JAKARTA--MICOM: Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) harus dilakukan pada konsumen rumah tangga khususnya golongan 450-900 VA. Golongan tersebut dianggap sebagai penerima kelompok penerima subsidi terbesar dan tidak dapat dikategorikan miskin. Hal itu diungkapkan pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa, Selasa (17/5). "Untuk konsumen rumah tangga, khususnya R1 450-900 VA memang perlu dinaikkan karena kelompok ini adalah penerima subsidi terbesar…

JAKARTA - Pengamat Kelistrikan Fabby Tumiwa mengungkapkan PT PLN (Persero) akan mengalami kesulitan lantaran menurunkan marginnya. Pasalnya PLN harus memenuhi sejumlah persyaratan (covenant) pinjaman. Ini terkait rencana Menteri Keuangan untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan menekan margin menurunkan kelayakan finansial PLN. "Selain itu, menurunkan margin akan menurunkan kelayakan finansial PLN," ungkap Fabby melalui pesan singkatnya kepada…

JAKARTA (Suara Karya): PT PLN (Persero) harus mempertimbangkan kredibilitas, pengalaman, dan profesionalisme kontraktor dalam menentukan pemenang tender pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa Tengah. Tender PLTU berkapasitas 2x1.000 megawatt (MW) ini akan dilakukan pada awal bulan depan. Ini guna mengantisipasi munculnya sejumlah masalah yang bisa membebani PLN di masa mendatang. Pasalnya, terdapat sejumlah perusahaan peserta tender…

Oleh Nurseffi Dwi Wahyuni 29-03-2011 Bali membutuhkan pasokan listrik dari Jawa saat beban puncak. (IFT/STANLIE) JAKARTA (IFT) – Bank Pembangunan Asia (ADB) siap memberikan pinjaman kepada PT PLN (Persero) untuk proyek pembangunan kabel listrik atas laut (overhead crossing) yang menghubungkan pulau Jawa dan Bali senilai US$ 200 juta, kata direktur perusahaan. PLN saat ini mengalokasikan dana sebesar US$ 70…

JAKARTA (IFT) - PT PLN (Persero) mengklaim bisa menghemat biaya produksi listrik sekitar Rp 1,4 miliar dari pelaksanaan program Earth Hour yang diselenggarakan serempak pada Sabtu (26/3) mulai pukul 20.30-21.30 WIB. Bambang Dwiyanto, Manajer Komunikasi korporat PLN, mengatakan kegiatan itu telah mampu menurunkan beban listrik di sistem Jawa Bali dan Sumatera sebesar 700 Megawatt. Beban listrik…

Kompas.com - Isu keselamatan energi nuklir kembali menghangat karena kecelakaan di PLTN Fukushima Daiichi, Jepang, 11 Maret lalu. Sikap pro dan kontra terhadap penggunaan energi nuklir tidak hanya muncul di masyarakat, tetapi juga di pemerintahan. Menurut Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Imam Hindargo, sebelum menggunakan energi nuklir, optimalkan dahulu sumber energi terbarukan. ”Jangan ke energi…

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menurunkan tarif listrik bagi golongan pelanggan industri pada pukul 23.00-07.00 untuk mengalihkan beban daya waktu beban puncak dinilai tidak efektif. Oleh karena, peningkatan daya pada beban puncak justru didominasi pada kelompok pelanggan rumah tangga dan bisnis dan tidak semua industri memiliki tingkat konsumsi listrik tinggi. "Penerapan kebijakan…

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah asosiasi pengusaha menolak rencana pembatalan kebijakan pencabutan kenaikan maksimal tarif dasar listrik atau capping 18 persen bagi pelanggan bisnis dan industri. Sebab, hal ini dinilai akan berdampak buruk bagi iklim investasi dan melanggengkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Ellen Hidayat, Jumat…

JAKARTA--MICOM: Wacana penambahan subsidi listrik sebesar Rp2,3 triliun dari asumsi APBN 2011 Rp40,7 triliun dinilai tidak tepat sarsaran. Lebih baik, subsidi tersebut dialihkan untuk penambahan infrastruktur listrik di pedesaan mengingat baru 65% masyarakat Indonesia yang sudah menikmati listrik. Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa selaku pengamat kelistrikan di Jakarta,…

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didesak untuk membatalkan proyek pengadaan dan pemasangan solar home system (SHS) tahun 2010 karena proyeknya 'berbau' korupsi.

Oleh: Fabby Tumiwa -

Direksi baru PLN sebetulnya sudah meningkatkan batas sebelumnya yang dua minggu. Namun saat ini cadangan yang hanya 10 hari cukup mengkhawatirkan. Ini sudah lampu kuning.

JAKARTA, SELASA - Tulus Abadi, anggota Tim Peningkatan Efisiensi Ketenagalistrikan, berpendapat, kebijakan pemerintah yang mengatur penggunaan listrik bagi pelanggan industri kurang tepat. Sebab, pelanggan listrik industri hanya sekitar 40 persen. "Seharusnya, program serupa juga diterapkan untuk pelanggan listrik rumah tangga. Konsumsi listrik pelanggan rumah tangga lebih tinggi," kata tulus di Jakarta, Selasa (15/7). Hal senada juga diungkapkan…