Power Wheeling Akan Buka Peluang Investasi Energi Terbarukan di Indonesia

press release
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR

Jakarta, 20 Mei 2024- Pemerintah kembali mendorong skema power wheeling masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Skema ini diwacanakan akan tercantum dalam ketentuan pemenuhan pasokan EBET Pasal 29A dan 47A, berbentuk rumusan kerja sama pemanfaatan jaringan (open access)

Skema power wheeling adalah penggunaan bersama jaringan listrik. Dalam skema ini, produsen tenaga listrik dapat menyalurkan listrik langsung kepada pengguna akhir menggunakan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki pemegang izin. 

Institute for Essential Services Reform (IESR) mendukung masuknya power wheeling dalam RUU EBET. IESR memandang pemberlakuan power wheeling akan menciptakan peluang pengembangan sumber dan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih luas untuk mendukung transisi energi menuju net-zero emission (NZE) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Keberadaan power wheeling akan berdampak pada semakin banyaknya pasokan dan permintaan energi terbarukan, khususnya untuk solusi elektrifikasi industri, sehingga memicu peningkatan  investasi.  Pada akhirnya, power wheeling juga meningkatkan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakan energi terbarukan. 

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR mengatakan ketergantungan pada permintaan (demand) dan proses pengadaan (procurement) dari PLN menjadi salah satu faktor yang menyulitkan pengembangan energi terbarukan di Indonesia secara cepat. Posisi PLN sebagai single offtaker (pembeli atau penyedia energi tunggal), menyebabkan pengembangan sumber daya energi terbarukan tidak optimal. Menurutnya, skema power wheeling akan mendorong keterlibatan produsen listrik baik BUMN lain dan swasta dalam pengembangan energi terbarukan sehingga dapat menambah bauran energi terbarukan Indonesia lebih cepat. 

Fabby menilai kekhawatiran yang menganggap power wheeling sebagai bentuk privatisasi kelistrikan tidak tepat. Jaringan transmisi itu tidak dijual ke pihak swasta dan masih dalam kepemilikan PLN sebagai BUMN. Justru skema ini dapat mengoptimalkan utilisasi aset jaringan transmisi PLN sehingga menambah penerimaan PLN dari biaya sewa jaringan, yang bisa dipakai untuk memperkuat investasi PLN di jaringan. 

IESR menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan  dalam pelaksanaan power wheeling. Pertama, skema power wheeling ini harus menjadi mekanisme yang mempromosikan energi terbarukan. Oleh karenanya secara spesifik harus disebutkan dalam RUU sebagai power wheeling energi terbarukan (renewable power wheeling). Kedua, penerapan power wheeling tidak mengorbankan keandalan pasokan listrik. Ketiga, power wheeling perlu diatur sehingga tidak merugikan pemilik jaringan. Untuk itu, tarif penggunaan jaringan listrik bersama (wheeling charge) harus  mencerminkan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan keandalan sistem, biaya layanan (ancillary services), serta menutupi biaya investasi untuk penguatan jaringan. Keempat, pemerintah atau regulator yang menetapkan formula tarif penggunaan jaringan listrik bersama, dan kelima, untuk memperjelas implementasi maka diperlukan pembuatan aturan turunan  mengenai power wheeling yang lebih rinci.

“RUU EBET dapat mengamanatkan aturan power wheeling yang lebih rinci dan teknis di instrumen peraturan pelaksanaan UU dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan teknis dan detailnya akan diatur melalui peraturan menteri ESDM,” jelas Fabby.

Lebih jauh, Fabby mengungkapkan, penerapan power wheeling dapat menciptakan pasar energi terbarukan dan berdampak positif bagi investasi industri di Indonesia. 

“Saat ini, industri mempunyai kepentingan untuk membangun industri yang berkelanjutan. Banyak asosiasi industri mendesak hal serupa, salah satunya industri-industri yang bergabung dalam RE100, yang memiliki target penggunaan energi terbarukan sebelum 2030.  Adanya skema power wheeling, akan memudahkan industri untuk memperoleh listrik dari sumber energi terbarukan sehingga dapat mengurangi jejak karbon industrinya, mencapai target keberlanjutannya, dan memberikan citra industri hijau yang baik bagi pelanggannya. Ini positif bagi peningkatan iklim investasi di Indonesia,” imbuh Fabby.

IESR berharap agar DPR dan pemerintah mempertimbangkan kepentingan dan manfaat nasional yang lebih luas dalam penetapan klausa power wheeling di RUU EBET. 

Kompas | Subsidi dan Kompensasi di Sektor Listrik Cenderung Membesar

Reformasi tata kelola pasar ketenagalistrikan dinilai perlu dilihat secara lebih luas, sebagai bagian dari upaya menyehatkan beban keuangan negara. Pasalnya, saat ini, melalui subsidi dan kompensasi pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), ketenagalistrikan masih sangat bergantung pada anggaran negara. Reformasi diperlukan guna mendapatkan harga listrik yang tepat serta sesuai keekonomian.

Baca selengkapnya di Kompas.

Menanti Implementasi JETP di Indonesia

Raden Raditya Yudha Wiranegara

Pakistan, 31 Mei 2023 – Transisi energi menjadi pembahasan di banyak negara, termasuk di Pakistan. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pakistan dalam mengadopsi energi terbarukan di antaranya adalah infrastruktur ketenagalistrikan dan integrasi jaringan yang belum mumpuni. Mirip dengan Pakistan, Indonesia pun menghadapi tantangan yang serupa namun gerak cepat pemerintah diperlukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil sebagai langkah nyata penurunan emisi gas rumah kaca.

Raden Raditya Yudha Wiranegara, Peneliti Senior Institute for Essential Services Reform (IESR) memaparkan,   sektor ketenagalistrikan menyumbang sekitar 40 %  dari emisi gas rumah kaca di Indonesia berdasarkan laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2023. Demi selaras dengan ambisi 1,5°C dan mencapai net zero emission 2060 atau lebih cepat, Raditya menuturkan, perlu dilakukan transisi di seluruh pasokan energi. Salah satunya dengan  mengubah sektor ketenagalistrikan dengan menurunkan bahan bakar fosil (fossil fuel) pada PLTU secara bertahap. Menurut Raditya, PLTU batubara perlu segera dikurangi ataupun dipensiunkan dini secara bertahap hingga tahun 2045 untuk selaras dengan ambisi 1,5°C.

“Fase pertama dilakukan dengan menutup 18 PLTU batubara dengan total kapasitas 9,2 GW hingga 2030, lalu 39 PLTU batubara dengan total kapasitas 21,7 GW, dan 15 PLTU batubara dengan total kapasitas 12,5 GW,” terang Raditya dalam acara Symposium on “Accelerating the Just Energy Transition in Pakistan” yang diselenggarakan oleh Sustainable Development Policy Institute (SDPI) pada Rabu (31/5/2023).

Dalam memenuhi ambisi 1,5°C, keberadaan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) di Indonesia menjadi salah satu pendorongnya.  Raditya memaparkan, kemitraan tersebut mencakup target puncak emisi pada 2030 untuk sektor listrik Indonesia, termasuk dari sistem pembangkit listrik on-grid, off-grid, dan captive, menggeser proyeksi puncak emisi sekitar tujuh tahun lebih awal. Selain fokus pada pengurangan emisi yang signifikan, JETP  juga pada mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi, serta melindungi mata pencaharian masyarakat dan pekerja di sektor yang terkena dampak.

Untuk mengimplementasikan target tersebut, lanjut Raditya, saat ini Sekretariat JETP Indonesia sedang mengembangkan  rencana investasi komprehensif (comprehensive investment plan/CIP) untuk program pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Meski demikian, Raditya menegaskan, Sekretariat JETP Indonesia hanya memiliki waktu terbatas untuk menyelesaikannya mengingat dokumen tersebut perlu dipublikasikan pada Agustus 2023. Berkaitan dengan pengerjaan dokumen rencana investasi komprehensi, Raditya menegaskan, diharapkan hasil analisis yang dilakukan dalam kelompok kerja bisa dimasukkan ke dalamnya pada Juli 2023. Adapun kelompok kerja dalam JETP Indonesia terdiri dari 4 kelompok kerja yang mewakili berbagai pihak termasuk pemerintah Indonesia, lembaga nasional dan internasional serta unsur masyarakat sipil yang memiliki kepakaran pada bidang masing-masing. Kelompok kerja tersebut membidangi: Teknis, Kebijakan, Pendanaan serta Transisi Berkeadilan.

“Berkaca dari kondisi tersebut, transparansi dan ketersediaan data menjadi sebuah masalah tersendiri di dalam kelompok kerja. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat kondisi tersebut bisa menghambat setiap individu dalam kelompok untuk melaksanakan tugas yang diberikan,” ujar Raditya. 

Dokumen CIP akan memuat informasi teknis, pendanaan, kebijakan serta sosio ekonomi mengenai investasi transisi energi di sektor ketenagalistrikan sampai dengan tahun 2030 yang akan melandasi implementasi kemitraan USD 20 miliar di bawah JETP Indonesia. Berdasarkan Joint Statement JETP Indonesia, mobilisasi pendanaan ditargetkan terjadi di tahun ke 3 sampai tahun ke 5 setelah kemitraan pendanaan JETP Indonesia disepakati. Selain itu, area investasi yang sudah disepakati dalam CIPP terdiri atas pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, pemensiunan dini PLTU batubara, percepatan pemanfaatan energi terbarukan tipe baseload, percepatan pemanfaatan energi terbarukan tipe variable,membangun rantai pasok energi terbarukan

 

Menilik Upaya Peningkatan Konsumsi Listrik di Indonesia

Sinergi Stakeholder dalam Upaya Peningkatan Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik per Kapita di Indonesia

Surabaya, 25 November 2022 –  Energi listrik menjadi satu di antara kebutuhan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan sehari-hari. Peningkatan akses terhadap listrik melalui rasio elektrifikasi 100% perlu pula dibarengi dengan penyediaan sumber listrik yang ramah lingkungan. 

Akbar Bagaskara, Peneliti Sistem Ketenagalistrikan,  Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam acara forum diskusi publik dengan tema “Sinergi Stakeholder dalam Upaya Peningkatan Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik per Kapita di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, menyebutkan, bahwa terdapat lima negara di ASEAN yang belum mencapai rasio elektrifikasi 100% yakni Kamboja, Laos, Myanmar, Indonesia dan Filipina. 

“Berdasarkan data ASEAN Center of Energy per 2021, Indonesia menempati rasio elektrifikasi 99%, disusul Filipina 97%, Laos menempati 95%, Kamboja 81% dan Myanmar masih 51%. Indonesia dan Filipina belum mencapai rasio elektrifikasi 100% karena kondisi negara yang kepulauan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dibandingkan negara ASEAN lainnya yang merupakan daratan, lebih mudah menyalurkan listriknya,” terang Akbar. 

Menilik lebih dalam terkait rasio elektrifikasi, tak bisa lepas dari keterkaitannya dengan konsumsi energi listrik di Indonesia. Menurut Akbar, konsumsi energi listrik dalam sektor rumah tangga mayoritas digunakan untuk penerangan. Sedangkan untuk masak masih cenderung menggunakan gas (LPG), dengan rasio konsumsi energi total di sektor rumah tangga mencapai 49%. 

“Adanya kondisi ini menciptakan potensi untuk meng-elektrifikasi kompor yang digunakan sektor rumah tangga, menggantikan LPG,” ujar Akbar. 

Selain itu, mengutip data KESDM, kata Akbar, elektrifikasi di  sektor transportasi,  masih cenderung rendah, berkisar hanya 1%. Menurutnya, adanya program Pemerintah Indonesia yang menggalakkan mobil listrik dinilai cukup krusial untuk meningkatkan adopsi kendaraan listrik. 

“Pemanfaatan sepenuhnya potensi elektrifikasi akan menciptakan peluang menaikkan konsumsi listrik di sektor transportasi dan rumah tangga,”tegas Akbar. 

Akbar memaparkan, penggunaan energi listrik di Indonesia dan negara ASEAN lainnya masih hanya berkisar 20%. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data konsumsi energi per kapita periode 2018-2021. Di sisi lain, berdasarkan RENSTRA KESDM 2020-2024, target konsumsi listrik per kapita Indonesia adalah 1.408 kWh. Sementara itu, rata-rata konsumsi listrik di ASEAN sendiri sudah sekitar 3.672 kWh per kapita.

“Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu untuk meningkatkan konsumsi listrik, namun demikian sektor hulu yakni pembangkit energi listrik harus mendapatkan perhatian juga. Selain itu, Indonesia juga bisa menggunakan  potensi energi terbarukan dalam sektor ketenagalistrikan,” ucap Akbar. 

Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Jawa Timur, Waziruddin menyatakan, berdasarkan rasio elektrifikasi 99,32% pada tahun triwulan III, tahun 2022, masih terdapat rumah tangga yang belum menikmati sambungan listrik. Hal ini juga bisa dilihat dari jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Jawa Timur yang belum berlistrik sekitar 126.708. Namun pihaknya telah menganggarkan sekitar Rp 12 miliar hibah instalasi rumah pada tahun 2023 dan berbagai bantuan lainnya untuk menyediakan akses listrik kepada rumah tangga tersebut. Selain itu, Waziruddin menegaskan, Pemprov Jawa Timur juga terus mendorong kebijakan transisi energi untuk meningkatkan ketahanan energi. 

“Misalnya saja dengan pemanfaatan gas bumi sebagai substitusi energi batubara pada pembangkit listrik, mengingat Jawa Timur kaya akan potensi gas bumi. Selain itu, beberapa industri di Jawa Timur juga telah memasang PLTS atap, pengembangan pembangkit listrik biomassa dan pemanfaatan biofuel,” papar Waziruddin. 

Edy Pratiknyo,  Sub Koordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha, Kementerian ESDM menyatakan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendorong percepatan peningkatan konsumsi listrik.

“Dengan program peningkatan konsumsi listrik, Pemerintah mendorong melalui percepatan perizinan berusaha infrastruktur pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB),” pungkas Edy. 

 

Southeast Asia is one of the most vibrant and fastest-growing economic regions in the world, with energy demand has increased more than 80 percent over the past two decades with no signs of slowing down. Despite a strong endowment of renewable energy potential, the region remains heavily dependent on fossil resources.

During this moderated roundtable experts from the region, including Indonesia, Philippines, Thailand and Vietnam, will present and discuss key challenges and barriers currently hampering energy transitions in Southeast Asia. They will also share ideas for how to shape them more socially, economically and environmentally friendly.

The 1.5-hour online event will be held in English and includes a Q & A session.

This event is being organized on the occasion of the Berlin Energy Transition Dialogue (BETD)

Participation is free of charge.

Agenda

Welcome (incl. technical information)
Nikola Bock, Senior Executive Events, Agora Energiewende

Setting the scene
Vera Rodenhoff, German Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and
Nuclear Safety (BMU)

Introduction
Simon Rolland, Programme Director, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

From ambition to action
Mathis Rogner, Project Manager Southeast Asia, Agora Energiewende

Country insights

• Vietnam, Truong An Ha, Vietnam Initiative for Energy Transition (VIET)
• Indonesia, Fabby Tumiwa, Institute for Essential Services Reform (IESR)
• Philippines, Alberto Dalusung III, Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC)
• Thailand, Siripha Junlakarn, Energy Research Institute (ERI)

Panel discussion and Q&A session with the audience