Cadangan Terbukti Panas Bumi Pertamina 1.000 MW

Pekerja Pertamina Geothermal Energy melakukan kegiatan uji produksi sumur KRH-4/1 (Majalah Investor) Jakarta - PT Pertamina Geothermal Energy, anak usaha PT Pertamina (Perseroan) masih mempunyai proven reserve (cadangan terbukti) sebesar 1.000 megawatt (MW) dari wilayah kerja panas bumi yang belum dioptimalkan. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) menilai, dengan sinergitas antar badan usaha milik negara (BUMN), dukungan pendanaan…

Read More

Ini Aturan DPR yang Perbolehkan Menteri ESDM Melapor ke MKD

Ketua DPR Setya Novanto dan Menteri ESDM Sudirman Said TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai legal standing pelapor yakni Sudirman Said tidak perlu dipersoalkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasalnya, Fabby mengutip Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015 tentang tata beracara MKD. Tepatnya pada pasal 1 butir 10,…

Read More

Kasus Petral Ingin Dibawa ke Jalur Hukum, Pertamina Harus Berbekal Bukti Kuat

Kasus Petral Ingin Dibawa ke Jalur Hukum, Pertamina Harus Berbekal Bukti Kuat JAKARTA, - PT Pertamina (Persero) perlu memberikan bukti-bukti yang kuat secara hukum, jika ingin membawa kasus pengadaan minyak oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke jalur hukum. "Untuk membawa ini ke pro justitia diperlukan bukti hukum bahwa tindakan para pihak ketiga tersebut melanggar hukum Indonesia…

Read More

SKANDAL PETRAL : Pemerintah Diminta Agresif Usut Kasus Petral

SKANDAL PETRAL: Pemerintah Diminta Agresif Usut Kasus Petral TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit lebih lanjut hasil audit forensik Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2012-2014. Anggota Komisi Energi, Harry Poernomo, menyarankan pemerintah lebih agresif mengungkap dugaan pencurian duit oleh mafia minyak dan gas di Petral. Harry mengaku…

Read More

Hasil Audit Petral Dinilai Berdampak pada Harga BBM

Presiden Jokowi berencana menurunkan harga BBM pada Senin (5/10). REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendesak Pertamina dan Menteri ESDM, Sudirman Said membuka hasil audit forensik Petral ke publik. Sebab, menurut dia, jika memang ada kerugian negara, selain Pertamina yang paling terdampak, juga masyarakat yang tidak mendapatkan harga BBM…

Read More

Jangan Buru-buru Cabut Subsidi Listrik

Jangan sampai orang yang tidak tepat masih dapat subsidi. VIVA.co.id - Rencana pemerintah membenahi subsidi listrik khususnya penguna rumah tangga tahun depan, mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Kajian yang dilakukan pemerintah semakin jelas arahnya. Subsidi yang saat ini diberikan kepada rumah tangga yang menggunakan daya listrik sebesar 900 Volt Ampere (VA) kemungkinan akan dicabut. Sedangkan pengguna daya 450…

Read More

Proyek Listrik 35 Ribu MW Terancam tak Selesai

Presiden Jokowi meresmikan proyek listrik 35 ribu MW REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penundaan pengucuran penyertaan modal negara (PMN) kepada 23 badan usaha milik negara (BUMN) dinilai akan menghambat program listrik 35 ribu megawatt (MW). Hal ini karena, BUMN yang rencananya mendapat PMN terbesar adalah PT PLN (persero) dengan nilai Rp 10 triliun. Pengamat Energi Fabby Tumiwa menilai, nilai PMN…

Read More

Proyek Kelistrikan PLN Terancam Mangkrak

PLN membutuhkan anggaran hingga Rp 130 triliun per tahun. JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda penyertaan modal negara (PMN) terhadap 23 BUMN, termasuk ke PT PLN (Persero) dalam postur APBN 2016. Penundaan PMN itu dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja PLN, khususnya dalam upaya membangun pembangkit dan transmisi listrik baru dalam upaya meningkatkan produksi listrik nasional. Pasalnya,…

Read More

Subsidi Listrik yang Tidak Tepat Sasaran

Meteran listrik prabayar. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) Lebih dari 20 juta orang dianggap tak berhak dapat subsidi. VIVA.co.id - Pemerintah memutuskan mulai 1 Januari 2016, hanya orang miskin yang boleh menikmati subsidi listrik. Pemerintah pun memangkas anggaran subsidi listrik tahun depan, dari sebelumnya Rp66 triliun menjadi Rp37,31 triliun dengan kebijakan pemberian subsidi bagi 24,7 juta rumah tangga miskin dan…

Read More

Subsidi Listrik Bisa Dialokasikan untuk 9 Juta Rumah Tangga

  Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menghapus subsidi listrik yang salah sasaran kepada 23 juta pelanggan PLN per 1 Januari 2016. Kebijakan penghapusan ini dinilai baik karena alokasi subsidi itu bisa digunakan untuk menyediakan listrik kepada sembilan juta rumah tangga yang belum menikmati listrik. Pengamat Energi Fabby Tumiwa mengatakan, pencabutan…

Read More

Dipertanyakan, Cara PLN Data Warga Miskin

Meteran listrik prabayar. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) Ini terkait rencana PLN cabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA. VIVA.co.id - Perusahaan Listrik Negara berencana mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA dan subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang lebih layak. Namun, kalangan pengamat mempertanyakan cara memangkas subsidi listrik pada puluhan juta pelanggan listrik yang tak layak menerima…

Read More

Target Transmisi PLN Meleset, Listrik Tetap Aman

JAKARTA,02/12-KEBUTUHAN LISTRIK. Kilauan cahaya terlihat dari ketinggian di kawasan Jakarta Utara, Senin (02/12). PT PLN (Persero) membutuhkan dana kurang lebih Rp 400 triliun untuk membangun infrastruktur kelistrikan selama lima tahun ke depan. Direktur Utama PLN, Nur Pamudji menjelaskan, anggaran sebesar Rp 400 triliun tersebut mayoritas akan digunakan untuk membangun pembangkit istrik baru. Selain itu, PLN…

Read More