Harga Premium Rp 6.000 untuk Hindari Syok

Kamis, 23 Februari 2012 | 14:59 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, bilang, kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi memang diperlukan agar subsidi energi tidak melonjak. Menurut Fabby, harga BBM bersubsidi yang pas adalah Rp 6.000 per liternya. "Untuk tahap ini (kenaikan harga), pada April, pemerintah menaikkan pada harga…

Read More

Pembatasan BBM April 2012 “Impossible”

Rencana Pembatasan BBM Subsidi Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU 31.103.03 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2012). Guna menahan jebolnya anggaran subsidi, pemerintah terus berupaya membahas kebijakan energi nasional yang pada tahun 2012 ini berencana untuk menaikkan tarif dasar listrik dan membatasi konsumsi BBM subsidi. JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif…

Read More

Jangan Paksa Masyarakat Konsumsi Pertamax

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, berpesan agar pemerintah tidak memaksa masyarakat mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax. Pasalnya, harga pertamax mengikuti harga pasar sehingga bisa berfluktuasi. "Pada prinsipnya pemerintah jangan suruh langsung (masyarakat) pindah ke pertamax," ujar Fabby kepada Kompas.com, Selasa (3/1/2012). Ia menilai, pemerintah jangan…

Read More

Mobil Pribadi Harus Pertamax, Sudah Siapkah?

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengingatkan kesiapan pemerintah terkait dengan rencana membatasi kuota bahan bakar minyak bersubisidi dengan cara melarang kendaraan pribadi menggunakan BBM premium per 1 April 2012. "Menurut saya, ada rencana membatasi kuota BBM tahun depan, ya, boleh-boleh saja," ucap Fabby ketika dihubungi Kompas.com, Minggu…

Read More

Pembatasan BBM, Pemerintah dan DPR Gagal

illustrasi, foto: kompas JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai, penyelenggara negara, baik itu pemerintah dan DPR, telah gagal melakukan upaya pembatasan BBM bersubsidi. Padahal tindakan pembatasan ini merupakan amanat dari Undang-undang APBN-Perubahan 2011. Demikian disampaikan Fabby kepada Kompas.com via pesan elektronik. Hal ini dikemukakan Fabby sebagai tanggapan terhadap usul…

Read More