Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan potensi pemberdayaan energi terbarukan selaras Persetujuan Paris sangat mungkin untuk dapat dilaksanakan di Indonesia dengan kebijakan yang tepat.
Baca selengkapnya di ANTARA.
Pada awal tahun 1990-an, fenomena padam listrik menjadi hal yang umum di Indonesia. Pada banyak kesempatan, hal ini terjadi tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dari perusahaan utilitasnya, yakni PLN. Kondisi seperti ini terjadi lebih buruk di luar pulau Jawa dan Sumatra. Lahir dan dibesarkan di Kalimantan, saya mengamati fenomena ini di lingkungan sekitar rumah. Hampir…
Jakarta, 9 Juni 2022 - Potensi pemanfaatan PLTS atap di sektor rumah tangga merupakan salah satu yang terbesar dalam mendorong transisi energi dan mencapai target bauran energi terbarukan Indonesia. Instrumen kebijakan yang tepat serta dukungan finansial yang menarik menjadi beberapa faktor pendukung dalam mendorong adopsi masif PLTS atap di Indonesia.
Andriah Feby Misna, Direktur Aneka…
IESR mengusulkan pemberian insentif bagi pelanggan listrik rumah tangga golongan 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu. Insentif tersebut berupa penggratisan tarif listrik untuk pemakaian 50 kWh pertama.
Oleh ARIS PRASETYO
30 Maret 2020 18:12 WIB· 4 menit baca | Kompas
JAKARTA, KOMPAS — Penurunan tarif listrik maupun subsidi tarif untuk pelanggan rumah…
Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Eksekutif Institute for Esesential Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat, jika pembangunan dan investasi energi baru dan terbarukan (EBT) tidak berjalan lancar, dapat berdampak pada penanaman modal asing. Pasalnya, pengembangan EBT dapat menjadi daya tarik investasi.
"Perusahaan-perusahaan multinasional banyak yang mau investasi di sini, tetapi dengan syarat listriknya menerapkan EBT," ujar Fabby kepada media…
Menteri ESDM Sudirman Said bersalaman dengan Chairman Freeport-McMoran James R. Moffet, disaksikkan Presdir PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Jakarta, Minggu (25/1/2015). (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
VIVA.co.id - Pemerintah didesak untuk segera menuntaskan proses renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Mineral dan Batubara. Prosesnya harus secara transparan dan akuntabel.
"Pemerintah juga harus memperhatikan concern Pemerintah Daerah terkait keinginan agar pabrik smelter…