harga-pertamax-naik TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Migas dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi harga jual bahan bakar minyak (BBM) bukan untuk Oktober mendatang. Apalagi sesuai Permen ESDM No. 4/2015, perubahan harga jual BBM subsidi ditetapkan menteri setiap bulan dengan menggunakan harga rata-rata indeks pasar dan nilai tukar rupiah…

Petugas PLN memperbaiki Menara Sutet di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (12/8/2015). Pekerjaan tersebut mengandung resiko besar karena jaringan listrik masih dipelihara tanpa dipadamkan. (Liputan6.com/Helmi Afandi) Liputan6.com, Jakarta – Ketidaksepakatan mengenai target kelistrikan dalam program 35 ribu Mega Watt (MW) antara Menteri Kordinator Bidang Maritim Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) lebih disebabkan karena…

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saatrapat di kantor presiden, Rabu (25/2/2015). TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Listrik dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai tepat sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap melanjutkan dan serius mengejar target pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt. “Menurut saya sikap Presiden sudah tepat proyek 35…

Megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW dicanangkan Presiden Jokowi saat pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7 persen. JAKARTA – Banyak pihak menyangsikan pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dapat terealisasikan. Nada pesimistis bahkan keluar dari mulut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Ia mengatakan, program tersebut tidak masuk akal…

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (kanan), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah), dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2015). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai menteri baru, Rizal Ramli seharusnya tidak mudah mengeluarkan pernyataan yang bisa membuat gaduh publik. Pasalnya, hal ini seakan…

Presiden Joko Widodo menjawab tantantan ekonomi dalam acara yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta Convention Center, Kamis (9/7/2015) JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 47 titik paling depan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan segera teraliri listrik bulan ini. Direncanakan elektrifikasi di 47 titik tersebut akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo di Saumlaki,…

Ilustrasi tiang listrik. dailymail.co.uk TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 47 daerah di wilayah perbatasan akan menikmati listrik pada pertengahan Agustus ini. Namun beberapa kalangan mempertanyakan masalah keandalan dan kontinuitas aliran listriknya. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman mengatakan pemerintah telah berkomitmen melakukan pembangunan pembangkit listrik beserta jaringannya di 47 wilayah terluar atau perbatasan. “Dari 47 lokasi,…

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat menilai keputusan pemerintah untuk tidak menurunkan harga Bahan Bakar Minya (BBM) saat harga minyak dunia rendah merupakan keputusan tepat. Bahkan, sebaiknya harga BBM dipertahankan demi menabung selisih harga untuk mengurangi subsidi BBM. "Ya. Sudah tepat. Harga BBM saat ini dipertahankan tidak perlu diturunkan mengikuti harga minyak yang rendah. Pemerintah bisa menabung selisih harga…

Oleh Lutfi Anshori, Reza Ramadhan, Surya Kusuma Isu nasionalisme gagal mengusir investor asing dari Blok Mahakam. Pertamina “hanya” kebagian 70 persen saham di Blok Mahakam, dibagi lagi dengan Pemda Kalimantan Timur yang kebagian jatah 10 persen. Negara dan rakyat di daerah mendapat apa? Keputusan pemerintah untuk memberikan jatah saham atau hak partisipasi (participating interest) kepada Total E&P…

Mobil tangki memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) keluar dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Jakarta Group, Plumpang. Selanjutnya BBM didistribusikan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh DKI Jakarta. (Foto: Aulia Afrianshah/ VARIA.id) VARIA.id, Jakarta – Pemerintah mengklaim tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah kesempatan baik bagi para eksportir untuk meraup untung.…

Ilustrasi-Nilai Tukar Rupiah (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa) Jakarta (ANTARA News) - Thamrin School of Climate Change and Sustainaibility menilai turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dikuatirkan mengganggu keamanan pasokan energi saat ini dan di masa depan. Hal tersebut karena ketergantungan yang besar terhadap bahan bakar fossil, khususnya pada BBM untuk bahan bakar transportasi, ketergantungan terhadap impor…

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus belajar dari kegagalan Proyek Lahan Gambut Sejuta hektare yang dilakukan rezim Presiden Soeharto di Kalimantan Tengah. "Mega proyek itu jadi monumen bencana ekologis dan kini terbukti sangat sulit mengembalikannya ke kondisi awal," kata Farhan Helmy, Kepala Sekolah Thamrin School of Climate Change and Sustainability di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2015. Thamrin School meminta pemerintah berhati-hati serta membuka akses publik terhadap informasi terkait program Jokowi yang akan membagikan 9 juta hektare lahan pertanian kepada 4,5 juta petani marginal. Kami ingin program ini membawa maslahat untuk Indonesia secara umum dan petani kecil secara khusus. Selain itu, kata Farhan, Thamrin School mendorong pemerintahan Jokowi mengadopsi bentuk-bentuk pertanian berkelanjutan yang bersifat konservatif dan rehabilitatif pada program reforma agraria. Pernyataan Thamrin School yang disampaikan ke publik pada Kamis, 12 Maret 2015, berasal dari diskusi internal dengan para pakar dan praktisi. Institusi ini merupakan inisiatif multi-pihak untuk mendorong pemikiran kritis dan progresif tatakelola sumberdaya alam, lingkungan dan perubahan iklim yang adil, berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik. Penilik Thamrin School adalah Ari Mochamad, mantan Sekretaris Kelompok Kerja Adaptasi di Dewan Nasional Perubahan Iklim. Sejumlah ahli bergabung dalam Thamrin School. Yakni Dwi Andreas Santosa (dosen Fakultas Pertanian IPB), Togu Manurung (dosen Fakultas Kehutanan IPB), Alan F. Koropitan (dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, IPB), Fitrian Ardiansyah (manajer program di IDH-Sustainable Trade Initiative), Andy Simarmata (dosen UI), Fabby Tumiwa (pendiri Institute for Essential Services Reform), Jalal (aktif di Social Investment Indonesia), Mas Achmad Santosa (mantan deputi di UKP4), Parluhutan Manurung (BIG), Victor Remberth (National Manager Disaster Resource Partnership), Sita Supomo (direktur di Kemitraan), dan Perdinan (dosen Geofisika dan Meteorologi IPB). Dwi Andreas pernah menjadi anggota tim analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Proyek Lahan Gambut Sejuta hektare di Kalimantan Tengah. Guru Besar Bidang Bioteknologi IPB ini menjelaskan pemerintahan Orde Baru mengeluarkan dana Rp 3 triliun untuk mencetak sawah di atas lahan gambut itu. Proyek ambisius Soeharto untuk swasembada pangan ini gagal total dan menyebabkan bencana ekologis berupa kebakaran hebat di tahun 1997, hancurnya ekosistem dan hilangnya satwa dan fauna endemik. Pemerintahan Orde Reformasi kemudian melakukan rehabilitasi dengan mengeluarkan biaya Rp 3 triliun. "Proyek tersebut akhirnya tidak menghasilkan sawah, tetapi kerusakan ekologi luar biasa, yang benar-benar absurd. Termasuk hilangnya 56 juta meter kubik kayu yang entah kemana larinya,” kata Dwi Andreas yang menjadi reader atau pakar isu pertanian berkelanjutan Thamrin School. Memang, pada 27 Februari 2015, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin tapat terbatas kabinet mengenai ketersediaan lahan seluas 9 juta hektare yang akan dibagikan kepada rakyat selama lima tahun pemerintahannya. Seusai rapat, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menggelar konferensi pers.