JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok masyarakat menengah diperkirakan akan paling terkena dampaknya jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan atau daya beli masyarakat dan kemampuan anggaran dalam menetapkan besaran kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam diskusi mengenai…

JAKARTA, KOMPAS.com — Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terbilang murah sehingga perilaku masyarakat pun tidak efisien. Hal ini disampaikan oleh Andie Megantara selaku Kepala Pusat Kebijakan Makro Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam acara seminar subsidi energi yang diadakan oleh Institute for Essential Services Reform di Jakarta, Selasa (5/7/2011). "(Harga) BBM kita lebih murah…

JAKARTA - Pemerintah menilai saat ini bukan lagi waktu yang tepat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah pun belum memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini. Dalam pandangan Kementerian Keuangan, Maret hingga Mei merupakan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM karena merupakan masamasa deflasi. Dengan demikian, kenaikan harga BBM bersubsidi…

JAKARTA, KOMPAS.com — Subsidi energi, di antaranya listrik dan bahan bakar minyak (BBM), mencapai 15-18 persen dari total realisasi APBN selama lima tahun terakhir. Bahkan, tahun depan, diperkirakan subsidi energi dapat mencapai lebih dari Rp 180 triliun. Tahun ini, anggaran subsidi BBM, liquid petroleum gas (LPG), dan listrik mencapai Rp 137 triliun. Angka tersebut diperkirakan…

Jakarta - Harga BBM di Indonesia masih sangat murah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN termasuk Vietnam. Begitu murahnya harga BBM di Indonesia, kerap menimbulkan praktik penyelundupan. "Harga BBM kita masih sangat murah dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andie Megantara dalam Workshop Reformasi Subsidi Energi di…

Jakarta - Masih besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah menjadi ganjalan bagi Indonesia untuk mendapatkan peringkat 'Investment Grade'. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Andie Megantara dalam diskusi soal subsidi energi yang dilakukan di Hotel Akmani, Jakarta, Selasa (5/7/2011). "Kita akan sulit masuk ke investment grade mengingat negara kita masih keseringan…

JAKARTA: Pemerintah disarankan tidak menurunkan margin keuntungan PT Perusahaan Listrik Negara pada 2012 mengingat BUMN itu masih membutuhkan investasi tinggi untuk mengamankan pasokan listrik. Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa mengatakan jika margin diturunkan, konsekuensinya adalah PLN akan lebih susah mencari pembiayaan. Apalagi alokasi subsidi listrik dalam pendapatan PLN masih sangat besar, yakni hampir sepertiganya. “Artinya, risiko keuangan PLN…

JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara mengaku sudah menjelaskan kepada konsorsium Marubeni tentang alasan tidak lolosnya konsorsium itu dalam tender PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW. Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengatakan pihaknya sudah menerima surat sanggahan yang dilayangkan konsorsium Marubeni pada minggu lalu itu. Namun menurut Dahlan, tidak ada argumen baru dalam surat sanggahan tersebut. “Sanggahan itu akan…

TEMPO Interaktif, Fabby Tumiwa menantang dua orang paruh baya dan seorang anak muda untuk menyebutkan aktivitas sehari-harinya. Peserta talkshow The Body Shop Green Lifestyle and Carbon Calculator di Jakarta itu pun menyebutkan satu per satu kegiatannya, mulai bangun tidur hingga istirahat pada malam hari. Hitung punya hitung, kegiatan mereka itu menghasilkan emisi karbon, dari 900…

JAKARTA--MICOM: Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) harus dilakukan pada konsumen rumah tangga khususnya golongan 450-900 VA. Golongan tersebut dianggap sebagai penerima kelompok penerima subsidi terbesar dan tidak dapat dikategorikan miskin. Hal itu diungkapkan pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa, Selasa (17/5). "Untuk konsumen rumah tangga, khususnya R1 450-900 VA memang perlu dinaikkan karena kelompok ini adalah penerima subsidi terbesar…

JAKARTA - Pengamat Kelistrikan Fabby Tumiwa mengungkapkan PT PLN (Persero) akan mengalami kesulitan lantaran menurunkan marginnya. Pasalnya PLN harus memenuhi sejumlah persyaratan (covenant) pinjaman. Ini terkait rencana Menteri Keuangan untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan menekan margin menurunkan kelayakan finansial PLN. "Selain itu, menurunkan margin akan menurunkan kelayakan finansial PLN," ungkap Fabby melalui pesan singkatnya kepada…

JAKARTA (Suara Karya): PT PLN (Persero) harus mempertimbangkan kredibilitas, pengalaman, dan profesionalisme kontraktor dalam menentukan pemenang tender pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa Tengah. Tender PLTU berkapasitas 2x1.000 megawatt (MW) ini akan dilakukan pada awal bulan depan. Ini guna mengantisipasi munculnya sejumlah masalah yang bisa membebani PLN di masa mendatang. Pasalnya, terdapat sejumlah perusahaan peserta tender…