Minimnya Dorongan Akselerasi Transisi Energi dari Ketiga Paslon saat Debat Cawapres

Jakarta, 23 Januari 2024 – Debat calon wakil presiden (cawapres) kedua yang berlangsung pada Minggu (21/1/2024) mengangkat isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa, menuai perhatian publik. Hal ini lantaran adu gagasan tersebut diwarnai dengan berbagai gimik serangan dan saling sindir.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) sekaligus panelis debat cawapres kedua,  Fabby Tumiwa menilai, debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belum mengutamakan konten, khususnya berkaitan dengan transisi energi. Hal tersebut membuat sejumlah isu penting terkait ekonomi dan lingkungan  hidup jauh dari pembahasan serius.

“Menurut saya, banyak paslon yang tidak memahami pertanyaan panelis yang dibacakan oleh  moderator. Mereka terlihat tidak menanggapi pertanyaan secara tepat dan ketika sesi tanya-jawab, cawapres terlihat memberikan pertanyaan yang kurang substansial. Dengan demikian, saya melihat bahwa ketiga cawapres belum sungguh-sungguh berdebat (adu gagasan- red),” ujar Fabby Tumiwa dalam program acara Laporan Khusus Kompas TV pada Selasa (23/1/2024).

Fabby menyatakan, debat panas antara cawapres yang berlangsung di Jakarta Convention Center tersebut juga belum membahas persoalan secara esensial. Hal tersebut tak lepas dari format debat tersebut yang tidak mendukung untuk mengeksplorasi gagasan dengan cukup efektif.

 

Pernyataan Cawapres

Ketiga cawapres dalam debat kedua tersebut memiliki pandangan yang mirip mengenai transisi energi hijau.  Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menilai komitmen pemerintah saat ini belum serius dalam melakukan transisi energi yang ditunjukkan dari penurunan target energi baru terbarukan (EBT) dan penundaan pajak karbon. Untuk itu, Muhaimin berkomitmen untuk mempercepat implementasi pajak karbon sekaligus menjalankan transisi EBT.

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan kebijakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan harus dilakukan dengan menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil.

Di sisi lain, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, hanya menyinggung terkait persoalan penyelesaian sumber daya alam dan energi yang harus diselesaikan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Untuk mengetahui fakta di balik pernyataan ketiga cawapres di debat tersebut, IESR telah mengadakan Live Fact Check Debat Cawapres melalui Twitter, yang dapat diakses di Twitter IESR.

Peluncuran Laporan Climate Action Tracker Assessment Indonesia dan Climate Transparency Implementation Check

“Status Kebijakan Iklim Indonesia 2023: Harapan Peningkatan Ambisi dan Penguatan Implementasi untuk Mencapai Target Perjanjian Paris di 2030”

Tayangan Tunda

Latar Belakang

Tahun 2023 tercatat sebagai salah satu tahun terpanas, dengan kenaikan suhu global mencapai 1.4 derajat Celcius sejak era pra-industri. Global Stocktake pertama yang dilaksanakan pada saat perhelatan COP-28 Dubai, Uni Emirat Arab juga menyatakan bahwa kebijakan serta aksi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia masih belum dapat mengurangi laju peningkatan emisi agar sejalan dengan target Persetujuan Paris. Hasil Global Stocktake menunjukkan bahwa berdasarkan akumulasi Nationally Determined Contributions (NDCs) yang ada saat ini, masih terdapat  sekitar 20,3 – 23,9 GtCOe2 emisi yang perlu dikurangi untuk mencegah kenaikan suhu di atas 1.5C pada tahun 2030. Dengan demikian, kebijakan dan aksi iklim yang lebih ambisius di tingkat nasional memiliki peran penting dalam usaha global mencapai target Perjanjian Paris.

Dalam konteks kebijakan iklim di Indonesia, data dari Climate Action Tracker (CAT) per Desember 2023 menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu menurunkan sekitar 800 MtCOe2 di tahun 2030 emisi agar target penurunan emisinya sejalan dengan Perjanjian Paris (CAT, 2023).  Operasionalisasi pembangkit listrik batu bara baru dan juga sistem kuantifikasi emisi dari pembangkit off-grid menyebabkan kenaikan emisi di Indonesia naik sekitar 21% di 2022 (CAT, 2023). Hal ini menyebabkan emisi Indonesia diproyeksikan naik sekitar 300  MtCoe2 di tahun 2030. Berdasarkan penilaian CAT, Indonesia perlu meningkatkan persentase bauran energi terbarukan sekitar 55%-80% pada tahun 2030. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengevaluasi kembali target iklim yang tercantum dalam NDC-nya dan juga meningkatkan koordinasi antar sektor agar dapat mengakselerasi pencapaian target Perjanjian Paris.

Indonesia akan mengalami pergantian pemerintahan pada tahun 2024. Dengan adanya pergantian ini, maka ada kemungkinan bahwa arah kebijakan pemerintah yang baru akan berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Besar harapan pemerintahan baru nantinya dapat memformulasikan payung kebijakan iklim yang lebih ambisius dan komprehensif, sehingga dapat menunjang pencapaian target Perjanjian Paris dan tetap sejalan dengan rencana pembangunan negara. Publikasi Climate Action Tracker Country Assessment: Indonesia dan Climate Transparency Implementation Check Report diharapkan dapat menjadi rujukan rekomendasi bagi pembuat kebijakan agar dapat menyelaraskan kebijakan iklim di tingkat nasional dan juga komitmen di tingkat global. Selain itu, diseminasi kedua laporan ini juga diharapkan dapat membuka ruang diskusi bagi masyarakat dalam memberikan tanggapan maupun rekomendasi terhadap kebijakan iklim di Indonesia.

Tujuan Acara 

  1. Diseminasi laporan Climate Action Tracker: Indonesia Climate Action Status 2023 kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat umum;
  2. Mewadahi diskusi mengenai implementasi kebijakan iklim di sektor ketenagalistrikan, pendanaan, dan AFOLU;
  3. Menjadi ruang diskusi lintas sektor bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, maupun masyarakat umum, dalam rangka mewujudkan kebijakan iklim dan transisi energi di Indonesia yang sejalan dengan target Persetujuan Paris;
  4. Menjadi sarana mengumpulkan pendapat dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat dan sektor, yang dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan iklim dan transisi energi di Indonesia.

 

Materi Presentasi

Status Aksi dan Kebijakan Iklim Indonesia 2023 – Delima Ramadhani

Status-Aksi-dan-Kebijakan-Iklim-Indonesia-2023-Delima-Ramadhani

Unduh

Renewable Energy Development in Indonesia Power Sector – Akbar Bagaskara

Renewable-Energy-Development-in-Indonesia-Power-Sector-Akbar-Bagaskara

Unduh

Peningkatan Ambisi Iklim Sektor AFOLU Menuju Net Sink 2030 – Yosi Amelia

Peningkatan-Ambisi-Iklim-Sektor-AFOLU-Menuju-Net-Sink-2030-Yosi-Amelia

Unduh

Landscape of Climate-Aligned Investment in Indonesia Financial Sector – Luthfyana Larasati

Landscape-of-Climate-Aligned-Investment-in-Indonesia-Financial-Sector-Luthfyana-Larasati

Unduh

 

Strategi Pencapaian NDC 2030 dan LTS LCCR 2050 – Franky Zamzani

Strategi-Pencapaian-NDC-2030-dan-LTS-LCCR-2050-Franky-Zamzani

Unduh

Dialog Transisi Berkeadilan: Mengidentifikasi Peran Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat

Tayangan Tunda

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara penghasil batubara ketiga terbesar setelah India dan China di tahun 2022. Menurut penuturan Kementerian ESDM, Indonesia menargetkan produksi batubara sebesar 694.5 juta ton pada 2023, naik 0.47% lebih tinggi dari target tahun sebelumnya. Hingga bulan Oktober 2023, produksi batubara Indonesia sudah mencapai 567.2 ton atau 81.67% dari target produksi tahun ini. Batubara di Indonesia kebanyakan akan dijual ke pasar ekspor (75%-80%) dan dikonsumsi di dalam negeri (20%-25%). Akan tetapi, dengan adanya tren transisi energi, permintaan batubara Indonesia terlihat menurun, salah satunya dari India. India menurunkan permintaan batubaranya dari Indonesia dari 8.43 juta ton menjadi 6.11 juta ton per Juni 2023. 

Selain adanya tren penurunan permintaan batubara dari luar negeri, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan beberapa komitmen yang akan mempengaruhi penggunaan batubara ke depannya yang sejalan dengan agenda transisi energi menuju energi terbarukan. Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Pembangkit Tenaga Listrik yang secara eksplisit menetapkan pelarangan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara mulai tahun 2030. Komitmen ini mendapatkan dukungan melalui penandatanganan perjanjian kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) antara Indonesia dengan IPG dan GFANZ. Melalui dokumen CIPP, Pemerintah Indonesia bermaksud untuk mencapai puncak emisi di sektor ketenagalistrikan di 290 MT CO2 dan bauran energi terbarukan sebesar 34% di tahun 2030. Selain itu, dokumen ini juga menyatakan bahwa Indonesia harus mengupayakan proses transisi energi berkeadilan dimana dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup juga menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan. Adanya kebijakan nasional dan global juga berpotensi dapat mempengaruhi bisnis perusahaan dan juga struktur sosial-ekonomi masyarakat di sekitar daerah pertambangan.

Kegiatan industri ekstraktif seringkali menjadi sumber utama dari pendapatan daerah, namun di samping itu juga menimbulkan kerugian baik secara ekonomi, sosial-masyarakat dan juga lingkungan. Dengan adanya agenda transisi energi, pemerintah berencana untuk membatasi konsumsi batubara sehingga akan berdampak kepada penutupan tambang batubara yang lebih cepat dan mempengaruhi kegiatan masyarakat setempat. Dalam UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kegiatan pascatambang,  pelaku usaha wajib untuk mengembalikan keadaan alam dan lingkungan setempat seperti keadaan awal. Hal ini juga tertuang pada UU No.40/2007 yang mewajibkan perseroan di bidang sumber daya alam untuk melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dimana banyak diasosiasikan dengan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengintegrasikan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat terhadap rencana perusahaan, diharapkan masyarakat dapat secara mandiri membangun kegiatan ekonomi mereka dan dapat lepas dari ketergantungan dari perusahaan. Sehingga, peran perusahaan dan pemerintah daerah menjadi penting untuk aktivitas pasca-tambang.

Oleh karena itu, IESR bermaksud mengundang para pelaku usaha untuk dapat memberikan informasi dan strategi perencanaan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat  dan lingkungan sebagai persiapan kegiatan pascatambang. Dengan adanya acara ini diharapkan juga dapat memperkuat perencanaan pascatambang antara pemerintah dan pemilik usaha dalam agenda transisi energi berkeadilan.

Tujuan

Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

  1. Mendapatkan dan menyebarkan informasi terkait program reklamasi pascatambang baik dari sisi perencanaan dan implementasi serta tantangan yang dihadapi untuk menuju transisi berkeadilan;
  2. Mendapatkan dan menyebarkan informasi mengenai peran pelaku usaha atau industri dalam mempersiapkan dampak transisi energi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar;
  3. Identifikasi bentuk kolaborasi kegiatan pasca tambang untuk mengembangkan berdasarkan potensi ekonomi, sumber daya alam, dan manusia melalui penerapan transisi berkeadilant;

 

Materi Presentasi

Reklamasi dan Pascatambang – Koordinator PPNS Minerba – Dr. Y. Sulistiyohadi

Reklamasi-dan-Pascatambang-Koordinator-PPNS-Minerba

Unduh

Reklamasi Pasca Tambang Ombilin1 – Yulfaizon

Reklamasi-Pasca-Tambang-Ombilin1-IESR

Unduh

Melihat Berbagai Kemajuan Transisi Energi di Indonesia

Jakarta, 15 Desember 2023 – Dalam tiga tahun terakhir, terdapat sejumlah kemajuan dalam transisi energi di Indonesia. Sejak 2020, Pemerintah Indonesia mulai memasukkan agenda transisi energi dalam agenda pemerintah.

Dalam peluncuran laporan utama tahunan Indonesia Energy Transition Outlook 2024, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) menekankan kemajuan ini merupakan suatu hal yang penting.

“Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia berupaya untuk konsolidasi kebijakan insentif energi terbarukan. Hasilnya belum banyak terlihat, namun isu transisi energi semakin dibicarakan, menjadi isu penting, dan menjadi agenda utama. Tahap selanjutnya, dengan adanya kebijakan yang terkonsolidasi, langkah transisi energi Indonesia dapat lebih cepat,”

Fabby menambahkan dalam menyusun laporan IETO 2024, tim IESR menggunakan empat kerangka untuk menganalisis perkembangan transisi energi di Indonesia meliputi (1) kerangka kebijakan dan regulasi, (2) dukungan pendanaan dan investasi, (3) aplikasi dari teknologi, serta (4) dampak sosial dan dukungan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan bahwa konsolidasi yang dilakukan pemerintah saat ini tidak hanya dilakukan dari sisi regulasi, tetapi juga dilakukan dari sisi tekno ekonomi.

“Menurut kami, salah satu kunci suksesnya NZE (net zero emission) di sektor pembangkitan listrik adalah adanya super grid yang menyambungkan pulau-pulau di Indonesia,” kata Dadan.

Capaian dekarbonisasi Indonesia selama tahun 2023, dinilai kurang menggembirakan di mana dalam kurun waktu satu tahun ini penambahan kapasitas energi terbarukan hanya bertambah sekitar 1 GW, jauh dari target RUPTL 2021-2030 yang menetapkan 3,4 GW pada periode yang sama.

Alvin Sisdwinugraha, Analis Sektor Ketenagalistrikan IESR mengungkapkan Indonesia perlu segera berbenah untuk mengejar target dekarbonisasinya, terutama dalam pengembangan proyek energi terbarukan.

“Pemerintah dapat melakukan sejumlah strategi meliputi peninjauan ulang fase persiapan proyek, meningkatkan daya tarik proyek, meningkatkan rantai pasok energi terbarukan dalam negeri, dan segera meningkatkan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan.”

Alvin juga menyoroti strategi pengembangan biomassa, yang terkait erat dengan ketersediaan lahan untuk tanaman bahan baku (feedstock). Mengingat ketersediaan lahan yang terbatas, ia mengungkapkan. baik jika penggunaan biomassa difokuskan pada sektor-sektor yang sulit untuk didekarbonisasi (hard-to-abate).

Selain sektor ketenagalistrikan, sektor lain yang mengkonsumsi energi adalah industri dan bangunan. Sektor industri merupakan pemicu peningkatan konsumsi energi yang signifikan di Indonesia, atau sekitar 81%. Pada tahun 2022, terdapat penambahan 5 unit smelter komersil, yang dapat berdampak pada potensi peningkatan konsumsi energi sebanyak 2 kali lipat pada tahun 2023.

Fathin Sabbiha Wismadi, Analis Energi Efisiensi pada Bangunan, IESR, mengungkapkan adanya regulasi yang mengikat akan menjadi salah satu akselerasi efisiensi energi.

“Kita memiliki 6 hal yang dapat berkontribusi untuk menurunkan intensitas energi di Indonesia, pertama, elektrifikasi. Kedua, efisiensi energi, ketiga, regulasi mengenai konsumsi energi dan efisiensi energi, keempat ekosistem dan infrastruktur seperti lokasi pengisian daya, kelima, insentif dan keenam, meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia,” ungkap Fathin.

Dari sisi suplai, pada level sub-nasional, sejumlah daerah di Indonesia telah menyelesaikan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Anindita Hapsari, Analis Agrikultur, Kehutanan,

Penggunaan Lahan dan Perubahan Iklim IESR menyoroti kebutuhan asistensi pada tiap-tiap daerah dalam mengakselerasi adopsi energi terbarukannya.

“Kemampuan setiap daerah yang berbeda, memerlukan adanya asistensi dalam bentuk  regulasi dan skema, baik finansial dan non finansial,” kata Anin.

Ketersediaan pembiayaan menjadi salah satu isu yang menghambat akselerasi energi terbarukan. Salah satu penyebabnya adalah persepsi investasi energi terbarukan masih terbilang rendah. Martha Jessica, Analis Sosial Ekonomi IESR, menyampaikan investasi pada pembangkit energi terbarukan masih dianggap sebagai investasi berisiko tinggi (high risk).

“Realisasi investasi di renewables juga masih rendah. Tren sangat jauh dari kata ideal di mana tahun ini dan tahun lalu tidak mencapai targetnya, yaitu target investasi sebesar USD 1,8 miliar  pada 2023, namun semester kemarin hanya tercapai  sekitar 30% saja,” katanya.

Sektor ketenagalistrikan merupakan sektor terdepan dalam agenda dekarbonisasi Indonesia, karena sudah memiliki peta jalan dekarbonisasi nya. Meskipun demikian, target di sektor ketenagalistrikan tetap tidak mudah untuk dicapai. 

His Muhammad Bintang, Analis Teknologi Penyimpanan Energi dan Baterai, IESR, menyebutkan setidaknya terdapat tiga hal yang perlu didorong untuk memastikan tercapainya target dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan. 

“Pertama, kita perlu membangun clean energy ecosystem, kedua physical and non-physical infrastructure, dan prioritaskan intervensi yang sudah teruji,” katanya.

Indonesia Energy Transition Outlook 2024: Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia: The Trend and Transformation in Achieving Indonesia Net Zero Ambition

Latar Belakang 

Pada tahun 2023, melalui keputusan presiden mencabut situasi pandemi Covid-19, menjadi stimulus pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional menjadi lebih cepat. Hingga triwulan II tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tercatat pada angka 5,17% (yoy) dan menunjukan terjadinya penguatan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia. Sementara itu, Indonesia diproyeksikan mengalami peningkatan penduduk sebesar 0,9% pada tahun 2023. Hal ini tentunya akan mendorong tingkat permintaan energi dalam negeri. Disisi lain, faktor eksternal ketahanan energi diakibatkan konflik di Rusia dan Ukraina serta kestabilan kawasan Timur Tengah, yang akan dapat mempengaruhi pasar komoditas energi dunia. Indonesia juga merupakan negara yang merasakan dampak tersebut. 

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui UU no 16/2016, telah menegaskan posisinya untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal. Komitmen tersebut dipertegas dengan peningkatan target kontribusi nasional atau Enhance-NDC sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional. Sejalan dengan hal tersebut,  melalui komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) antara Pemerintah Indonesia dengan negara donor yang tergabung dalam International Partner Group, Indonesia menargetkan capaian 44% bauran energi terbarukan pada tahun 2030 dan memensiunkan PLTU sebesar 1,7 GW dari operasional PLTU dalam Jaringan. Namun target JETP tersebut dirasa kurang ambisius untuk upaya mencapai target pengendalian kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan tidak masuknya intervensi PLTU captive yang mempunyai peran besar dalam kontribusi emisi di Indonesia. 

Selain dari sektor kelistrikan, transisi energi Indonesia juga perlu didorong dan diakselerasi di berbagai sektor energi lainnya seperti transportasi dan industri. Pada sisi permintaan kebutuhan energi nasional, sektor industri tercatat mempunyai permintaan sebesar 44,21% pada tahun 2022 yang mana 56,5% permintaan dipenuhi dengan batubara. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melalui aturan Domestic Market Obligation (DMO). Kebijakan ini dapat mendukung perkembangan industri dalam negeri yang menggunakan sumber daya alam nasional, tetapi disisi lain penggunaan batubara di sektor industri juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Sehingga perlu adanya kontrol emisi dan inovasi transformasi energi di sektor industri. Beberapa industri besar yang perlu mendapatkan perhatian adalah industri semen, iron & steel dan amonia. Di Sektor transportasi, melalui keputusan menteri no, 8 tahun 2023 telah ditetapkan 38 langkah aksi mitigasi yang fokus pada elektrifikasi kendaraan darat baik motor, mobil maupun kendaraan umum serta penggunaan bahan bakar rendah karbon pada transportasi laut dan udara.   

Berbagai perkembangan ini menunjukkan bahwa transisi energi Indonesia mulai memasuki fase take-off. Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah proses transisi energi saat ini telah sesuai dengan ambisi mitigasi krisis iklim maupun pembangunan berkelanjutan Indonesia? Jika belum, opsi apa saja yang dapat jadi fokus Indonesia dalam mengakselerasi transisi energi dalam waktu dekat?

Kemajuan dan perkembangan transisi energi di Indonesia secara khusus diulas dalam salah satu flagship laporan IESR yang diluncurkan setiap akhir tahun: Indonesia Energy Transition Outlook (IETO). IETO yang dipublikasikan sejak tahun 2017, sebelumnya berjudul Indonesia Clean Energy Outlook (ICEO) bertujuan untuk memantau perkembangan dan kemajuan transisi energi di Indonesia secara berkala, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang di tahun berikutnya. Laporan ini mencakup analisis dan tinjauan kebijakan, perkembangan status teknologi, dan ekosistem transisi energi. 

Selama bertahun-tahun, IESR berusaha meningkatkan cakupan dan ketelitian dalam analisis IESR di laporan ini. Edisi keenam dari IETO ini juga mengumpulkan berbagai perspektif dari pemangku kepentingan di sektor energi dan mengatasinya dengan studi mendalam untuk menyampaikan analisa strategis mengenai bagaimana transisi energi dan transformasi menuju sistem energi rendah karbon di tanah air. 

Melalui IETO, IESR bermaksud untuk menginformasikan kepada para pembuat kebijakan dan semua pemangku kepentingan di sektor energi mengenai efektivitas kebijakan dan perbaikan yang dibutuhkan untuk membantu percepatan pengembangan dan transisi energi bersih di tanah air.  Dengan melakukan ini, harapannya, Indonesia dapat memastikan ketahanan energi, ekonomi yang kompetitif, dan transisi menuju sistem energi berkelanjutan dalam waktu dekat. 

IETO 2024 akan diluncurkan dalam sebuah pertemuan khusus yang juga dimaksudkan untuk mendapatkan pandangan/persepsi dari para pemangku kebijakan dan pelaku atas kecenderungan yang akan terjadi pada tahun mendatang dalam transisi energi. Diskusi dalam pertemuan ini akan menyoroti proses transisi energi yang terjadi di berbagai sektor energi di Indonesia dan dilanjutkan dengan analisis mengenai kerangka kesiapan transisi energi di sektor ketenagalistrikan Indonesia serta berbagai pembelajaran di tahun 2023 untuk mengatasi tantangan dalam mendorong transisi energi pada tahun 2024. 

Tujuan 

Pertemuan peluncuran Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2024 dan diskusi ini diselenggarakan dengan maksud untuk: 

  1. Menginformasikan dan memperkenalkan flagship report IESR Indonesia Energy Transition Outlook (IETO). 
  2. Melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap perkembangan transisi energi (energi fosil, energi terbarukan, dan efisiensi energi) di Indonesia selama tahun 2023 dalam konteks dampak dari kebijakan dan regulasi pemerintah yang dikeluarkan terhadap pemangku kepentingan  terkait, serta tinjauannya tahun 2024. 
  3. Meninjau evaluasi dan kesiapan transisi energi (transition readiness framework) di sektor ketenagalistrikan Indonesia dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan
  4. Memberikan ruang dialog kebijakan bagi para pemangku kepentingan dengan pembuat kebijakan dan pelaku usaha serta organisasi masyarakat sipil dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan transisi energi yang lebih berkelanjutan. 

Webinar Diseminasi Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi Indonesia

Tayangan Tunda

Latar Belakang

Indonesia telah mengesahkan komitmen untuk menjaga suhu global dibawah 1,5 OC yang sejalan dengan Perjanjian Paris melalui peraturan No. 6 tahun 2016. Meskipun pemerintah Indonesia telah menaruh target NDCnya (41% pengurangan emisi di 2030 jika dibandingkan kondisi BAU, dan net-zero emissions di 2060), namun, target tersebut masih tidak cukup untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris. Sektor energi diproyeksi akan mendominasi emisi Indonesia di masa depan. Di samping itu, dari sisi teknis dan ekonomis, sektor energi di Indonesia dapat mencapai nol emisi pada tahun 2050.

Sektor transportasi berkontribusi atas 23% dari total konsumsi energi di Indonesia pada tahun 2021, menggantikan sektor Industri sebagai sektor terbesar yang mengkonsumsi energi sejak tahun 2012. Konsumsi energi oleh sektor transportasi ini didominasi oleh bahan bakar minyak bumi (BBM) seperti bensin, diesel dan avtur. Pada tahun 2017, sektor ini berkontribusi sekitar 26% dari emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi, atau sekitar 147 Juta Ton CO2e. Angka tersebut belum termasuk emisi GRK yang hilang di industri hulu pengolahan minyak, yang berkontribusi sekitar 7% dari emisi GRK yang berhubungan di sektor energi. Pada tahun 2021, moda transportasi darat berkontribusi sekitar 90% dari total emisi sektor transportasi, diikuti sektor transportasi udara dan maritim.

Pemerintah telah melakukan beberapa inisiatif dan kebijakan di sektor transportasi untuk mengurangi emisi, seperti penggunaan biofuel, kendaraan umum (perpindahan moda), dan yang paling baru perpindahan ke kendaraan listrik. Salah satu yang mendorong pemerintah adalah tingginya peningkatan impor BBM yang telah terjadi sejak 2004. Namun, kebijakan tersebut belum dijadikan acuan oleh dokumen perencanaan yang sama (atau biasa disebut peta jalan), dan karena itu, terdapat potensi untuk mengoptimasi usaha dan biaya dalam implementasi inisiatif – inisiatif yang sudah ada dan mempromosikan inisiatif yang baru untuk mendukung dekarbonisasi sektor transportasi. Oleh karena itu pada fokus program ini, IESR saat ini telah melakukan pemodelan roadmap yang dapat memberikan panduan terhadap aspek atau strategi apa yang perlu diprioritaskan untuk secara efektif mengurangi emisi di sektor transportasi, dengan metodologi system dynamics.

Tujuan

Untuk melakukan diseminasi lebih lanjut terkait hasil temuan modelling system dynamics peta jalan peluang dekarbonisasi sektor transportasi struktur model Nasional dan Regional Jabodetabek.

Lebih spesifik diskusi dalam pertemuan ini diharapkan dapat:

  1. Menyebarkan dan berbagi informasi peta jalan dekarbonisasi transportasi Indonesia kepada pemangku kepentingan utama yang relevan, termasuk pembuat kebijakan, pelaku transportasi, asosiasi, dan lembaga penelitian,
  2. Menerima masukan serta memvalidasi peta jalan dekarbonisasi transportasi dari pemangku kepentingan utama terkait,
  3. Membahas kebijakan penting dan dapat ditindaklanjuti yang diperlukan untuk menerapkan peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi pada skala nasional & regional,
  4. Identifikasi tantangan masa depan, peluang dan dukungan dari pemangku kepentingan utama yang relevan,

 

Materi Presentasi

Dissemination Webinar on Indonesia’s Transportation Decarbonisation Roadmap: Emission Reduction Projection and Policy Intervention in Modal Share and Electric Vehicles – Rahmi Puspita S, Fauzan Ahmad & Arij Ashari N

Slide-deck-Presenter-Diseminasi-Dekarbonisasi-Transport-5-Oktober-2023-

Unduh

Pemodelan Dinamika Sistem (System Dynamics) Transportasi: Dekarbonisasi – Dr Muhammad Tasrif

Slide-deck-Presenter-Pengantar-Model-Diseminasi-Dekarbonisasi-Transport-5-Oktober-2023

Unduh

Emission Reduction Projection and Policy Intervention in Modal Share and Electric Vehicles – Prof. Dr. Agus Taufik Mulyono

Slide-deck-Penanggap-Prof.-Agus-TM-Diseminasi-Dekarbonisasi-Transport-5-Oktober-2023-

Unduh

Implementing the Energy Transition: Policies in Colombia, Germany, India, Indonesia and South Africa

Latar Belakang

Semua negara perlu meningkatkan ambisinya untuk mengurangi emisi secara efektif, pada tingkat yang sesuai dengan status pembangunannya.

Namun, target yang ambisius saja tidak cukup; kebijakan harus dibuat dan diimplementasikan secara efektif. Climate Transparency telah merancang Climate Policy Implementation Check untuk menilai, mengawasi, dan memantau status implementasi instrumen kebijakan dalam empat kategori: status hukum, lembaga dan tata kelola, sumber daya, dan pengawasan.

Dengan difasilitasi oleh Climate Emergency Collaboration Group, kami menganalisis implementasi berbagai kebijakan iklim di sektor energi di India, Afrika Selatan, Indonesia, Kolombia, dan Jerman.

Menjelang COP28, kami akan mendiskusikan berbagai kemungkinan dan implikasi kerja sama internasional untuk mengimplementasikan transisi energi secara efektif dari batu bara menuju masa depan energi terbarukan. Dengan keterkaitan yang kuat antara produksi dan konsumsi batubara, negara-negara yang kami analisis menjadi contoh peluang dan tantangan untuk melakukan transformasi yang sukses, dan mereka akan menjadi kunci dalam perdebatan mengenai bagaimana mengubah hubungan internasional yang sudah berlangsung lama dari ‘Brown to Green.’

Agenda

  1. Kebijakan Spesifik terkait Transisi Energi di India, Afrika Selatan, Indonesia, Kolombia, dan Jerman: Status dan prospek implementasi
  2. Implikasi internasional dari transisi energi domestik

Bahasa

Kegiatan ini menggunakan bahasa inggris

Pesan untuk Para Pemimpin Negara Jelang COP 28

Jakarta, 3 November 2023 – Pertemuan para Pihak untuk Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP 28) akan segera diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirate. Salah satu agenda pertemuan tahunan ini adalah untuk melihat perkembangan aksi berbagai negara untuk menangani krisis iklim. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) hari Jumat 3 November 2023, Marlistya Citraningrum, Program Manajer Akses Energi Berkelanjutan, Institute for Essential Services Reform (IESR), menjelaskan bahwa menyongsong pertemuan tahunan para pemimpin dunia ini, Pemerintah Indonesia baru saja merilis dokumen Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan) dan berencana untuk mengumumkan dokumen resmi ini pada COP 28.

“Dalam dokumen ini, secara esensi cukup mengecewakan karena meski menjanjikan proyek-proyek energi terbarukan, namun masih sangat fokus pada energi terbarukan berskala besar (base-load renewables) seperti hidro (PLTA) dan geotermal (PLTP). Energi terbarukan yang bersifat Variable Renewable Energy (VRE) seperti surya dan angin dianggap sebagai proyek berisiko tinggi,” jelas Citra.

Selain keberpihakan pada VRE yang kurang, Citra juga menyoroti rendahnya komitmen untuk pensiun dini PLTU batubara. Dalam dokumen CIPP yang saat ini sedang dalam proses konsultasi publik, negara-negara IPG hanya bersedia memfasilitasi pensiun dini PLTU sebesar 1,7 GW. Dalam draf dokumen tahun lalu, Amerika Serikat dan Jepang awalnya bersedia untuk membiayai 5GW pensiun dini PLTU batubara.

“Padahal untuk mencapai target net zero emission Indonesia butuh mempensiunkan sekitar 8 GW PLTU batubara,” tegas Citra.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, menyetujui pentingnya kenaikan komitmen dan aksi iklim bukan semata-mata sebagai aksi iklim namun juga sebagai bagian dari pembangunan.

“Dalam draf RPJPN yang saat ini sedang digarap, kami menargetkan target pengurangan emisi kita naik ke 55,5% pada tahun 2030 dan 2045% pada tahun 2045 sebesar 80%. Hal ini menjadi keharusan untuk meningkatkan target dan ambisi iklimnya,” kata Medril.

Membumikan Narasi Transisi Energi

Jakarta, 13 Oktober 2023 – Seiring dengan jelasnya ambisi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 dan mencapai bebas emisi (net zero emission/NZE) pada 2060, pemerintah dan pihak terkait perlu bergandeng tangan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap transisi energi, sebagai salah satu upaya mencapai target-target tersebut.

Agus Tampubolon, Manager Proyek Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE), Institute for Essential Services Reform (IESR), menuturkan perspektif tentang alam dan pemanfaatan energi terbarukan yang ada di Indonesia haruslah terinternalisasi dalam pikiran dan kehidupan setiap individu.

“Setiap individu cenderung melindungi segala sesuatu yang menjadi milik kepunyaannya. Maka, jika setiap orang mempunyai pemikiran bahwa alam, hutan, lautan, lingkungan adalah milik kepunyaan yang berharga, dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam hidupnya, hal tersebut akan mendorong aksi yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2023.

Relevansi isu transisi energi dengan kehidupan masyarakat akan pula meningkatkan pemahaman mengenai transisi energi yang berujung pada perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan dan bertambahnya aksi mendorong kebijakan untuk adopsi energi terbarukan. 

“Transisi energi itu multidimensi, bukan hanya aspek teknis, namun banyak juga muatan sosialnya.   Untuk itu, setiap dari kita penting terlibat dan berkontribusi dalam proses ini agar transisi yang berkeadilan itu tercapai,” kata Agus. 

Di sisi lain, kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap transisi energi perlu pula menekankan sikap positif bahwa Indonesia mampu mencapai target bebas emisi sesuai Persetujuan Paris. Dukungan data yang terpercaya akan membantu menepis sikap pesimisme dalam mendukung suatu inisiatif yang pro energi terbarukan.

“Pesimisme dapat saja berasal dari sikap ketidakberdayaan dan memandang bahwa keluar dari jebakan energi fosil yang sudah berlangsung berabad-abad adalah upaya yang mustahil dan mahal. Padahal jika tetap bertahan pada energi yang polutif tersebut, negara akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal, mempercepat kenaikan suhu global yang memperparah krisis iklim,” ungkapnya.

Ketersediaan data terkait besarnya potensi energi terbarukan di Indonesia, kajian yang menunjukkan bahwa Indonesia mampu mencapai bebas emisi lebih cepat, disertai dengan rekomendasi aksi yang dapat diimplementasikan dan terukur, dan kolaborasi aksi advokasi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat merupakan beberapa cara untuk menyebarkan optimisme dan mendorong percepatan transisi energi untuk Indonesia mencapai bebas emisi lebih cepat.