Pengamat Ragukan Proyek Mobil Listrik Berjalan Mulus

Albi Wahyudi Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengendarai mobil listrik (Foto: Istimewa) Studi kelayakan mulai dari rencana bisnis, kesiapan infrastruktur serta persaingan dengan kendaraan berbahan bakar fosil masih perlu dikaji ulang. JAKARTA, Jaringnews.com - Kalangan pengamat menilai proyek mobil listrik nasional yang akan diproduksi massal, diprediksi tidak akan berjalan sukses, pasalnya dari berbagai studi kelayakan masih ada pertanyaan besar yang…

Read More

Garap Serius Panas Bumi Substitusi Pembangkit dengan BBM

JAKARTA, KOMPAS — Kelambanan dalam pengembangan panas bumi tidak semata karena rendahnya harga beli listrik, tetapi juga terkait masalah akses lahan, kelemahan tender, dan kapasitas pengembang yang mendapat wilayah kerja.Pemerintah harus serius mengatasi kendala ini. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Rabu (25/7), di Jakarta, kelam­banan pengembangan panas bu­mi bukan hanya karena rendah­nya harga…

Read More

Kaji Ulang Rencana Kenaikan TDL

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10 persen pada 2013, karena industri masih terpukul dengan kenaikan harga gas sebesar 50 persen. "Jika Pemerintah menaikkan TDL 10 persen pada tahun 2013, hal itu akan sangat memberatkan industri dalam negeri," kata Wakil Sekretaris Jenderal Apindo, Franky Sibarani, di Jakarta,…

Read More

Hemat Energi (Seharusnya) Bukan Basa Basi

Jakarta, IESR 28 Mei 2012. Jika tak ada halangan, rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan gerakan hemat energi pada hari Senin (28/05) di istana negara. Gerakan ini merupakan satu dari sekian banyak kebijakan yang sudah diwacanakan pemerintah untuk mengatasi masalah energi yang terjadi di Indonesia. Menanggapai rencana ini, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR),…

Read More

Pengamat Ragukan Rencana Pemerintah Hemat BBM

Ilustrasi : Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium ke mobil pelanggan di SPBU
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meragukan rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan energi. Ia berpendapat rencana yang dikabarkan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (28/5/2012) hanya sekadar imbauan saja.

Read More

Belanja Gas PLN Naik 63,4%

JAKARTA (IFT) - PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor kelistrikan, mengalokasikan dana sebesar US$ 2,01 miliar atau setara Rp 18,49 triliun untuk membeli gas sepanjang tahun ini, atau naik 63,4% dari tahun lalu US$ 1,23 miliar. Suryadi Mardjoeki, Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak dan Gas PLN, mengatakan kenaikan itu dipicu oleh peningkatan harga beli dan…

Read More

Pembatasan BBM Pemerintah Tidak Tegas Hemat Energi

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah tidak tegas dalam melakukan program penghematan energi nasional. Bahkan berbagai sektor yang mengalami pemborosan energi tidak pernah mendapat disinsentif. Karena itu, program hemat energi yang dicanangkan pemerintah terkesan sekadar pepesan kosong. Karena itu pula, beban anggaran negara untuk subsidi energi makin membengkak. Meski penghematan energi sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun…

Read More

Divestasi Saham Newmont. Perlu, Bentuk Konsorsium Nasional

Jakarta, Kompas - Jumat,27 April 2012 Pihak Indonesia, pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan swasta nasional, perlu membentuk konsorsium nasional untuk menguasai 51 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Untuk itu, renegosiasi kontrak perusahaan tambang itu harus dituntaskan serta kepentingan daerah perlu diakomodasi di bawah koordinasi pemerintah pusat. Pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)…

Read More

Pembatasan BBM Bersubsidi Tidak Efektif

Pengisian bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum 34.144.16, Pluit, Jakarta Utara, Rabu (25/4/2012). Pemerintah berencana membatasi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan 1500 cc ke atas mulai 1 Mei mendatang. Rencananya pembatasan tersebut diperuntukkan mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium untuk mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas dinilai tidak akan efektif. Alasannya, skenario pembatasan itu diperkirakan tidak akan menimbulkan penghematan volume BBM bersubsidi secara signifikan.

Read More