JAKARTA (IFT) - Pemerintah memperkirakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 2,5 triliun per tahun dari penurunan konsumsi listrik sebesar 27% dari kondisi normal. Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan target tersebut akan dicapai dengan diterapkannya Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air di seluruh instansi pemerintahan maupun lembaga…

JAKARTA (IFT) - Indonesia akan mengimpor listrik dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan. Bambang Dwiyanto, Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN, mengatakan impor listrik itu akan dimulai pada Juli 2014. "Rencana jual beli listrik antara dua sistem kelistrikan di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia) berlangsung selama 25 tahun yang akan terbagi dalam…

JAKARTA- PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, menargetkan konsumsi bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik mencapai 3,36 juta kiloliter di semester II atau turun 59,57% dari realisasi konsumsi bahan bakar minyak semester I sebesar 5,64 juta kiloliter. M Suryadi Mardjoeki, Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak PLN, mengatakan penurunan konsumsi didorong mulai…

JAKARTA (Pos Kota) – Pengamat listrik Faby Tumiwa mengungkapkan hemat listrik dan bahan bakar minyak (BBM) sudah merupakan satu keharusan. “Apalagi bagi instansi atau lembaga negara tidak boleh boros memakai listrik maupun BBM,” katanya saat diminta komentarnya seputar pencanangan kembali hemat energi oleh Presiden SBY, Senin (18/7). Justru instansi dan lembaga negara, menurutnya, harus lebih hemat…

JAKARTA - Rencana Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk melakukan moratorium pembangunan mal, disebut dapat mengurangi konsumsi listrik mencapai 10-15 persen. "Moratorium pembangunan mal yang diwacanakan Fauzi Bowo, saya pikir terjadi karena pertimbangan jumlah pusat belanja di Jabodetabek yang sudah terlalu banyak. Sehingga kalau ini jadi dilakukan bisa mengurangi konsumsi listrik sekira 10-15 persen," ungkap Pengamat Kelistrikan…

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok masyarakat menengah diperkirakan akan paling terkena dampaknya jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan atau daya beli masyarakat dan kemampuan anggaran dalam menetapkan besaran kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam diskusi mengenai…

JAKARTA, KOMPAS.com — Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terbilang murah sehingga perilaku masyarakat pun tidak efisien. Hal ini disampaikan oleh Andie Megantara selaku Kepala Pusat Kebijakan Makro Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam acara seminar subsidi energi yang diadakan oleh Institute for Essential Services Reform di Jakarta, Selasa (5/7/2011). "(Harga) BBM kita lebih murah…

JAKARTA - Pemerintah menilai saat ini bukan lagi waktu yang tepat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah pun belum memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini. Dalam pandangan Kementerian Keuangan, Maret hingga Mei merupakan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM karena merupakan masamasa deflasi. Dengan demikian, kenaikan harga BBM bersubsidi…

JAKARTA, KOMPAS.com — Subsidi energi, di antaranya listrik dan bahan bakar minyak (BBM), mencapai 15-18 persen dari total realisasi APBN selama lima tahun terakhir. Bahkan, tahun depan, diperkirakan subsidi energi dapat mencapai lebih dari Rp 180 triliun. Tahun ini, anggaran subsidi BBM, liquid petroleum gas (LPG), dan listrik mencapai Rp 137 triliun. Angka tersebut diperkirakan…

Jakarta - Harga BBM di Indonesia masih sangat murah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN termasuk Vietnam. Begitu murahnya harga BBM di Indonesia, kerap menimbulkan praktik penyelundupan. "Harga BBM kita masih sangat murah dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andie Megantara dalam Workshop Reformasi Subsidi Energi di…

Jakarta - Masih besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah menjadi ganjalan bagi Indonesia untuk mendapatkan peringkat 'Investment Grade'. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Andie Megantara dalam diskusi soal subsidi energi yang dilakukan di Hotel Akmani, Jakarta, Selasa (5/7/2011). "Kita akan sulit masuk ke investment grade mengingat negara kita masih keseringan…

JAKARTA: Pemerintah disarankan tidak menurunkan margin keuntungan PT Perusahaan Listrik Negara pada 2012 mengingat BUMN itu masih membutuhkan investasi tinggi untuk mengamankan pasokan listrik. Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa mengatakan jika margin diturunkan, konsekuensinya adalah PLN akan lebih susah mencari pembiayaan. Apalagi alokasi subsidi listrik dalam pendapatan PLN masih sangat besar, yakni hampir sepertiganya. “Artinya, risiko keuangan PLN…