Albi Wahyudi
Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengendarai mobil listrik (Foto: Istimewa)
Studi kelayakan mulai dari rencana bisnis, kesiapan infrastruktur serta persaingan dengan kendaraan berbahan bakar fosil masih perlu dikaji ulang.
JAKARTA, Jaringnews.com - Kalangan pengamat menilai proyek mobil listrik nasional yang akan diproduksi massal, diprediksi tidak akan berjalan sukses, pasalnya dari berbagai studi kelayakan masih ada pertanyaan besar yang…
JAKARTA, KOMPAS — Kelambanan dalam pengembangan panas bumi tidak semata karena rendahnya harga beli listrik, tetapi juga terkait masalah akses lahan, kelemahan tender, dan kapasitas pengembang yang mendapat wilayah kerja.Pemerintah harus serius mengatasi kendala ini.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Rabu (25/7), di Jakarta, kelambanan pengembangan panas bumi bukan hanya karena rendahnya harga…
Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10 persen pada 2013, karena industri masih terpukul dengan kenaikan harga gas sebesar 50 persen.
"Jika Pemerintah menaikkan TDL 10 persen pada tahun 2013, hal itu akan sangat memberatkan industri dalam negeri," kata Wakil Sekretaris Jenderal Apindo, Franky Sibarani, di Jakarta,…
JAKARTA - Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang paling boros mengonsumsi energi fosil. Indikasi itu terlihat dari angka elastisitas dan intensitas energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Sektor transportasi berkontribusi paling besar terhadap pemborosan energi yang tidak terbarukan itu.
Jakarta, IESR 28 Mei 2012. Jika tak ada halangan, rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan gerakan hemat energi pada hari Senin (28/05) di istana negara.
Gerakan ini merupakan satu dari sekian banyak kebijakan yang sudah diwacanakan pemerintah untuk mengatasi masalah energi yang terjadi di Indonesia.
Menanggapai rencana ini, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR),…
JAKARTA: Sebanyak 23 perusahaan industri ekstraktif di Indonesia dinilai masih tertutup soal pendapatan maupun pembayaran pajak dalam kerangka Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) padahal tenggat waktu pelaporan mengenai hal tersebut adalah 31 Maret 2012.
JAKARTA (IFT) - PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor kelistrikan, mengalokasikan dana sebesar US$ 2,01 miliar atau setara Rp 18,49 triliun untuk membeli gas sepanjang tahun ini, atau naik 63,4% dari tahun lalu US$ 1,23 miliar. Suryadi Mardjoeki, Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak dan Gas PLN, mengatakan kenaikan itu dipicu oleh peningkatan harga beli dan…
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah tidak tegas dalam melakukan program penghematan energi nasional. Bahkan berbagai sektor yang mengalami pemborosan energi tidak pernah mendapat disinsentif.
Karena itu, program hemat energi yang dicanangkan pemerintah terkesan sekadar pepesan kosong. Karena itu pula, beban anggaran negara untuk subsidi energi makin membengkak.
Meski penghematan energi sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun…
KINERJA dan pelayanan PTPLN (Persero), seperti sering terjadi pemadaman tidak terencana dan tidak ada pemberitahuan ke konsumen, harus segera dibenahi. Salah satunya dengan membangun kembali Gardu Induk Ekstra Tegangan Tinggi (Gitet).Jakarta, Kompas - Jumat,27 April 2012
Pihak Indonesia, pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan swasta nasional, perlu membentuk konsorsium nasional untuk menguasai 51 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.
Untuk itu, renegosiasi kontrak perusahaan tambang itu harus dituntaskan serta kepentingan daerah perlu diakomodasi di bawah koordinasi pemerintah pusat.
Pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)…