Kebijakan energi dalam negeri juga tidak cepat untuk melakukan transisi — terutama untuk energi surya, yang merupakan sumber utama dalam jalur Indonesia menuju net zero — kata Daniel Kurniawan, seorang peneliti yang berfokus pada surya untuk Institute for Essential Services Reform.
Baca selengkapnya di AP News.
Perkembangan transisi energi di Indonesia
Peluang percepatan transisi energi
Jakarta, 15 Desember 2022- Tahun 2022 akan ditutup dengan pencapaian target bauran primer energi terbarukan yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hadirnya dukungan internasional, peningkatan dan perbaikan peraturan terkait insentif dan proses pengadaan energi terbarukan, serta adanya pipeline proyek yang siap dikembangkan dapat menjadi pendorong melesatnya pertumbuhan energi terbarukan di 2023.
Institute for Essential Services Reform (IESR) didukung oleh Bloomberg Philanthropies kembali merilis laporan utamanya Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2023 yang memantau, menganalisis, dan memproyeksikan perkembangan transisi energi di Indonesia. Laporan IETO menemukan bahwa pangsa energi terbarukan dalam bauran energi primer Indonesia menurun dari 11,5% pada 2021 menjadi 10,4% pada 2022. Hal ini disebabkan pangsa batubara meningkat ke level tertinggi sepanjang masa sebesar 43%, membuat target 23% pada tahun 2025 akan sulit diraih jika pemerintah tidak segera memperkuat komitmen politiknya terhadap pengembangan energi terbarukan.
“Ada perbedaan kontras antara ambisi dan realisasi perkembangan energi terbarukan. Ada komitmen untuk mengakselerasi pemanfaatan energi terbarukan tapi masih ada perbedaan persepsi dan prioritas berbagai pembuat kebijakan tentang bagaimana proses transisi dilakukan. Ini terlihat pada keputusan meniadakan feed in tariff pada Perpres 112/2022 dan penolakan terhadap klausula power wheeling pada perumusan RUU EBET, serta keputusan mempertahankan subsidi batubara dalam bentuk harga Domestic Market Obligation (DMO). Untuk melaksanakan transisi energi yang efektif, pemerintah harus punya kesatuan posisi dan menetapkan no-regret target,” ungkap Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.
IETO 2023 juga menyoroti pencapaian investasi energi terbarukan yang masih kurang dari target yang ditetapkan pemerintah hanya mencapai USD 1,35 miliar sampai Q3 2022, hanya 35% dari target tahun ini sebesar USD 3,97 miliar. Menurut IESR, iklim investasi perlu diperbaiki dengan memperbanyak dukungan finansial untuk pengembang energi terbarukan, proses pengadaan yang lebih jelas, skema tarif jelas, proses perizinan lebih singkat dan jelas, mengurangi hambatan masuknya investor asing, dan meningkatkan akses ke modal dengan suku bunga yang lebih rendah.
Selain itu, penyediaan ruang yang lebih luas bagi integrasi energi terbarukan dalam sistem energi Indonesia harus segera dilakukan.
“Hal yang dapat dilakukan untuk memberikan ruang bagi penetrasi energi terbarukan, selain dari melakukan pensiun dini PLTU, adalah dengan mengoperasikan PLTU secara fleksibel. Secara teknis, pengoperasian ini akan membutuhkan perubahan di dalam komponen-komponen utama PLTU. Namun, tidak kalah penting, pengoperasian secara fleksibel akan membutuhkan fleksibilitas dalam hal perjanjian jual beli listrik dan kontrak suplai bahan bakar. Menurut IEA, dengan membuat kontrak-kontrak ini lebih ‘luwes’ akan terdapat penghematan sebesar 5% dari total biaya operasi selama setahun atau setara USD 0,8 miliar. Grid Code juga harus dibuat lebih detail. Hal ini juga mutlak diperlukan agar operator memiliki pedoman regulasi pengoperasian secara fleksibel, ” jelas Raditya Wiranegara, salah satu penulis utama IETO, yang juga merupakan Peneliti Senior IESR.
Di sisi lain, sektor transportasi dan industri menjadi krusial untuk dilakukan dekarbonisasi dengan cepat. Di sektor transportasi, terdapat tren yang menarik pada adopsi kendaraan listrik yang meningkat. Terlihat dari jumlah kendaran roda dua dan tiga yang naik hampir lima kali lipat dari 5.748 unit pada 2021 menjadi 25.782 unit pada 2022. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih jauh dari target Nationally Determined Contributions (NDCs) yang menetapkan 13 juta kendaraan roda dua dan tiga di 2030.
Agar adopsi kendaraan listrik semakin masif, maka pemerintah perlu membangun ekosistem kendaraan listrik, meliputi pembangunan infrastruktur pengisian daya yang memadai, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen, serta memberikan insentif atau subsidi.
“Pemerintah perlu mendorong penciptaan ekosistem transisi energi di semua sektor energi, salah satunya adalah menciptakan level playing field antara energi fosil dan alternatif teknologi rendah karbon & energi terbarukan. Langkah awal yang perlu dikaji adalah bagaimana subsidi dan kompensasi energi saat ini bisa dialihkan untuk pemberian insentif untuk pengembangan energi terbarukan dan adopsi teknologi rendah karbon dan disaat yang bersamaan tetap membantu menjaga kesejahteraan masyarakat. Contoh yang menarik adalah subsidi pembelian motor listrik, sebagai upaya mengalihkan subsidi BBM,”ungkap Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi, IESR.
Penggunaan energi fosil di sektor industri telah menyumbang sekitar 20% total emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi Indonesia. Peningkatan efisiensi proses dan efisiensi energi serta penggantian bahan bakar telah diterapkan oleh beberapa industri intensif energi untuk mengurangi emisinya.
“Implementasi CCUS dapat menjadi strategi jangka pendek yang penting dalam mengurangi emisi proses di industri semen, pupuk, dan baja, tetapi belum dimulai. Sektor industri perlu pula mengembangkan teknologi rendah karbon alternatif, seperti amonia berbasis elektrolisis untuk pupuk dan proses direct reduction iron-electric arc furnace (DRI-EAF) berbasis hidrogen untuk pembuatan besi. Saat ini, pengembangan teknologi rendah karbon di sektor industri sebagian besar masih dalam tahap awal MoU dan kesepakatan studi bersama,” jelas Raditya.
IESR mendorong pemerintah untuk mencapai bauran energi terbarukan 100% dalam bauran energi primer di tahun 2050 dan bauran energi terbarukan lebih dari 40% di sektor ketenagalistrikan pada 2030. Apabila pemerintah dapat memanfaatkan peluang dan dukungan yang telah disebutkan di atas, maka daya tarik dan bauran energi terbarukan pasti akan meningkat.Terbit sejak 2017 dengan Indonesia Clean Energy Outlook (ICEO) yang kemudian bertransformasi menjadi Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) di 2019. Selain IETO 2023 yang telah memasuki edisi keenam, IESR juga menerbitkan secara terpisah. Indonesia Sustainable Finance Outlook atau ISFO dan Indonesia Solar Energy Outlook atau ISEO pada 2022. Sementara laporan
Pendahuluan
Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16/2016. Sebagai hasilnya, Indonesia terikat secara hukum untuk berkontribusi dalam perjuangan global perubahan iklim melalui upaya dan tindakan yang ambisius dalam memitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan membatasi peningkatan suhu global rata-rata di bawah 1,5 derajat C. Dalam salah satu hasil model iklim IPCC untuk jalur yang kompatibel dengan 1,5 derajat C, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global harus turun 45% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2010 dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Saat ini, Indonesia termasuk dalam 10 besar penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) dan masih diproyeksikan untuk meningkatkan emisinya, dengan sektor energi sebagai penyumbang GRK tertinggi pada tahun 2030.
Dengan pangsa pembangkit listrik sebesar 66% pada tahun 2021, pembangkit listrik tenaga batubara telah menjadi penyumbang utama emisi sektor energi (sekitar 40%), dan bahkan 90% dari emisi sektor listrik. RUPTL PLN terbaru (RUPTL hijau) masih mempertimbangkan penambahan 13,8 GW PLTU Batubara dalam satu dekade ke depan. Porsi energi terbarukan hanya akan meningkat menjadi sekitar 24% pada tahun 2030 menurut rencana yang sama, yang mengakibatkan peningkatan emisi sektor listrik (dan sektor energi) secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini jelas bertentangan dengan mandat Perjanjian Paris.
Menurut studi Institute for Essential Services Reform (IESR), secara teknis dan ekonomis, emisi sektor energi di Indonesia layak secara teknis dan ekonomis agar sesuai dengan Persetujuan Paris dan mencapai emisi nol pada tahun 2050. Salah satu tonggak penting adalah bahwa pangsa energi terbarukan dalam pembangkit listrik harus mencapai hampir setengahnya pada tahun 2030. Pada saat yang sama, elektrifikasi sektor transportasi dan industri juga akan meningkatkan pertumbuhan permintaan listrik total dan menciptakan ruang serta fleksibilitas yang diperlukan untuk integrasi energi terbarukan (variabel) yang tinggi. Dengan pertumbuhan permintaan listrik yang tinggi, kapasitas energi terbarukan dan pengembangan jaringan serta interkoneksi harus dikerahkan dalam kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai 140 GW pada tahun 2030 (peningkatan empat belas kali lipat dari kapasitas saat ini).
Namun, integrasi energi terbarukan yang tinggi dalam sistem jaringan listrik berbasis kepulauan di Indonesia dianggap menantang. Perencanaan sistem tenaga listrik saat ini masih melihat sebagian kecil energi terbarukan, terutama energi terbarukan variabel (surya dan angin), yang akan beroperasi dalam sepuluh tahun ke depan. Selain itu, PLN sebagai operator jaringan listrik memiliki pengalaman yang terbatas dalam mengoperasikan jaringan listrik dengan porsi energi terbarukan yang tinggi. Studi dan pemodelan yang menunjukkan analisis tekno-ekonomi yang terperinci tentang pengoperasian energi terbarukan dengan porsi yang tinggi dalam sistem jaringan listrik nasional juga masih terbatas.
Masih banyak tantangan lain yang perlu dihadapi. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis komparatif perencanaan sistem tenaga listrik saat ini dengan perencanaan yang selaras dengan jalur 1,5 derajat C. Memahami perbedaan dalam hal biaya, tantangan teknis, pengurangan emisi, dan kelayakan dapat memperluas pilihan dalam perencanaan sistem tenaga listrik di masa depan di negara ini. Lebih jauh lagi, sebagaimana studi IESR Dekarbonisasi Mendalam Sistem Energi Indonesia menunjukkan, Indonesia dapat memperoleh manfaat tambahan seperti harga yang lebih kompetitif serta manfaat sosial-ekonomi lainnya (pekerjaan ramah lingkungan), sambil mengatasi krisis iklim secara bersamaan.
Dengan latar belakang ini, IESR telah menyelesaikan analisis perencanaan sistem tenaga listrik, rencana perluasan kapasitas, dan uji keandalan sistem tenaga listrik dengan menggunakan PLEXOS dan DIgSILENT yang bertujuan untuk mengintegrasikan energi terbarukan untuk mengurangi emisi GRK secara keseluruhan dari sektor ini. IESR akan mengadakan webinar untuk meluncurkan laporan tersebut berjudul “Enabling high share of renewable energy in Indonesia’s power system by 2030: Alternative electricity development plan compatible with the Paris Agreement”, dan mengundang para pemangku kepentingan terkait untuk berdiskusi dan menyusun rekomendasi untuk dekarbonisasi sistem tenaga listrik.
Tujuan
Tujuan dari peluncuran laporan dan webinar diskusi adalah sebagai berikut:
“Enabling High Share of RE in Indonesia Power System”
221124-Alternative-RUPTL-1“Enabling High Share of RE in Indonesia Power System”
221124-0016-PPT-Keynote-Speech-IESR-1
Bali, 15 November 2022 – Mewujudkan transisi energi berkeadilan memerlukan dukungan dan partisipasi banyak pihak, baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Para pengusaha listrik swasta yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) pada euforia KTT G20 mendeklarasikan dukungan dan kesiapannya untuk bertransformasi menuju sistem ketenagalistrikan yang ramah lingkungan. Hal ini merupakan bagian dari i salah satu isu prioritas G20.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana dalam acara IPP Dialogue on Energy Transition, yang diselenggarakan oleh APLSI dan Institute for Essential Services Reform (IESR), menegaskan bahwa Indonesia serius untuk bertransisi menuju sistem energi yang lebih rendah karbon dan berkelanjutan.
“Melalui Perpres 112/2022, Indonesia berencana untuk tidak menambah PLTU baru setelah tahun 2030 kecuali PLTU-PLTU yang sudah kontrak dan dalam masa konstruksi,” Rida menjelaskan.
Dirinya melanjutkan, bahwa hasil studi Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 16,8 GW PLTU di 33 lokasi yang dapat dipensiunkan. Namun saat ini kendala finansial masih menghambat sebab biaya yang dibutuhkan untuk mempensiunkan PLTU akan semakin banyak jika pensiun PLTU dilakukan secepat mungkin.
Modeler IEA, Thomas Spencer mengingatkan bahwa penghentian operasi PLTU bukanlah tujuan akhir dari transisi energi.
“Tentu penghentian PLTU bukanlah tujuan utama dari transisi energi. Adanya kerangka kebijakan, ekosistem lokal dan investasi yang memungkinkan Indonesia mengambil keuntungan dari energi terbarukan yang lebih murah harus menjadi tujuan utama transisi energi di Indonesia,” tutur Thomas.
Direktur Program Pembinaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Wanhar kembali menyatakan pentingnya ketersediaan pembiayaan yang terjangkau selama proses transisi energi di Indonesia.
“Untuk menghentikan PLTU kita perlu meremajakan jaringan (grid), memastikan harga listrik dari energi terbarukan terjangkau, dan listrik tersedia bagi semua,” jelasnya.
Untuk mendapatkan bunga yang rendah untuk pembiayaan transisi energi adalah satu tantangan lain. Martin Syquia, Deputy Chief Finance Officer ACEN Filipina, membagikan pengalamannya dalam meyakinkan berbagai pihak untuk meninggalkan batubara.
“Memberikan pemahaman kepada investor dan pemilik modal tentang risiko jika tetap berinvestasi pada batubara itu sulit. Di sisi lain, proyek pengembangan energi terbarukan belum bankable sebab tidak mendapat pendanaan yang murah,” jelas Martin.
Instrumen pendanaan berbasis pasar, dengan memodifikasi skema energy transition mechanism (ETM) milik ADB akhirnya dikembangkan oleh ACEN dengan menggandeng sejumlah bank sebagai lender.
Dialog dilanjutkan dengan diskusi panel yang banyak membahas tentang strategi pendanaan transisi energi Indonesia. Skenario apa yang saat ini sudah terlihat hingga, hal-hal apa saja yang perlu diwaspadai dari proses transisi energi.
Pradana Murti, Direktur PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), menyatakan tantangan transisi energi ini besar karena hal ini menyangkut transformasi ekonomi.
“Pada dasarnya kami melihat ini bukan sekedar transformasi di sistem energi namun transformasi ekonomi secara besar-besaran terutama untuk daerah penghasil fosil (batubara) yang menggantungkan ekonominya selama ini pada komoditas tersebut,” terang Pradana.
Hal ini diakui oleh David Elzinga, Senior Energy Specialist ADB, bahwa batubara dan PLTU telah menggerakkan ekonomi berbagai negara di dunia, sayangnya pertumbuhan ekonomi ini harus dibayar mahal dengan adanya perubahan iklim.
“ADB terus mendukung transisi energi menuju net-zero emission dan memastikan proses penghentian operasi PLTU berjalan lancar, dengan prinsip fair and ambitious sehingga kebutuhan untuk pensiun PLTU berjalan beriringan dengan kebutuhan listrik dan pertumbuhan ekonomi,” kata David.
Arthur Simatupang, Ketua Umum APLSI, menjelaskan bahwa APLSI berkeinginan untuk mengoptimalkan peran swasta sebagai mitra pemerintah dalam membangun sistem kelistrikan yang handal berdasarkan transisi energi yang berkeadilan (just energy transition) dengan melakukan diversifikasi investasi pembangkit dari berbagai sumber energi yang bersifat terbarukan yang potensinya sangat besar di Indonesia.
“Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mendukung rencana Pemerintah Indonesia dan kebijakannya yang mendorong dekarbonisasi dan transisi energi dan siap melakukan transformasi agar tetap berkontribusi dalam kelistrikan nasional yang mandiri, semakin ramah lingkungan dan berkelanjutan, demi mendukung target Net Zero Emissions Pemerintah Indonesia,” ungkap Arthur dalam deklarasi Inisiatif Transisi Energi Berkeadilan oleh Produsen Listrik Swasta Indonesia.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR menekankan pentingnya untuk membuat project pipeline energi terbarukan untuk menjamin ketahanan energi.
“Dalam studi IESR dan University of Maryland, untuk selaras dengan Persetujuan Paris Indonesia harus mempensiunkan 9,2GW PLTU yang 50% dimiliki oleh swasta (IPP). Maka kami menilai keterlibatan IPP disini penting,” tutur Fabby.
Fabby juga menambahkan bahwa transisi yang berkeadilan tidak akan terjadi dengan mudah. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama, kolaborasi, dan komitmen dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan.
Raditya Wiranegara (kanan), Peneliti Senior IESR, menjelaskan tentang temuan dari laporan “Financing Indonesia’s coal phase-out report” pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022
Jakarta, 11 Oktober 2022 – Ketetapan pemerintah pada Peraturan Presiden (Perpres) 112/2022 untuk tidak lagi membangun PLTU baru, serta membatasi pengoperasian seluruh PLTU batubara paling lama hingga 2050, perlu didukung dengan kesiapan secara politik, pembiayaan, dan sosial.
Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama dengan Universitas Maryland, agar sesuai dengan Persetujuan Paris untuk membatasi kenaikan temperatur rata-rata di bawah 1,5 derajat Celcius, Indonesia dapat segera melakukan pensiun dini sebanyak 4,5 GW PLTU batubara dalam jangka waktu 2022-2023.
“Manfaat yang bisa diraih dari skenario pensiun dini PLTU sekitar 2-4 kali lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mempensiunkan PLTU batubara tersebut,” ungkap Raditya Wiranegara, Peneliti Senior IESR pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022.
Selain itu, ia juga menjelaskan percepatan pensiun PLTU batubara dapat menghindarkan kematian mencapai 168 ribu jiwa hingga 2050 serta total penghematan biaya kesehatan yang bisa didapat sekitar USD 60 miliar hingga 2050.
Lebih jauh, Raditya menjelaskan sebagian besar biaya yang dibutuhkan untuk pensiun batubara mencakup biaya aset terbengkalai dengan dua pertiganya terkait pemensiunan PLTU milik IPP.
Sambil menunggu seluruh PLTU dipensiunkan seluruhnya pada 2045, Raditya melanjutkan, pemerintah dapat melangsungkan pengoperasian PLTU batubara yang fleksibel untuk memberi ruang bagi energi terbarukan untuk masuk ke dalam sistem energi Indonesia.
Koben Calhoun, Principal Carbon Free Electricity, Global South Program, RMI menambahkan dengan mengutip kajian IESR yang menyebutkan bahwa untuk dekarbonisasi sektor energi di Indonesia pada 2050 diperlukan sebanyak USD 25 miliar/tahun hingga 2030 dan USD 60 miliar/tahun hingga 2050 untuk investasi ke energi terbarukan, elektrifikasi, dan infrastruktur pendukung.
“Terdapat 3 pilar pendekatan untuk membiayai transisi batubara, pertama dengan memodali transisi batubara, maka akan muncul peluang untuk berinvestasi kembali pada energi bersih dan membiayai transisi energi yang berkeadilan bagi masyarakat,” jelas Calhoun.
Menurutnya, Indonesia dapat memimpin transisi energi yang ambisius dan mendemonstrasikan mobilisasi keuangan dengan komitmen pemerintah yang ambisius, kepemimpinan terhadap platform dan dana transisi energi, mempunyai peta jalan pensiun dini yang jelas yang didahului dengan penerapan pilot (percontohan) proyek serta mempunyai struktur keuangan campuran (blended finance) untuk menurunkan biaya modal dan mobilisasi keuangan untuk transisi energi. Memastikan kebutuhan pendanaan dan juga kepentingan dan tujuan dari calon investor, yang cenderung membiayai energi terbarukan dan tidak mau lagi membiayai proyek batubara, menjadi penting untuk bisa membuka keran pendanaan.
Architrandi Priambodo, Senior Energy Specialist, Asian Development Bank mengungkapkan pula, pensiun dini PLTU batubara, selain akan mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, juga menurunkan biaya pembangkitan secara keseluruhan dalam jangka panjang.
Ia menjelaskan hal ini merupakan salah satu tujuan dari program Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mempercepat penghentian atau repurposing PLTU batubara, terutama bagian dari aset PLTU yang bisa di utilisasi lebih lanjut, misalnya transmisi, dan gardu induk.
“Pada kajian kelayakan ETM yang sedang berlangsung juga dibahas tentang analisis keuangan dan struktur transaksi yang diantaranya mencakup mencakup struktur komersial dan hukum untuk secara efisien menghentikan aset PLTU,” papar Architrandi.
Melli Darsa, Senior Partner, PwC Indonesia pada kesempatan yang sama mengungkapkan, jika kondisi politik mendukung, rencana pensiun dini PLTU batubara perlu diikuti dengan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan teknis aspek pensiun dini PLTU sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi.
“Pemerintah telah berada pada arah yang benar dengan mengeluarkan Perpres. Para menteri terkait perlu segera menindaklanjuti. Namun keengganan mengambil risiko (untuk melakukan pensiun dini PLTU-red) masih terasa, terutama dari sisi dewan pimpinan PLN mungkin karena ketidakjelasan peran, karena sejauh ini pensiun dini PLTU sifatnya ditugaskan,” urai Melli.
ISEW terselenggara atas kerjasama Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Clean, Affordable, Secure Energy for Southeast Asia (CASE). CASE merupakan sebuah program kerjasama antar dua negara: Indonesia – Jerman (Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan didanai oleh Kementerian Perekonomian dan Aksi Iklim Pemerintah Federasi Jerman). Sebelumnya, diskursus transisi energi di Indonesia secara rutin dilakukan pada acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD), yang tahun ini berpartisipasi dalam ISEW 2022. Perdana dilakukan pada 2022, ISEW akan berlangsung selama 5 hari dari 10-14 Oktober 2022 dengan tema Reaching Indonesia’s Net Zero Energy System: Unite for Action and Strategy. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini secara gratis di isew.live.
Transisi energi menjadi kata yang semakin populer pada tahun 2022. Hal ini merupakan suatu pertanda baik untuk menyebarkan isu transisi energi pada semakin banyak orang. Saat ini kita hidup di masa yang membutuhkan aksi cepat untuk penanganan krisis iklim yang sudah terjadi di depan mata. Transisi energi merupakan suatu solusi sistematik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi penyebab kenaikan suhu bumi sehingga menyebabkan krisis iklim.
Berbagai kelompok ilmuwan seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah memperingatkan bahwa waktu kita untuk menahan laju kenaikan suhu bumi semakin sempit. Saat ini suhu bumi telah naik 1,1 derajat celcius dari masa pra-industri, dan seluruh dunia sedang berupaya untuk menahan laju kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, hingga tahun 2030 kita harus memangkas 45% emisi GRK global. Sebagai negara penghasil emisi terbesar di dunia, Indonesia mendapat tuntutan untuk mengurangi emisi terutama sektor energi dan penggunaan lahan.
Dari sektor energi, untuk menekan emisi GRK dan selaras dengan tujuan 1,5 derajat, Indonesia harus mempensiunkan 9,2 GW PLTU hingga 2030 dan secara bertahap memensiunkan seluruh kapasitas PLTU pada 2045. Penurunan jumlah kapasitas PLTU ini juga harus dibarengi dengan peningkatan pembangkit energi terbarukan secara masif serta peningkatan kualitas jaringan transmisi dan distribusi.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, dalam forum Muda Bersuara yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menyatakan bahwa jika Indonesia tetap mengembangkan energi fosil maka emisi dari sektor energi akan terus meningkat.
“Jika kita terus mengembangkan energi fosil, emisi kita akan naik hingga 3 kali lipat. Untuk menghindari hal itu maka PLTU harus dihentikan dan energi terbarukan harus terus ditambah,” jelas Fabby.
Kuki Soejachmoen, Co-Founder dan Executive Director Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) menyoroti tentang kebijakan transisi energi yang belum harmoni di berbagai level.
“Ada beberapa kebijakan yang tidak saling mendukung. Contohnya, di forum internasional kita komitmen mau transisi, tapi kebijakan pendukung dan enabling environment-nya tidak ada. Jadi komitmennya tidak bisa dijalankan,” jelas Kuki.
Kuki juga menambahkan bahwa Indonesia sedang dalam masa pembangunan yang berarti permintaan akan energi diprediksi akan terus naik, jika pembangunan energi masih berbasis bahan bakar fosil tentu hal ini akan membuat emisi Indonesia terus naik.
Melissa Kowara, aktivis Extinction Rebellion Indonesia, menilai bahwa, meskipun terminologi transisi energi sudah semakin populer digunakan, namun secara kebijakan masih belum terlihat.
“Walaupun pemerintah Indonesia dan negara-negara di dunia sudah menjadikan transisi energi sebagai isu prioritas namun dalam pelaksanaannya masih belum mewujudkan transisi energi bahkan beberapa cenderung ‘salah arah’ seperti adanya rencana penggunaan CCS/CCUS untuk PLTU,” tutur Melissa.
Menanggapi hal ini Fabby Tumiwa mengatakan memang dibutuhkan dorongan publik supaya terjadi reformasi kebijakan untuk transisi energi.
“Saat ini ada beberapa perubahan kebijakan, yang jika dilaksanakan dengan baik dapat membantu kita menjalankan transisi energi. Di sini salah satu peran publik dapat menjadi pengawas bagaimana pemerintah melaksanakan aturan-aturan tersebut dan ikut mengingatkan saat ada kelalaian,” pungkas Fabby.
Bali, 30 Agustus 2022 – Pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat dapat menjadi motor untuk percepatan transisi energi. Transisi energi yang terdesentralisasi relatif memerlukan waktu yang lebih singkat karena dilakukan dalam skala kecil dan dampaknya pun dapat secara langsung dirasakan dan dilihat oleh masyarakat.
Disampaikan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dalam seminar paralel G20 “Decentralizing energy transition: Advancing the role of the community and subnational government” (30/8), bahwa dalam konteks pengembangan energi terbarukan diperlukan desentralisasi asimetris, yang berarti masing-masing Pemda diberikan ruang yang cukup untuk merencanakan pengembangan energi terbarukan sesuai potensi dan situasi daerahnya.
“Potensi kemandirian energi di desa-desa ini, dari sisi bisnis tidak bagus sebab skalanya relatif kecil untuk skala bisnis, tetapi jika kita tidak membuat contoh seperti pemasangan PLTS sebesar 20 kWp untuk 8 UMKM di Jepara, PLTS off grid untuk pompa air, atau PLTMH dengan kapasitas 15 kWp yang melistriki 75 kepala keluarga, dengan sungguh memanfaatkan potensi yang ada di lokal, maka tidak akan terlaksana, jadi kita perlu keberanian untuk berubah.” tegas Ganjar.
Ida Ayu Giriantari, Staf Khusus Gubernur Bali menyatakan masyarakat, utamanya masyarakat Bali memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk menjaga lingkungan dan beralih pada sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
“Energi bersih sudah menjadi landasan hidup dan visi pembangunan Bali sejak dulu dan tertuang dalam Pergub 45/2019, ketika pemerintah pusat membuat kebijakan energi bersih secara nasional kami merasa ada dukungan dari pemerintah pusat,” katanya.
Pada bulan Maret 2022, Gubernur Bali mengeluarkan surat edaran yang menghimbau untuk kantor pemerintah, dan bangunan pariwisata memasang PLTS atap. Hal ini salah satunya untuk mengejar target Bali mencapai status netral karbon 2045.
“Dengan kerjasama semua stakeholder dan masyarakat saya optimis kita bisa mencapai Bali Net Zero Emission 2045,” tutur Ida Ayu.
Dilalui aliran sungai Batang Hari, provinsi Jambi mulai memperkenalkan penggunaan energi terbarukan pada tahun 2000an mencakup PLTA, PLTB (Tanjung Barat dan Timur), dan surya.
“Saat ini kami sedang menyiapkan program bantuan konsumsi energi terintegrasi dapur dan rumah tangga, atau kami sebut program Boenda. Ini akan segera kami luncurkan,” jelas Abdullah Sani, Wakil Gubernur Jambi pada acara yang sama.
Sani melanjutkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat maupun swasta untuk mengembangkan transisi energi karena sumber daya yang tersedia dirasa sudah cukup melimpah namun masih perlu mentransformasikannya menjadi energi yang dapat digunakan.
Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN, menyatakan bahwa pihaknya sebagai penyedia listrik di Indonesia telah merancang skema transisi energi melalui RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik) berbasis energi terbarukan.
“Dalam RUPTL saat ini porsi energi terbarukan mencapai 52%, hal ini menjadi langkah awal dalam transisi yang kami rancang. Bahwa setelah 2022, kita tidak lagi menambah komitmen PLTU baru lagi,” kata Bob.
Chrisnawan Anditya, Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM, menyatakan bahwa perbedaan potensi EBT di berbagai daerah merupakan tantangan teknis sekaligus peluang besar untuk sistem energi kita.
“Hal ini memungkinkan pembagian energi berbasis EBT, ketika daerah mengalami kelimpahan atau kelangkaan energi. Agar hal tersebutdapat terjadi, maka diperlukan sistem tenaga listrik yang terintegrasi (SmartGrid dan SuperGrid),” jelas Chrisnawan.
Sektor energi diperkirakan akan menjadi kontributor emisi utama jika tidak ditangani dengan serius. Togap Simangunsong, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan pihaknya terus memantau provinsi-provinsi dalam menyusun Perda RUED (Rencana Umum Energi Daerah) sebagai turunan dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
“27 dari 34 provinsi sudah memiliki Perda RUED dan sejumlah provinsi masih berproses dengan tahapan beragam untuk penyusunan RUED-nya,” tutur Togap.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR mengingatkan para pemimpin daerah untuk menyelaraskan RUED dengan RPJMD supaya kebijakan yang dibuat sejalan sehingga pelaksanaannya pun dapat berjalan lancar. Dirinya juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam inisiatif transisi energi di daerah
“Masyarakat dapat ikut serta berinvestasi pada energi terbarukan dengan memasang PLTS atap di rumah masing-masing. Pemda juga dapat berkontribusi dengan mengalokasikan anggaran pada sektor ini. Jika investasi dalam negeri tumbuh baik, maka investasi asing pun akan lebih tertarik untuk masuk,” jelas Fabby.
Bali, 29 Agustus 2022 – Sektor kelistrikan merupakan salah satu penghasil emisi terbesar setelah sektor kehutanan dan tata guna lahan. Dengan semakin terbatasnya peluang untuk menjaga suhu global pada level 1,5 derajat, dorongan untuk mendekarbonisasi sektor kelistrikan menjadi semakin penting. Perusahaan utilitas listrik akan menjadi pendorong utama upaya dekarbonisasi untuk mencapai emisi nol bersih.
Philippe Benoit, Adjunct Senior Research Scholar Center on Global Energy Policy, Columbia University, dalam seminar “The Role of G20 Power Utilities in Climate Mitigation Effort” yang diselenggarakan oleh C20, menekankan pentingnya mereformasi perusahaan listrik milik negara, mewujudkan perannya sebagai produsen listrik, pembeli listrik, dan pemilik/operator jaringan untuk mempercepat transisi energi.
“Perusahaan listrik nasional bersifat multidimensi. Ketika kita berbicara tentang dekarbonisasi, kita harus memikirkannya karena merekalah yang akan menentukan laju dekarbonisasi,” katanya.
Philippe melanjutkan bahwa skenario berbasis pasar seperti pajak karbon, perdagangan karbon, dan penetapan harga dapat menjadi instrumen untuk mempengaruhi perusahaan listrik nasional untuk melakukan dekarbonisasi. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan sumber daya bagi perusahaan listrik nasional dengan mendukung mereka, melakukan advokasi, dan secara langsung menjalankan kekuasaan pemegang saham pemerintah.
Mahmoud Mohieldin, High-Level COP 27 Champion Mesir, mengusulkan beberapa poin untuk dibahas, termasuk kebijakan energi komprehensif yang mencakup penghentian penggunaan bahan bakar fosil, akses energi, dan pengembangan hidrogen hijau.
“Anggaran negara harus mencerminkan prioritas agenda iklim dalam kerangka pembangunan SDGs,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Joojin Kim, Managing Director Solution for Our Climate (SFOC), Korea Selatan, memaparkan fakta bahwa saat ini energi terbarukan menghadapi beberapa pembatasan di beberapa wilayah untuk menghindari energi yang ‘tidak terjual’.
“Secara global, ada peningkatan signifikan dari kapasitas energi terbarukan tetapi sebagian besar dibangun di AS atau Eropa. Untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik, beberapa daerah mulai menerapkan pembatasan energi terbarukan,” katanya.
Joojin mengatakan kondisi ini tidak kondusif untuk mencapai target net zero. Untuk menyelaraskan dengan jalur 1,5 derajat Celcius, negara G20 harus memiliki 75% energi terbarukan pada tahun 2040. Menurutnya baik Korea Selatan maupun Indonesia tidak dalam situasi yang ideal untuk mencapai target itu jika tidak ada perubahan segera.
Menurut Dennis Volk, Kepala Divisi Bundesnetzazagenturn (BNetZa), Jerman, komitmen politik dari pemerintah menjadi kunci dekarbonisasi sektor kelistrikan.
“Diperlukan komitmen politik yang kuat untuk mendorong sektor ketenagalistrikan ke jalur dekarbonisasi. Hal kedua yang juga penting adalah skema pendukung termasuk pembiayaan,” kata Dennis.
Youngjin Chae, Vice President Strategy and Planning Korea Power Exchange (KPX), Korea Selatan menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 19% energi terbarukan di Korea Selatan pada bauran energinya. Isu terkait fleksibilitas, penyimpanan, dan kelayakan (secara bisnis) menjadi perhatian karena karakteristik energi terbarukan yang terkonsentrasi secara lokal.
Indonesia berencana untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat. PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik, melalui Direktur Perencanaan Perusahaan Evy Haryadi mengatakan PLN perlu membangun pembangkit baru sebesar 413 GW dengan energi terbarukan sekitar 75% dan interkoneksi 19 GW untuk mencapai net zero pada tahun 2060.
“Kami (PLN) menilai setidaknya ada lima hal besar yang harus diubah (dibangun), mulai dari sistem penyimpanan baterai, interkoneksi, klaster industri hijau, mekanisme penarikan batu bara, hingga pengembangan teknologi baru,” pungkas Evy.
Beberapa tantangan serius dihadapi oleh negara-negara dalam mengembangkan energi terbarukan. Mempertimbangkan situasi tiap negara yang beragam, setiap negara harus segera mencari solusinya karena IPCC telah memperingatkan bahwa waktu kita semakin pendek.
“Setiap negara harus mampu menjawab isu penyelesaian perubahan iklim, permintaan pelanggan akan listrik yang handal dan terjangkau, kebutuhan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan, regulasi dari pemerintah, dan lebih banyak teknologi untuk menyediakan energi hijau,” Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR menutup webinar.
Diskusi ini kami ingin memfasilitasi berbagi tentang implikasi perang Rusia-Ukraina terhadap kemajuan transisi energi global dan apakah masih masuk akal untuk menganggap gas sebagai bahan bakar transisi.
Continue reading
Dengan mengirimkan formulir ini, Anda telah setuju untuk menerima komunikasi elektronik tentang berita, acara, dan informasi terkini dari IESR. Anda dapat mencabut persetujuan dan berhenti berlangganan buletin ini kapan saja dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang disertakan di email dari kami.
Newsletter
