi mengalihkan rencana pembangunan PLTU berkapasitas 220 MW menjadi pembangkit biomassa. Tidak hanya itu, bertransisi dari batubara juga dapat menghindarkan dari ketergantungan ekonomi, apalagi permintaan diproyeksikan menurun sekitar 2,3 persen pada 2026 berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA). 

“Menurunnya penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara mengurangi biaya bahan bakar dan biaya variabel di seluruh sistem, yang dikombinasikan dengan pergeseran ke arah energi terbarukan yang hemat biaya, menjadi pendorong yang kuat dalam membantu penurunan biaya sistem. Dalam melaksanakan transisi energi juga diperlukan keterlibatan seluruh pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat,” ujar Radit.

Strategi yang Lebih Komprehensif untuk Selaras dengan Target Iklim 1,5 Derajat

Jakarta, 4 Juni 2024 – Indonesia mencuri perhatian dunia saat mendapatkan pendanaan Just Energy Transition Partnership oleh negara-negara IPG pada akhir tahun 2022. Indonesia menghadapi tantangan dalam proses transisi energi dan mengejar target iklim salah satunya karena komposisi sumber energi Indonesia yang didominasi oleh energi fosil hingga 60-70 persen. Besarnya bauran energi fosil ini mencerminkan faktor lain seperti infrastruktur energi fosil yang besar. Dengan kondisi ini, merumuskan rencana menuju bebas emisi membutuhkan pendekatan komprehensif supaya biaya yang dibutuhkan untuk bertransisi dapat ditekan dan kehandalan sistem energi serta keterjangkauan energi dapat terjaga. 

Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Center for Global Sustainability University of Maryland mengkaji situasi energi Indonesia, dan menguji skenario untuk membuat Indonesia sejalan dengan target iklim Paris yakni membatasi kenaikan suhu bumi pada level 1,5 derajat celsius.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dalam acara peluncuran laporan “Jalur Transisi Tenaga Listrik Batubara yang Selaras dengan Target 1,5 ℃ di Indonesia” hari Selasa, 4 Juni 2024 menjelaskan bahwa laporan ini mencakup PLTU on grid dan off grid dengan menerapkan beberapa strategi untuk mengurangi kapasitas operasi (operasi fleksibel), pensiun dini, cofiring biomassa, substitusi energi terbarukan, pembatalan konstruksi, sambungan jaringan listrik, dan teknologi penangkapan karbon (carbon capture storage).

“Studi ini memberikan strategi penurunan PLTU batubara secara bottom up berdasarkan karakteristik PLTU yang ada. Peta jalan ini bersikap komplementari bagi rencana JETP,” kata Fabby.

Nathan Hultman, Direktur Center for Global Sustainability, University of Maryland menjelaskan tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara penghasil sekaligus pengguna batubara.

“Tantangan Indonesia sangatlah unik, terdapat peluang untuk mendorong aksi iklim yang akan membawa manfaat lain (co-benefit) seperti pertumbuhan lapangan kerja, peningkatan kualitas udara dan air, serta perlindungan sumber daya alam,” katanya.

Maria Borrero, Research Associate University of Maryland, penulis laporan “Jalur Transisi Tenaga Listrik Batubara yang Selaras dengan Target 1,5 ℃ di Indonesia” menyebutkan bahwa dokumen CIPP (Comprehensive Investment and Policy Plan) JETP Indonesia menunjukkan target yang lebih ambisius. Untuk membuatnya menjadi selaras dengan target iklim Paris 1,5 ℃ diperlukan rencana yang lebih komprehensif.

“Salah satu faktor mencolok dari sistem energi Indonesia adalah keberadaan PLTU captive yang jumlahnya cukup banyak dan saat ini kapasitasnya mencapai sekitar 15 GW. Dalam beberapa tahun ke depan akan ada tambahan 6 GW yang saat ini sedang konstruksi,” kata Maria.

Umur PLTU captive yang masih cukup muda (kebanyakan PLTU captive dibangun setelah tahun 2016), juga menjadi tantangan tersendiri sebab infrastruktur yang masih memiliki umur teknis panjang. Maria menambahkan untuk mengeksekusi target JETP terdapat sejumlah ketidakpastian, seperti ketidakpastian pemenuhan pendanaan hingga ketidakpastian metode untuk memastikan pengurangan emisi.

Akbar Bagaskara, analis sistem ketenagalistrikan IESR, menjelaskan kondisi sistem ketenagalistrikan Indonesia saat ini diharapkan biaya pokok pembangkitan Indonesia turun sebanyak 21% pada tahun 2030 dan 75% pada tahun 2050.

“Integrasi variabel energi terbarukan yang lebih besar membutuhkan penerapan teknologi penyimpanan, infrastruktur jaringan yang diperluas dan ditingkatkan, serta pengoperasian unit yang stabil dan fleksibel,” katanya.

Joseph Pangalila, Wakil Presiden Direktur Cirebon Power dalam sesi diskusi panel mengapresiasi adanya kajian ini. Hal ini dapat menjadi inisiatif yang baik dalam upaya percepatan transisi energi. 

“Harapan saya studi ini dapat ditindaklanjuti sampai implementasi. Saya pribadi ingin melihat teknologi apa yang dapat menjadi substitusi dari PLTU,” ucap Joseph.

Arionmaro Asi Simaremare, Manager Transisi Energi PT PLN, menambahkan pertumbuhan kapasitas captive di luar pulau Jawa membutuhkan inersia. 

“Salah satu cara menghilangkan terhadap kebutuhan captive ini berpindah menggunakan renewable energy atau bisa beralih menjadi dekarbonisasi dengan alih-alih dari hanya penyediaan dari coal saja namun bisa di mix dengan local renewable energy (gas, solar, wind) sehingga proses captivenya ini bisa semakin dikurangi penggunaan coalnya,” tuturnya.

Strategi Transisi Energi di Sumatera Selatan

His Muhammad Bintang, Analis IESR
His Muhammad Bintang, Analis IESR

Palembang, 30 Mei 2024- Sumatera Selatan, daerah yang sistem energinya masih ditopang oleh energi fosil, terutama batubara, perlu memacu pemanfaatan energi terbarukan guna berkontribusi dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, upaya ini menjadi penting untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. 

Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2022, energi fosil masih mendominasi bauran energi daerah. Batubara menyumbang sebesar 31,59 persen, gas bumi 22,68 persen, dan minyak bumi 21,88 persen. Sementara itu, energi terbarukan mencapai 23,85 persen dari total bauran energi.

His Muhammad Bintang, Analis IESR memaparkan, potensi dan sumber daya energi terbarukan di Sumsel masih minim di tingkat pemanfaatannya. Sebagian besar bauran energi terbarukan di Sumatera Selatan (Sumsel) yang relatif tinggi masih disumbangkan oleh satu jenis energi terbarukan yakni bioenergi. Hal ini berpotensi menjadi masalah apabila sumber bioenergi tidak selalu tersedia, serta mengisyaratkan pentingnya diversifikasi pemanfaatan energi terbarukan. 

Berdasarkan studi IESR, potensi teknisi energi terbarukan yang besar di Sumatera Selatan di antaranya energi surya sebesar 389,5 hingga 441,2 GW. Namun pemanfaatannya justru kecil yaitu hanya 7,75 MWp saja hingga 2023.

“Peluang pemanfaatan energi terbarukan masih terbuka lebar. Namun pemerintah daerah masih memiliki kendala terkait kewenangan dan fiskal, sehingga memerlukan juga peran pemerintah pusat dan swasta untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan,” ujar Bintang di Lokakarya Jejaring Jurnalis Transisi Energi di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis (30/5). 

Bintang mengungkapkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu bersinergi untuk memberikan ruang bagi pengembangan energi terbarukan di Sumatera Selatan. Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana penambahan pembangkit listrik yang didominasi PLTU dengan total kapasitas 2,1 GW di Sumatera Selatan berdasarkan RUPTL 2021-2030.

“Sekitar 62 persen kapasitas tambahan yang direncanakan adalah PLTU mulut tambang. Jika rencana ini belum masuk tahap konstruksi, maka lebih baik menggantinya dengan pemanfaatan energi terbarukan, seperti PLTS maupun energi terbarukan lainnya,” imbuh Bintang.

Ia memaparkan, dalam memacu pemanfaatan energi terbarukan di wilayah daerah penghasil batubara seperti Sumatera Selatan ini diperlukan beberapa strategi. Pertama, memprioritaskan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan variabel (variable renewable energy, VRE) seperti PLTS, PLTB, karena waktu instalasi yang dibutuhkan lebih cepat. Kedua, mendorong sektor industri terutama minyak dan gas (migas) serta tambang mineral dan batubara untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dalam operasi dan juga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, CSR) dan kontribusi pada daerah dengan penyediaan akses energi bersih serta pemulihan lingkungan. Ketiga, menyiapkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan di Sumatera Selatan, yang tidak hanya ditopang industri migas dan batubara. Munculnya aktivitas ekonomi baru juga akan meningkatkan permintaan listrik untuk penetrasi energi terbarukan. 

Kepala Subdirektorat Pariwisata, Industri, dan Perdagangan, Bappeda Sumatera Selatan, Marini menuturkan, isu transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan telah masuk dalam isu strategis pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan. 

“Beberapa strategi Sumsel dalam agenda transisi energi di antaranya integrasi ke perencanaan daerah. Integrasi tersebut melalui tiga cara yakni forum konsultasi daerah, termasuk penguatan kapasitas pemangku kepentingan. Selanjutnya, perumusan kebijakan dan perencanaan transformasi energi berkeadilan. Strategi berikutnya, transformasi ekonomi daerah dengan pengembangan usaha energi terbarukan serta penguatan kompetensi,” kata Marini. 

Identifikasi Kebutuhan Pendanaan untuk Transisi Berkeadilan

Jakarta, 30 April 2024 – Proses transisi energi memasuki babak baru dengan adanya pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disepakati pada tahun 2022. Ketersediaan pendanaan yang terjangkau menjadi tantangan nyata proses transisi energi. Dalam studi terbaru Identifying Finance Needs for a Just Transformation of Indonesia’s Power Sector yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) dan New Climate Institute (NCI), menggarisbawahi kebutuhan pendanaan Indonesia untuk bertransisi energi mencapai USD 2,4 miliar. 

Wira Agung Swadana, Program Manajer Ekonomi Hijau, IESR, menekankan bahwa tanpa ada pembiayaan, transformasi tidak akan terjadi. Penting juga untuk membangun resiliensi masyarakat di tingkat tapak agar masyarakat tidak mengalami dampak negatif dari proses transisi energi yang sedang berlangsung.

“Perlu dilakukan perubahan transisi di masyarakat, selain karena kita nantinya tak tergantung energi fosil, tetapi kita perlu melihat transformasi perekonomian di daerah tersebut, khususnya penghasil batubara,” kata Wira.

Reena Skribbe, Analis Kebijakan Iklim, New Climate Institute, menjelaskan berdasarkan laporan yang diluncurkan ini, pengakhiran operasional PLTU batubara sesuai skenario target JETP akan berpotensi untuk menghindari biaya kesehatan sebesar USD 150 miliar, dan potensi menghindari kematian dini akibat polusi udara sebanyak 240 ribu jiwa hingga tahun 2050.

“Terdapat dua skenario yang kami gunakan dalam studi ini. Pertama skenario JETP yakni sesuai dengan target pengurangan emisi pada JETP yaitu sebesar 290 metrik ton CO2, dan JETP+ yang sesuai dengan target Persetujuan Paris,” jelas Reena.

Hasil dari skenario JETP+ dari pengakhiran operasional batubara akan mampu mengamankan biaya kesehatan sekitar USD 230 miliar, dan menghindari total kematian dini dari polusi udara sebanyak 360 ribu jiwa hingga pertengahan abad.

Farah Vianda, Koordinator Keuangan Berkelanjutan, IESR, menambahkan bahwa nasib para pekerja yang saat ini bekerja di sektor pertambangan perlu untuk dipikirkan supaya mereka tidak kehilangan mata pencahariannya.

“Untuk mempersiapkan proses transisi khususnya di daerah penghasil batubara diperlukan kapasitas institusional pemerintah yang mumpuni. Maka penting untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan serta pembentukan lembaga formal yang fokus mengurusi transisi berkeadilan,” kata Farah.

Transisi Energi Berkeadilan: Pemulihan Lingkungan dan Ekonomi Masyarakat Pasca Tambang Harus Jadi Kewajiban Perusahaan

Jakarta,  24 Januari 2024 – Energi telah menjadi kebutuhan primer manusia. Oleh karena itu, transisi energi beralih dari energi fosil ke energi terbarukan akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang pelibatan seluruh masyarakat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa transisi energi berlangsung secara berkeadilan.

Selama ini, industri batubara menjadi penyumbang besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah penghasil batubara. Namun ke depannya, tren transisi energi diprediksi akan mempengaruhi penurunan permintaan batubara Indonesia dari negara tujuan ekspor.

“Sektor pertambangan batubara memang berkontribusi terhadap perekonomian daerah, terutama melalui dana bagi hasil. Namun sektor ini juga memiliki eksternalitas negatif, tidak hanya pada lingkungan, namun juga bagi masyarakat. Perusahaan batubara juga harus dilibatkan dalam transisi berkeadilan, tidak hanya pada daerah penghasil batubara, namun juga daerah lainnya,” ujar Wira dalam sambutannya pada Dialog Transisi Berkeadilan: Mengidentifikasi Peran Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat, yang diselenggarakan di Jakarta (24/01).

Menurutnya, perusahaan berperan dalam mengurangi eksternalitas negatifnya, melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang serta pengembangan masyarakat untuk penciptaan ekonomi baru setelah operasi tambang batubara berakhir.

Sulistiyohadi, Inspektur Tambang Madya/Koordinator PPNS Mineral dan Batubara memaparkan kegiatan reklamasi telah dimulai sejak tahap eksplorasi dan operasi produksi. Sementara rencana pasca tambang diajukan sejak tahap operasi produksi. Ia menjelaskan beberapa teknik reklamasi, di antaranya penatagunaan lahan, revegetasi, dan pemeliharaan  lahan. 

“Ada beberapa hal yang dilakukan untuk mereklamasi lubang bekas tambang yang meliputi; stabilisasi lereng, pengamanan lubang tambang (void), Pemulihan atau pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang void, dan pemeliharaan lubang bekas tambang,” ungkap Sulistiyo. 

Sebagai percontohan strategi reklamasi pasca tambang, Yulfaizon, General Manager PT Bukit Asam Tbk Unit Pertambangan Ombilin berbagi pengalaman agar wilayah bekas tambang dapat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Tambang Ombilin merupakan tambang tertua di Indonesia, yang telah beroperasi sejak 1892 pada zaman penjajahan Belanda dan berakhir pada tahun 2016. 

Yulfaizon memaparkan beberapa kegiatan pasca tambang yang telah dilakukan oleh PT Bukit Asam antara lain pembangunan kebun binatang Sawahlunto, membuka pusat studi tambang batubara bawah tanah, pusat wisata Museum Lobang Mbah Soero.

Penguatan Komitmen Pemerintah dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Jakarta, 15 Desember 2023 – Pemerintah Indonesia terus berbenah dalam hal penguatan komitmen mitigasi perubahan iklim. Sejak mulai gencar komitmen mitigasi iklim pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia terus melakukan tindak lanjut melalui berbagai penjajakan komitmen pendanaan dan pembuatan peta jalan dekarbonisasi di setiap sektor.

Nurcahyanto, Analis Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menuturkan dalam peluncuran laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2024 yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform bahwa salah satu upaya yang saat ini sedang dilakukan pemerintah melalui Kementerian ESDM adalah dengan melakukan revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN). Diharapkan hasil revisi KEN akan lebih relevan dengan upaya Indonesia saat ini untuk melakukan dekarbonisasi secara menyeluruh utamanya pada sektor ketenagalistrikan.

“Revisi target (KEN) hanya sebuah cara dari angka namun dari sisi implementasi harus didukung regulasi dan perlu kita optimalkan. Misalnya dalam melakukan pensiun dini PLTU, perlu disiapkan peta jalan, serta konsolidasi dengan K/L terkait,” katanya.

Terbitnya Perpres 112/2022 menjadi salah satu dokumen pedoman dekarbonisasi Indonesia sektor ketenagalistrikan, dengan poin utama percepatan penghentian PLTU batubara.

August Axel Zacharie, Head of Energy Cooperation, Kedutaan Denmark mengungkapkan bahwa dalam konteks global, posisi Indonesia sebagai negara berkembang (emerging economies) menjadi daya tarik investasi tersendiri, namun Indonesia perlu menyiapkan ekosistem yang suportif. 

“Kebutuhan investasi untuk transisi energi yang mencapai kira-kira 1 triliun USD hingga 2050, harus dipandang bukan sekedar membangun infrastruktur namun dalam kebutuhan biaya ini terdapat aspek komunitas, transisi pekerjaan, kualitas hidup, dan aspek non-fisik lainnya,” tambah August. 

Masih terkait dengan kebutuhan investasi energi terbarukan yang tinggi, dan kewajiban pemerintah untuk menjamin ketahanan energi, Pemerintah Indonesia menggelontorkan subsidi energi. Namun kebijakan ini bukanlah kebijakan yang berkelanjutan.

Evita Herawati Legowo, Senior Fellow PYC, menyatakan bahwa perlu dipikirkan metode yang lebih tepat sasaran untuk pemberian subsidi energi ini. 

“Perlu keterlibatan seluruh pihak dalam hal ini, bukan hanya kolaborasi namun pembagian tugas yang jelas siapa melakukan apa, mulai dari industri, penelitian, energi, juga investor,” kata Evita.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melakukan dekarbonisasi menjadi suatu panduan mengikat. Disampaikan oleh Unggul Priyanto, Perekayasa Ahli Utama, BRIN utamanya setelah tahun 2060, seluruh sumber energi harus berasal dari sumber energi bersih.

“(Penggunaan-red) LNG, atau gas alam merupakan salah satu opsi selama transisi. Namun setelah 2060 mau nggak mau harus diganti dengan (sumber energi-red) yang benar-benar bersih,” katanya.

Kontan | Masih Banyak Tantangan untuk Turunkan Harga Listrik EBT

Meski tarif listrik dari pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT)  terus menurun dari tahun ke tahun, saat ini harganya tetap lebih mahal dibandingkan pembangkit batubara yang mendominasi sumber listrik di Tanah Air. Maklum, harga listrik PLTU terbantu dengan subsidi batubara berupa domestic price obligation (DPO) US$ 70 per ton.

Baca selengkapnya di Kontan.

Melihat Berbagai Kemajuan Transisi Energi di Indonesia

Jakarta, 15 Desember 2023 – Dalam tiga tahun terakhir, terdapat sejumlah kemajuan dalam transisi energi di Indonesia. Sejak 2020, Pemerintah Indonesia mulai memasukkan agenda transisi energi dalam agenda pemerintah.

Dalam peluncuran laporan utama tahunan Indonesia Energy Transition Outlook 2024, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) menekankan kemajuan ini merupakan suatu hal yang penting.

“Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia berupaya untuk konsolidasi kebijakan insentif energi terbarukan. Hasilnya belum banyak terlihat, namun isu transisi energi semakin dibicarakan, menjadi isu penting, dan menjadi agenda utama. Tahap selanjutnya, dengan adanya kebijakan yang terkonsolidasi, langkah transisi energi Indonesia dapat lebih cepat,”

Fabby menambahkan dalam menyusun laporan IETO 2024, tim IESR menggunakan empat kerangka untuk menganalisis perkembangan transisi energi di Indonesia meliputi (1) kerangka kebijakan dan regulasi, (2) dukungan pendanaan dan investasi, (3) aplikasi dari teknologi, serta (4) dampak sosial dan dukungan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan bahwa konsolidasi yang dilakukan pemerintah saat ini tidak hanya dilakukan dari sisi regulasi, tetapi juga dilakukan dari sisi tekno ekonomi.

“Menurut kami, salah satu kunci suksesnya NZE (net zero emission) di sektor pembangkitan listrik adalah adanya super grid yang menyambungkan pulau-pulau di Indonesia,” kata Dadan.

Capaian dekarbonisasi Indonesia selama tahun 2023, dinilai kurang menggembirakan di mana dalam kurun waktu satu tahun ini penambahan kapasitas energi terbarukan hanya bertambah sekitar 1 GW, jauh dari target RUPTL 2021-2030 yang menetapkan 3,4 GW pada periode yang sama.

Alvin Sisdwinugraha, Analis Sektor Ketenagalistrikan IESR mengungkapkan Indonesia perlu segera berbenah untuk mengejar target dekarbonisasinya, terutama dalam pengembangan proyek energi terbarukan.

“Pemerintah dapat melakukan sejumlah strategi meliputi peninjauan ulang fase persiapan proyek, meningkatkan daya tarik proyek, meningkatkan rantai pasok energi terbarukan dalam negeri, dan segera meningkatkan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan.”

Alvin juga menyoroti strategi pengembangan biomassa, yang terkait erat dengan ketersediaan lahan untuk tanaman bahan baku (feedstock). Mengingat ketersediaan lahan yang terbatas, ia mengungkapkan. baik jika penggunaan biomassa difokuskan pada sektor-sektor yang sulit untuk didekarbonisasi (hard-to-abate).

Selain sektor ketenagalistrikan, sektor lain yang mengkonsumsi energi adalah industri dan bangunan. Sektor industri merupakan pemicu peningkatan konsumsi energi yang signifikan di Indonesia, atau sekitar 81%. Pada tahun 2022, terdapat penambahan 5 unit smelter komersil, yang dapat berdampak pada potensi peningkatan konsumsi energi sebanyak 2 kali lipat pada tahun 2023.

Fathin Sabbiha Wismadi, Analis Energi Efisiensi pada Bangunan, IESR, mengungkapkan adanya regulasi yang mengikat akan menjadi salah satu akselerasi efisiensi energi.

“Kita memiliki 6 hal yang dapat berkontribusi untuk menurunkan intensitas energi di Indonesia, pertama, elektrifikasi. Kedua, efisiensi energi, ketiga, regulasi mengenai konsumsi energi dan efisiensi energi, keempat ekosistem dan infrastruktur seperti lokasi pengisian daya, kelima, insentif dan keenam, meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia,” ungkap Fathin.

Dari sisi suplai, pada level sub-nasional, sejumlah daerah di Indonesia telah menyelesaikan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Anindita Hapsari, Analis Agrikultur, Kehutanan,

Penggunaan Lahan dan Perubahan Iklim IESR menyoroti kebutuhan asistensi pada tiap-tiap daerah dalam mengakselerasi adopsi energi terbarukannya.

“Kemampuan setiap daerah yang berbeda, memerlukan adanya asistensi dalam bentuk  regulasi dan skema, baik finansial dan non finansial,” kata Anin.

Ketersediaan pembiayaan menjadi salah satu isu yang menghambat akselerasi energi terbarukan. Salah satu penyebabnya adalah persepsi investasi energi terbarukan masih terbilang rendah. Martha Jessica, Analis Sosial Ekonomi IESR, menyampaikan investasi pada pembangkit energi terbarukan masih dianggap sebagai investasi berisiko tinggi (high risk).

“Realisasi investasi di renewables juga masih rendah. Tren sangat jauh dari kata ideal di mana tahun ini dan tahun lalu tidak mencapai targetnya, yaitu target investasi sebesar USD 1,8 miliar  pada 2023, namun semester kemarin hanya tercapai  sekitar 30% saja,” katanya.

Sektor ketenagalistrikan merupakan sektor terdepan dalam agenda dekarbonisasi Indonesia, karena sudah memiliki peta jalan dekarbonisasi nya. Meskipun demikian, target di sektor ketenagalistrikan tetap tidak mudah untuk dicapai. 

His Muhammad Bintang, Analis Teknologi Penyimpanan Energi dan Baterai, IESR, menyebutkan setidaknya terdapat tiga hal yang perlu didorong untuk memastikan tercapainya target dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan. 

“Pertama, kita perlu membangun clean energy ecosystem, kedua physical and non-physical infrastructure, dan prioritaskan intervensi yang sudah teruji,” katanya.