JAKARTA - Ketua Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendesak pemerintah agar segera merumuskan proses implementasi Suistainable Energy for All (SEfA) dengan membuat kajian cepat (analisa kesenjangan). Pasalnya menurut Fabby energi terbarukan dan energi modern masih lambat perkembangannya di Indonesia. "Indonesia relatif pasif dan terlambat dalam melaksanakan target akses universal pada layanan energi modern,…

Jakarta - Penjualan bisnis hilir migas PT Pertamina (Persero) elpiji subsidi 3 kg kepada nelayan sebagai sumber Bahan Bakar Gas (BBG) tidak terbentur dengan aturan pemerintah. Disinyalir kebijakan pemerintah mengenai barang subsidi akan membuat jumlah dan penyaluran elpiji 3 kg dibatasi. "Soal aturan itu tidak masalah, karena nelayan juga perlu subsidi. Kami akan koordinasikan agar elpiji…

JAKARTA - Saat ini, rasio elektrifikasi di Tanah Air sebesar 76,3 persen dan ditargetkan sampai akhir tahun meningkat menjadi 79,6 persen, salah satunya yang belum mendapatkan aliran listrik yakni pulau terluar di Indonesia. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana akan mengembangkan sektor kelistrikan di pulau-pulau kecil dan sedang di seluruh Indonesia yang hingga kini…

Indonesia sudah merdeka lebih dari 60 tahun. Namun, tidak semua rakyat Indonesia hidup berkecukupan. Iklim kemerdekaan belum dirasakan betul oleh seluruh rakyat Indonesia. Indikator mudahnya, sebagian besar rakyat Indonesia belum menikmati infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Berdasarkan data dari International Energy Agency (IEA) yang berpusat di Amerika, dari 237 juta penduduk Indonesia, 82…

JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta kepada Pemerintah agar sektor kelistrikan di daerah terpencil atau di pulau terluar di Tanah Air bisa menjadi prioritas utama. Ketua IESR Fabby Tumiwa mengatakan, yang belum mendapatkan akses kelistrikan di Tanah Air mencapai 14,7 juta rumah tangga. Namun Pemerintah malah fokus melistriki daerah Jawa dan sekitarnya untuk…

JAKARTA, PT PLN siap merealisasikan rencana impor listrik dari Serawak, Malaysia. Dalam waktu dekat, perusahaan pelat merah tersebut akan memulai konstruksi jaringan transmisi yang akan tersambung dengan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 86 kilometer. Nur Pamudji, Direktur Utama PT PLN, mengatakan, pihaknya telah melakukan penandatanganan kerja sama pembangunan interkoneksi jaringan listrik Kalimantan Barat-Serawak bersama Serawak Energy Berhad…

JAKARTA. PT PLN siap merealisasikan rencana impor listrik dari Serawak, Malaysia. Dalam waktu dekat, perusahaan pelat merah tersebut akan memulai konstruksi jaringan transmisi yang akan tersambung dengan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 86 kilometer. Nur Pamudji, Direktur Utama PT PLN mengatakan, pihaknya telah melakukan penandatangan kerjasama pembangunan interkoneksi jaringan listrik Kalimantan Barat-Serawak bersama Serawak Energy Berhad…

JAKARTA, Perwakilan Masyarakat Sipil Indonesia untuk Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) Internasional, Fabby Tumiwa, menyebutkan bahwa Indonesia bisa lepas dari keanggotaan EITI jika Indonesia tidak berkomitmen untuk menyampaikan laporan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan. Fabby mengatakan, EITI sendiri sebuah standar Internasional yang mengatur mengenai bagaimana pelaporan penerimaaan negara…

BISNIS.COM, JAKARTA---PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus mengendalikan pertumbuhan konsumsi listrik untuk mengantisipasi meningkatnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) mengatakan PLN harus melakukan pembatasan terhadap konsumsi listrik pelanggan golongan rumah tangga. Alasannya, konsumsi dari sektor tersebut melonjak paling tinggi diantara sektor lain, sementara rumah…

BISNIS.COM, JAKARTA-- Pemerintah diminta segera memberikan fasilitas fiskal kepada perusahaan yang berniat membangun kilang pengolahan, karena pembangunannya memerlukan investasi yang tinggi dengan keuntungan yang sedikit. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan besarnya investasi yang diperlukan untuk membangun kilang pengolahan menyebabkan pengusaha meminta insentif fiskal. Karenanya, pemerintah harus segera memutuskan apakah akan…

BISNIS.COM,JAKARTA - Pembangunan smelter (pemurnian mineral) untuk proses hilirisasi mineral cepat atau lambat tetap dilakukan. Pemerintah menetapkan tenggat waktu pembangunan smelter pada awal 2014. Namun, proses pembangunan tempat pemurnian mineral itu sebaiknya fleksibel, sesuai dengan industri mineral yang bersangkutan. Direktur Eksekutif Insititute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan langkah pemerintah untuk menaati UU No.4/2009 itu sudah…