Capai EITI Compliant Country, Indonesia Didorong Tata Tambang Lebih Transparan

Petugas menyaksikan bangunan yang dibakar warga saat operasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kampung Ciguha, Gunung Pongkor, Bogor, Jabar, Sabtu (19/9). Bisnis.com, JAKARTA -- Koalisi Publish What You Pay Indonesia (PWYP)  menyambut Indonesia yang mendapatkan status EITI Compliant Country dan didorong untuk membuat sektor pertambangan lebih transparan. Dewan Internasional Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang berkedudukan…

Read More

IESR Luncurkan Kerangka Kerja Tata Kelola Industri Ekstraktif

JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) hari ini meluncurkan Regional Framework on Extractive Industries Governance (Kerangka Kerja Tata Kelola Industri Ekstraktif di Regional). Pengamat pertambangan dari IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, hal tersebut dalam rangka menyambut ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Menurutnya, kerangka kerja ini dibentuk untuk mengatur tata kelola industri ekstraktif di ASEAN. Kerangka kerja ini…

Read More

Internasional Seminar Kerangka Kerja Tata Pemerintahan yang Baik untuk Industri Ekstraktif di ASEAN

Jakarta, 3 September 2014. Pada tanggal 20 Agustus 2014, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) membuka Seminar Internasional yang membahas tentang tata pemerintahan yang baik untuk industri ekstraktif di kawasan Asia Tenggara. Seminar yang dihadiri oleh lebih dari 80 peserta yang mewakili pemerintah, dunia usaha, akademisi dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia, Malaysia, Filipina,…

Read More

Pertambangan Tumpang Pitu Tak Berhak Dikuasai Perusahaan Asing

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Klaim salah satu perusahaan asing atas 80 persen kepemilikan PT IMN (melalui klaim 80% economic interest) untuk mengelola tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, dinilai tidak berdasar. Pengamat Energi Fabby Tumiwa menilai konflik usaha di Tambang Emas Banyuwangi yang diangkat salah satu perusahaan asing itu berawal dari dugaan pelanggaran atas regulasi kebijakan Pertambangan Indonesia. Pernyataan ini makin menguatkan…

Read More

Kami Berduka!

Segenap staf dan pengurus Institute for Essential Services Reform (IESR) menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya para korban, baik tewas dan terluka di Pelabuhan Sape, Bima akibat penembakan dan aksi brutal aparat kepolisian. Kami juga berduka terhadap rakyat yang menjadi korban praktek-praktek kekerasan aparat keamanan dan para centeng partikelir perusahaan pertambangan dan perkebunan di seluruh…

Read More

Setoran Royalti 129 Perusahaan Industri Ekstraktif Diperiksa

JAKARTA: EITI Indonesia saat ini sedang memeriksa 129 perusahaan di sektor industri ekstraktif terkait jumlah pendapatan negara dari pembayaran pajak dan bukan pajak yang sudah mereka setorkan ke negara. Ketua Tim Formatur Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan 129 perusahaan itu terdiri dari perusahaan migas, mineral dan batu bara. “Sebanyak 129…

Read More

Transparansi SDA Disiapkan

JAKARTA– Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI) mendorong Pemerintah Indonesia dan negaranegara kaya sumber daya alam (SDA) di kawasan Asia Tenggara untuk menerapkan standar pelaporan pengelolaan SDA yang lebih transparan. Pengelolaan SDA membutuhkan standar internasional terkait pelaporan bagi perusahaan atas pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah dan bagi hasil pemerintah atas penerimaan pendapatan. Sejauh ini belum ada transparansi…

Read More

Cegah Dicurangi Pemerintah Harus Investigasi Pengelolaan SDA

JAKARTA - Agar tidak terjadi dispute pada perusahaan tambang yang sangat merugikan negara, Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI) mendorong pemerintah mulai memberlakukan investigasi terkait pengolahan hasil sumber daya alam (SDA). “Investigasi terkait kerugian negara dalam pertambangan karena masih ada gap antara laporan ekspor dan impor hasil SDA misalnya dari Indonesia ke China dan sebaliknya karena supplier legal maupun illegal,”…

Read More

Pencabutan Capping Industri Bukan Kenaikan Tarif

Oleh Nurbaiti | Created On: 10 January 2011. JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membantah adanya penaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diberlakukan sejak awal Januari 2011, seperti yang dikeluhkan oleh sebagian kalangan industri. Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menegaskan TDL yang diberlakukan kepada masyarakat pada tahun ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No.7/2010 tentang Tarif…

Read More