JAKARTA – Rendahnya penyerapan dana yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk proyek infrastruktur kelistrikan selama 2012 dinilai akibat lemahnya sinergi pemerintah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ) dengan PT PLN (Persero). Fabby Tumiwa, Direktur Direktur Eksekutif Insitute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan pemerintah harus mengevaluasi program pembangunan infrastruktur listrik yang…

JAKARTA – PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, akan melelang proyek transmisi listrik Sumatera Selatan-Bangka senilai Rp 1,3 triliun. Nur Pamudji, Direktur Utama PLN, mengatakan pasokan listrik itu untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Bangka. “Dananya dari APLN (anggaran PLN). Transmisi itu akan mengalirkan listrik 2x100 megawatt,” kata dia kepada Finance Today. Menurut Nur,…

Lapangan Migas Blok Mahakam. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya lapangan migas yang tidak menghasilkan dinilai dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan investasi di sektor hulu migas. Ini dikarenakan pihak investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di kegiatan eksplorasi migas di Indonesia. Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Insitute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa pada Republika, Senin (28/1).…

JAKARTA, KOMPAS.com -Kenaikan tarif listrik memang tidak dapat dihindarkan untuk menekan subsidi listrik. Dampaknya terhadap inflasi juga telah diperhitungkan aman. Namun, pelayanan PT PLN perlu ditingkatkan agar tidak terjadi lagi pemadaman listrik tahun depan.

JAKARTA (IFT) – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menuturkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) nasional idealnya tuntas dilakukan pada 2028. Oktaufik, Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi BPPT, menilai PLTN ideal beroperasi pada 2028 karena kebutuhan energi nasional saat itu sangat besar, sementara pengembangan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik berjalan lambat dan…

JAKARTA (IFT)- Pemerintah kemungkinan besar memilih opsi kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata 4,3% per tiga bulan mulai Januari 2013 dari tiga opsi yang direncanakan. Satya Zulfanitra, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan opsi kenaikan per tiga bulan cenderung dipilih karena dianggap tidak memberatkan masyarakat dan…

Minimal satu juta kl BBM subsidi atau setara Rp 1,7 triliun bisa diselamatkan dengan penggunaan sistem SMP. JAKARTA (IFT)- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permintaan pemerintah menambah kuota bahan bakar (BBM) subsidi 1,23 juta kilo liter (kl), terdiri atas premium 500 ribu kl dan solar 730 ribu kl. Namun, persetujuan mendapat catatan keras DPR yang…

JAKARTA–Pemerintah harus bisa memastikan pemenuhan kebutuhan energi primer untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan industri, seiring dengan persaingan yang semakin ketat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat energi, Fabby Tumiwa, menilai PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) diusulkan menjadi perusahaan energi. Sebab, hal itu akan menjamin pasokan energi ke depan sehingga ketersediaan listrik dalam negeri aman.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pengamat energi Fabby Tumiwa menghimbau kepada pemerintah untuk membuat kebijakan pembatasan eksport batubara. Pasalnya menurut Fabby Tumiwa pasokan batubara diperuntukan pembangkit listrik daripada eksport batubara

Transparansi struktur biaya TTL PLN dipertanyakan. JAKARTA, Jaringnews.com – Rencana Pemerintah menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) sebesar 15% pada tahun 2013 secara bertahap untuk golongan pelanggan diatas 900 VA harus dibarengi dengan transparansi struktur biaya TTL PLN. “Subsidi diberikan kepada rakyat miskin dan daerah tertinggal,” kata Direktur Eksekutif Institute For Essential Services Reform (IERS) Fabby Tumiwa dalam Diskusi Publik  Rasionalisasi…

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Dahlan Iskan, selaku mantan Direktur Utama PLN mengungkapkan terlambatnya proyek pembangkit listrik 10.000 Megawatt (MW) tahap pertama juga menjadi akar terjadinya inefisiensi sebesar Rp37,6 triliun di tubuh PLN pada masa kepemimpinannya seperti ditemukan BPK.