Menyongsong Naiknya Emisi Pasca Pandemi, Aksi Iklim Indonesia Dinilai Sangat Tidak Memadai

Siaran Pers28 Oktober 20212KViews0Likes3Comments
Jakarta, 28 Oktober 2021- Indonesia telah memutakhirkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC)nya. Meskipun demikian, target Indonesia untuk mencapai netral karbon pada 2060 dinilai “Sangat Tidak Memadai”. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan aksi iklim Indonesia masih mengarah pada peningkatan emisi. Agar selaras dengan Persetujuan Paris, Indonesia perlu menetapkan target dan kebijakan yang lebih ambisius…

Read More

Jelang COP26, Pemimpin Komunitas Suarakan untuk Deklarasi Darurat Iklim

Siaran Pers19 Oktober 2021367Views0Likes0Comments
Jakarta, 19 Oktober 2021- Indonesia telah memutakhirkan komitmen iklim melalui Nationally Determined Contribution (NDC)-nya untuk mencapai netral karbon pada 2060 atau lebih cepat. Komitmen Indonesia yang terlambat 10 tahun dari target Persetujuan Paris menyiratkan upaya pemerintah yang kurang ambisius dalam menyikapi krisis iklim yang mengancam kehidupan masyarakat Indonesia. Fabby Tumiwa , Direktur…

Read More

Tarif Listrik Cuma Turun Rp 100, Pengusaha Sindir Pemerintah

IESR Dalam Berita31 Desember 2015353Views0Likes0Comments
Liputan6.com, Jakarta - Rencana penurunan tarif tenaga listrik (TTL) pada awal Januari 2016 sekitar Rp 100 per Kilowatt per hour (kWh) ‎menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, misalnya Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan pengamat kelistrikan. Besaran penurunan tarif listrik itu disebut-sebut tidak dapat membantu dunia usaha di tengah kondisi perekonomian yang sulit. Wakil Ketua…

Read More

Hike in electricity charges unfair, NGO coalition says

IESR Dalam Berita7 Januari 200314KViews0Likes0Comments
The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 01/07/2003 7:29 AM | Business A'an Suryana, The Jakarta Post, Jakarta A coalition of non-governmental organizations (NGOs) has strongly rejected the government's electricity pricing policy, saying it as unfair. Under the policy, state-owned electricity company PLN has been allowed to increase its charges by an average of 6 percent per quarter since…

Read More

NGOs demand government renegotiate IPP contracts

IESR Dalam Berita12 Juli 2002493Views0Likes0Comments
The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 07/12/2002 7:06 AM | Business A'an Suryana, The Jakarta Post, Jakarta A group of non-governmental organizations (NGOs) said that the cost of seven power projects that were recently relaunched by President Megawati Soekarnoputri was still too expensive, and demanded that the government renegotiate the deals with the independent power producers (IPPs). The…

Read More